Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kus Rachmadi
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Topik Gunawan
"Aktivitas pencucian uang merupakan modus tindak pidana yang semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai dari suatu kejahatan dan memiliki dampak yang luar biasa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah mengenai hukum acara, khususnya dalam hal pembuktian. Pembalikan beban pembuktian diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, tetapi tidak jelas maksud pembuktian tersebut apakah dalam konteks untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan. Tulisan dengan judul Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dasar pemikiran penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah untuk memecahkan kesulitan Halam membuktikan masalah yang hanya diketahui oleh si pelaku, karena modus pencucian semakin kompleks dan canggih. Penerapan asas ini juga berdasarkan asumsi jika predicate erime belum diadili, sementara penegak hukum akan memproses perkara pencucian uang, maka konsekuensinya digunakanakan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Secara politis Indonesia mengadopsi pembalikan beban pembuktian dalam UU TPPU karena adanya desakan dari FATF (Financial Action Task Force). Kesimpulan berikutnya adalah bahwa dalam praktek peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Pembalikan beban pembuktian belum pernah digunakan. Oleh karena itu, dalam kenyataannya peran jaksa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang secara umum sama saja dengan pembuktian dalam perkara pidana lain. Perbedaannya tampak dalam penyusunan surat dakwaan dan pengajuan alat-alat bukti untuk mendukung pembuktian di persidangan. Di masa depan, pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang harus berangkat dari pendekatan mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (follow the money), dengan maksud memupus motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan legislasi mengenai pengaturan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang hendaknya merupakan perpaduan antara criminal procedure (prosedur pidana) dan civil procedure (prosedur perdata). Di samping itu juga, dituntut peran hakim dalam menerapkan asas ini agar tujuan penegakan hukum anti pencucian uang dapat tercapai.

Money laundering activity is crime modus that its increasingly complex by using technology and finance engineering that is complicated enough. Money laundering crime is link from a crime and has remarkable impact. One of constraint faced is criminal procedure, especially in the proof. Reversal burden of proof as arranged in Law No. 15/2002 as has been changed with Law No. 25/2003, but it doesn’t defined intended the proof in context to punish the persons or confiscate their properties. Article with title Application of Reversal Burden of Proof in juridical process of money laundering cases, applies research method of yuridis normatif and empiric having the character of qualitative. Applying rationale of reversal burden of proof at jurisdiction process of money laundering crime case in Indonesia is an effort to broke the difficulty to proving problem which only know by the criminal, because wash modus increasingly complex and sophisticated. Applying of this principle also based on assumption if predicate crime had not been judged, where as law enforcer will process money laundering case, so the consequence by using the reversal burden of proof mechanism. Politically Indonesia adopts reversal burden of proof in money laundering acts, caused by pressure from FATF (Financial Action Task Force). However, jurisdiction in action of money laundering crime case in Indonesia, reversal burden of proof have never been done. Therefore, the role of prosecutor in prove of money laundering crime case in general equal to prove in other criminal. The difference is seen in compilation of accusation and proffering of evidences to support verification in court. In the future, arrangement of reversal burden of proof in process of jurisdiction of money laundering crime case leaves from approach to pursue money or properties by obtained from result of crime (follow the money), extinctly motivated someone to do a crime. Therefore, policy of legislation about arrangement of reversal burden of proof in money laundering crime shall be solidarity between criminal procedure and civil procedure. Beside that, it is claimed the role of judge in applying this principle for the purpose of law enforcement on money laundering can be reached."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37124
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Meitinah
"ABSTRAK
Perbedaan yang utama antara akta dibawah tangan dengan
akta otentik adalah akta dibawah tangan dibuat tanpa
perantara pejabat umum sedangkan akta otentik dibuat dengan
perantaraan pejabat umum. Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik . Selain membuat akta
otentik, notaris berwenang juga untuk memberikan legalisasi
terhadap akta di bawah tangan. Karena ada perbedaan
pendapat di kalangan masyarakat mengenai pengertian dan
fungsi legaliasi, maka terdapat permasalahan mengenai
kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses
pemeriksaan perkara di Pengadilan, fungsi legalisasi bagi
akta yang dibuat di bawah tangan, kewenangan hakim dalam
membatalkan akta di bawah tangan yang telah memperoleh
legalisasi dari Notaris. Metode pendekatan yang digunakan
dalam analisis data adalah metode kualitatif, yaitu dengan
menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Sebagai alat
bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Akta di bawah
tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak
yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta
otentik. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan hanya
berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu
diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan
pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian
bebas). Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah
tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda
tangan para pihak. Hakim secara ex officio pada dasarnya
tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telah
memperoleh legalisasi dari notaris jika tidak dimintakan
pembatalan oleh para pihak. Apabila dimintakan pembatalan
oleh salah satu pihak yang bersangkutan maka akta dibawah
tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan."
2005
T36593
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Al-Maliki, Abdurrahman
Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004
347.06 ALM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Syaiful Bakhri
Jakarta: Kerjasama Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Total Media, 2009
345.05 SYA h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hiariej, Eddy O.S., 1973-
Jakarta: Erlangga, 2012
347.06 EDD t (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Audy Bayu Putra Setiono
"Indirect Evidence digunakan oleh KPPU sebagai bukti utama untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis di antara para pelaku usaha minyak goreng sawit yang dicurigai melakukan kartel. Namun di satu sisi, penggunaan indirect evidence masih menjadi perdebatan di Indonesia, karena selain mengandung ambigu, penggunaannya belum diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini akan menguraikan indirect evidence yang digunakan oleh KPPU untuk membuktikan dugaan-dugaan kartel minyak goreng. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Peraturan mengenai indirect evidence harus diatur lebih jelas dan terperinci di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga putusan KPPU dapat diperkuat di tingkat banding maupun kasasi. Di samping itu Hakim/Hakim Agung di tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi hendaknya tidak bersikap rigid dan legalistik dengan hanya menggunakan sistem pembuktian yang sifatnya konvensional. Hakim/Hakim Agung seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja melainkan juga dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum yang bertujuan untuk keadilan.

Indirect evidence is used by KPPU as the primary evidence to prove the existence of a written agreement between the businessmen suspected of palm oil cartel. However, on the one hand, the use of indirect evidence is still being debated in Indonesia, because in addition to containing ambiguity, its use has not been set explicitly in the Indonesian legal system. This thesis will describe the indirect evidence used by KPPU to prove the allegations of palm oil cartel. This study is a normative legal research using qualitative analysis. Regulations on indirect evidence should be arranged more clearly and in more detail in the Act No. 5 of 1999 to strengthened the verdict of KPPU when appealing in district court as well as in supreme court. In addition, Judge / Supreme Court Judge at the District and Supreme Court should not be rigid and too focus on the regulation using only conventional system of evidentiary. Judge / Supreme Court Judge should not only refer to the Act alone but also refers to the use of interpretations of law aimed at justice.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44989
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Dony R.
"Untuk menjadi pemenang dalam persaingan pada pasar adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pelaku usaha, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tidak boleh melanggar undang-undang. Salah satu larangan yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ialah kegiatan penguasaan pasar, dimana ketentuan ini sangat berkaitan dengan kekuatan atau dominasi pasar yang dmiliki oleh suatu pelaku usaha. Pengawasan terhadap kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga kausi yudikatif yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.
Dalam melakukan pengawasan kegiatan penguasaan pasar, KPPU cenderung membuktikan peristiwa-peristiwa yang terkait dugaan pelanggaran hanya didasarkan satu alat bukti,oleh karena itu belum memenuhi syarat pembuktian. Akan tetapi hal itu dapat dibenarkan karena dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak ada pengaturan mengenai minimal alat bukti dan keyakinan sebagaimana halnya dalam hukum politik
To be a winner in competition in the market is a goal that every business actor wants to achieve, but the methods used by these business actors must not violate the law. One of the prohibitions contained in Law no. 5 of 1999 is a market control activity, where this provision is closely related to the power or market dominance owned by a business actor. Supervision of market control activities carried out by KPPU as a judicial causation institution tasked with supervising the implementation of Law no. 5 of 1999.
In supervising market control activities, KPPU tends to prove that events related to alleged violations are based on only one piece of evidence, therefore they have not fulfilled the requirements of proof. However, it can be justified because in Law no. 5 of 1999 there is no regulation regarding minimum evidence and belief as is the case in political law.
"
Jakarta: Fakultas Hukum, 2008
T24255
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gatot Supramono
Bandung: Alumni, 1993
297.4 GAT h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Waluyo
Jakarta: Sinar Grafika, 1992
347.012 BAM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>