Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran daerah setelah berusia 8 (delapan) tahun terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.Penelitian ini meneliti kabupaten baru yang dimekarkan tahun awal desentralisasi yaitu tahun 1999 untuk melihat perubahan yang berarti pada fokus perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga metode treatment-control. Disamping dibandingkan dengan daerah induknya, daerah otonomi baru juga dibandingkan dengan daerah kontrol yaitu daerah yang tidak dimekarkan pada propinsi yang sama.Fokus perekonomian daerah menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan prosentase penduduk tidak miskin. Sedang fokus pelayanan kepada masyarakat menggunakan indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

---

Indonesia's decentralization policy expressly commenced in 2001 and has brought great changes to the conditions of the regional economy. One of them is pemekaran daerah. This policy is expected to improve the welfare of society through improving public services and accelerating regional economic development. In its development, according to some expert, pemekaran daerah does not bring positive change to the welfare of society. Seeing this, this research intends to investigate further whether the formation of new regions because of pemekaran daerah after the age of 8 (eight) occurred for increasing the welfare of society through improved public services and acceleration of economic development.This study examines a new district that divided the early years of decentralization in 1999 to see meaningful change in the focus of the regional economy and public services. The study also used treatment-control method. Besides, compared with daerah induk, the new regions also compared with daerah kontrol that is not dimekarkan in the same province.The focus of regional economic indicators are GDRP growth, GDRP growth in the district's contribution to provincial's GDRP, the growth of GDRP per capita and percentage growth in population is not poor. The focus of public services using education, the availability of facilities and personnel healths and infrastructure quality indicators."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh dari pemekaran kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data di tingkat kabupaten/kota dengan periode observasi antara tahun 2003 dan 2013. Batas wilayah kabupaten/kota setelah pemekaran dikembalikan menurut batas wilayah asli sebelum tahun 1999 ketika desentralisasi belum diterapkan di Indonesia sehingga didapatkan sampel data sebanyak 292 kabupaten/kota. Metode estimasi yang digunakan adalah metode synthetic control dan metode difference-in-difference menggunakan regresi panel data. Metode synthetic control digunakan untuk mengestimasi pengaruh pemekaran terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota yang melakukan pemekaran dengan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten tersebut, yaitu kabupaten/kota synthetic yang tidak melakukan pemekaran namun memiliki karakteristik yang mirip dengan kabupaten yang melakukan pemekaran. Metode difference-in-difference digunakan untuk melihat pengaruh keseluruhan dari pemekaran terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik pemekaran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari 45 kabupaten/kota yang melakukan pemekaran antara tahun 2003 dan 2013, 31 diantaranya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten synthetic-nya antara sebelum dan setelah pemekaran terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyzes the effect of district splitting pemekaran to poverty rate. This study uses district level data between 2003 and 2013. The boundaries of districts who split are combined to their original boundaries in 1999 before the implementation of decentralization in Indonesia to get a sample of 292 districts. Synthetic control and difference in difference method are used to estimate the effect of district splitting. Synthetic control method is used to estimate the effect of splitting at the district level by comparing the poverty rate of the districts who split with their counterfactual, which is the synthetic of districts who did not split but have similar characteristics with districts who split. Difference in difference method is used to estimate the overall effect of district splitting to poverty rate. This study shows that district splitting has negative and significant effect to poverty rate in Indonesia. Among the 45 districts who split between 2003 and 2013, 31 of them have lower poverty rate compared to their respective synthetic districts before and after the proliferation."

"Penelitian ini membahas aspirasi pemekaran Kabupaten Subang Utara yang telah berlangsung sejak tahun 2004 menghadapi hambatan karena belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu syarat formal sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi advokasi yang digunakan oleh Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) dalam mendorong pemekaran serta mengeksplorasi kepentingan politik dan ekonomi yang mendasari aspirasi tersebut. Advocacy Coalition Framework (ACF) digunakan sebagai analisis utama dalam studi kasus FP2S. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta penggunaan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FP2S merupakan koalisi elite Pantura yang bertujuan untuk mengadvokasikan pemekaran Subang Utara. FP2S menggunakan strategi advokasi meliputi sosialisasi, lobi politik, negosiasi, kampanye media sosial, dan aksi demonstrasi. Strategi ini berhasil mendapatkan keberpihakan Bupati Subang, yang memberikan sumber daya politik signifikan untuk mengintervensi pemerintah Subang. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pemekaran Kabupaten Subang merupakan hasil dari lobi politik dan kompromi antara FP2S dan elite politik di Subang, yang didorong oleh kepentingan masing-masing elite.

---

This study discusses the aspirations for the formation of North Subang Regency, ongoing since 2004, faces obstacles due to the lack of approval from the Subang Regency government, a formal requirement as stipulated in Law No. 23 of 2014. This study aims to explain the advocacy strategies used by the North Subang Expansion Forum (FP2S) in promoting the formation and to explore the political and economic interests underlying this aspiration. The Advocacy Coalition Framework (ACF) is employed as the primary analytical tool in the case study of FP2S. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews and the use of secondary data. The findings indicate that FP2S is a coalition of Pantura elites aiming to advocate for the formation of North Subang. FP2S employs advocacy strategies such as socialization, political lobbying, negotiation, social media campaigns, and demonstrations. These strategies successfully gained the support of the Subang Regent, providing significant political resources to influence the Subang government. The signing of the Joint Decree (SKB) for the formation of North Subang Regency was the result of political lobbying and compromise between FP2S and the political elites in Subang, driven by the interests of each elite."