Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian Penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan pada umumnya memberikan sejumlah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas belum cukup melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas. Adanya ketidakseimbangan antara para pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam memberikan kontribusinya pada perusahaan, khususnya pada saat pemegang saham minoritas hendak mengajukan permohonan kepada Direksi untuk mengadakan RUPS, namun permohonan tersebut di abaikan oleh Direksi, yang mana jabatan direksi tersebut di jabat oleh pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini kasus yang penulis telaah dimana perlindungan pemegang saham minoritas PT. Prabu Mutu Mulia tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar maupun undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dimana dalam hal pemegang saham memohon kepada direksi untuk mengadakan RUPS untuk mengalihkan sahamnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang¬undang tapi tidak dilaksanakan oleh Direksi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan pemanggilan dan melaksanakan RUPS sendiri dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penetapan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengadakan RUPS sendiri dengan alasan-alasan yang diterima oleh pengadilan dengan surat penetapan nomor 211/PDT.G/PN.Jkt. Sel tanggal 25 Juli 2002.Perlindungan tersebut bagi para pemegang saham minoritas melalui pengadilan mengajukan permohonan khususnya permohonan untuk mengadakan RUPS, perlindungan tersebut merupakan perlindungan yang terakhir jika hak-haknya terabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Direksi dan Komisaris. Pengadilan Negeri merupakan institusi pertama dan terakhir dalam memberikan keputusan artinya tidak ada badan peradilan lain yang berwenang mengeluarkan ijin untuk mengadakan RUPS dan apa yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan merupakan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lain untuk menolak-putusan yang telah ditetapkan.

Abstrak :
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR digugat ke pengadilan oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi karena tidak dilibatkan dalam rapat tersebut. Pemegang saham mayoritas yang juga merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris merasa layak untuk menyelenggarakan rapat. Dalam kasus ini, Notaris juga digugat atas akta yang dibuatnya terkait penyelenggaraan rapat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan tindakan pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara sepihak dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut yang diputuskan tidak sah oleh Pengadilan. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan data dalam bentuk analisis hukum secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemegang saham mayoritas secara sepihak dalam penyelenggaraan rapat diputuskan tidak sah. Tindakannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar Anggaran Dasar PT. EMR dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibat penyelenggaraan rapat yang tidak sah, Notaris NF harus bertanggungjawab secara perdata dan administratif atas pembuatan akta rapat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagi Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus lebih teliti memeriksa persyaratan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan lebih saksama memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga harus memberikan arahan yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pihak yang menunjuk sebelum menerima permintaan pihak yang berkepentingan untuk membuat akta terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ......The Result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of EMR LLC was sued on court by a minority shareholder who serves as a Director’s member because he was not involved in the meeting. A majority shareholder who also serves as a member of Board of Commissioners felt that it was appropriate to hold the meeting. In this case, the Notary was also sued for the deed he made regarding the holding of the meeting. The problem in this research is concerning the legitimacy of the unilateral actions of the majority shareholder in holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the liability of the Notary for making the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was decided invalid by the Court. The method of this research uses a normative juridical method and produces data in the form of scientific legal analysis. The results of this study indicate that the majority shareholder's unilateral action in holding a meeting is decided invalid. The action is categorized as an act against the law because it violates the Articles of Association and the Limited Liability Company Law. The consequence of holding an unauthorized meeting, Notary NF must be responsible civilly and administratively for the deed of meeting he made. Based on the results of this study, the majority shareholders should hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the provisions in the Articles of Association of a Limited Liability Company and the law of Limited Liability Companies. For the Notary, in carrying out his position, he must inspect the requirements related to the holding of the General Meeting of Shareholders more carefully and understand more thoroughly the applicable laws and regulations. The notary must also provide valid directions in accordance with the applicable law to the appointing party before accepting the request of the interested party to make a deed related to the holding of the General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil. ......The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms.