Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penyelesaian masalah pembagian harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Pembagian terhadap harta waris ada baiknya disegerakan agar para ahli waris mendapat bagian yang menjadi haknya. Hal ini disebabkan guna menghindari terjadinya percampuran antara harta waris yang belum dibagi, dengan harta bersama dalam perkawinan ahli waris yang mengelola dan menguasai harta waris berupa usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan pembuktian surat pernyataan dengan judul Surat Kerelaan dan Surat Pernyataan Pengelolaan atas harta waris berupa sebuah usaha yang ditinggalkan oleh pewaris, serta bagaimana penyelesaian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam terhadap harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara kepada informan. Hasil analisa penelitian ini adalah bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris merupakan alat bukti tertulis yang belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak disertai pembubuhan meterai pada saat penandatangannya. Namun apabila surat pernyataan tersebut ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Mengenai penyelesaian pembagian waris, dilakukan berdasarkan hukum dari pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka pembagian waris dilakukan berdasarkan ketentuan KHI. Dalam hal ingin membuat surat yang memuat pemberian hak atau segala sesuatu yang bersifat perdata, dan ditujukan sebagai alat bukti, ada baiknya apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris.

---

This research discusses the settlement to the problem of the distribution of inheritance mixed in the joint assets of the marriage of one of the heirs. The distribution of the inheritance should be hastened so that the heirs get the share that is their right. This is due in order to avoid the occurrence of mixing between the inheritance that has not been divided, with the joint property in the marriage of the heirs who manage and control the inheritance in the form of a business. The problem in this research is about the strength of proof of a statement with the title Letter of Will and Statement of Management of inheritance in the form of a business left by the heir, as well as how to settle inheritance based on Islamic inheritance law against inheritance mixed in the joint property of the marriage of one of the heirs. To answer these problems, a normative juridical legal research method was used to collect data through literature studies and interviews with informants. The results of the analysis of this study are that the statement letter made by the heirs is a written evidence that cannot be said to be valid evidence because it is not accompanied by the affixing of a seal at the time of signing. However, if the statement is to be submitted as evidence in court, then later sealing can be carried out which requires ratification from the authorized official. Regarding the settlement of the distribution of inheritance, it is carried out based on the law of the testator. If the heir is Muslim, the distribution of inheritance is carried out based on the provisions of the KHI. In the case of wanting to make a letter containing the granting of rights or anything of a civil nature, and intended as evidence, it is better if it is made by or before an authorized public official such as a Notary."

"Hukum Persaingan Usaha diciptakan untuk melindungi proses persaingan secara sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat anti persaingan. Kartel merupakan salah satu kegiatan yang merugikan perekonomian, hal ini dikarenakan para pelaku usaha anggota kartel akan setuju melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, sepertu pembatasan jumlah produksi. Kartel juga dapat menyebabkan ketidak efisienan dalam produksi ketika para anggotanya melindungi perusahaan yang tidak sehat, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang barang atau jasa di pasar. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang cita hukum, yaitu bahwa untuk menegakkan hukum harus memenuhi kriteria keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Larangan Mengenai kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2015 Tentang Kartel Daging Sapi akan dianalisa kembali proses pembuktian dan penjatuhan sanksi administratifnya, bahwa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme. Terdapat beberapa kelemahan dalam proses pembuktian, yaitu ketidakjelasan mengenai unsur perjanjian dan mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi. Perbedaan besaran sanksi tergantung pada besaran pangsa pasar dan kooperatifnya Terlapor selama proses pemeriksaan.

---

Competition Law protects competition and the healthy competition process by preventing and giving sanctions to the anti competition acts. Cartels are very detrimental to the economy because the business doers as the cartel members will agree to do activities having impact on price control, such as the limitation of production amount which will cause allocation ineficiency. Cartels are also can cause inefficiency in production when they protect inefficient factories so that they increase the costs of the production in average of a product or service in industry. The research method used in this thesis is normative while using qualitative data analysis method. Cartel agreement is set forth in Article 11 of the Law No. 5 of 1999. Commission Decision No. 10 KPPU I 2015 About Beef Cartel will be analyzed back in the process of investigation and imposition of administrative sanction, that has been done in accordance with the mechanism. There are some weaknesses in the investigation process, namely the lack of clarity regarding the elements of the agreement and influence prices by controling production. Differences in the amount of sanctions depending on the size and the market share Reported their cooperation during the investigation process."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hukum Engel berdasarkan status menerima bantuan tunai pada pengeluaran makanan dan mengetahui elastisitas pendapatan untuk permintaan makanan. Data yang digunakan adalah data IFLS 2014. Dalam membuktikan hukum Engel, kami menggunakan median dari setiap 8 kelompok pengeluaran pada kategori penerima BLSM, penerima PKH, dan tidak menerima bantuan tunai. Untuk mengetahui elastisitas pendapatan, kami menggunakan model Working-Leser pada 13 komoditas makanan yang tersedia dalam data IFLS 2014. Hukum Engel terbukti pada bukan penerima BLSM dan PKH. Tetapi memiliki perbedaan pola kelompok pendapatan 25% terbawah pada penerima BLSM dan PKH.  Terdapat 7 jenis makanan berdasarkan kategori miskin dan tidak miskin mengikuti hukum Engel. Sedangkan untuk kategori kota dan desa sebanyak 11 jenis makanan dari 13 jenis makanan yang diteliti mengikuti hukum Engel. Selain itu terdapat beberapa temuan penting diantaranya, menemukan adanya mistargetting bantuan tunai berdasarkan data IFLS 2014, klasifikasi barang kebutuhan dan barang mewah, dan elastisitas yang menurun pada kelompok pengeluaran yang lebih tinggi untuk variabel alcohol and tobacco.

---

The purpose of this study is to prove Engel's law based on the status of receiving cash assistance on food expenditures and to determine the income elasticity for food demand. The data used are 2014 IFLS data. In proving Engel's law, we use the median of each of the 8 expenditure groups in the categories of recipients of BLSM, recipients of PKH, and not receiving cash tranfer program. To determine income elasticity, we use the Working-Leser model on 13 food commodities availaible in 2014 data. Engel's law is proven in the non-recipients of BLSM and PKH. However, there are differences in the pattern of income groups for the bottom 25% of BLSM and PKH recipients. There are 7 types of food based on poor and non-poor categories according to Engel's law. Meanwhile, for the category of cities and villages, 11 types of food out of 13 types of food studied followed Engel's law. In addition, there are several important findings including, finding the mistargeting of cash transfers based on IFLS 2014 data, the classification of necessities and luxury goods, and a decreased elasticity in the higher expenditure group for the alcohol and tobacco variables."