Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan oleh Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri (Sde SDM Polri) untuk memperoleh personel Polri yang akan ditugaskan sebagai police advisor pada misi perdamaian PBB di Sudan (misi UNMIS). Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa basil rekrutmen dan seleksi Polri belum memenuhi standar kualifikasi PBB. Personel yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Polri dan dipanggil mengikuti tes UNSAT tahun 2008 temyata 50% yang dinyatakan lulus. Padahal persyaratan seleksi Polri telah mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh PBB. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan telaah dokumen. Informan penelitian adalah pihak-pihak yang berwenang dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi penugasan PBB, serta personel Polri yang pernah mengikuti proses seleksi. Konsep dan teori yang digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah rekrutmen dan seleksi personel serta job spesi.fication yang mengacu pada persyaratan Polri, dan UN minimum recruitmen requirements. Teori pendukung lainnya adalah teori motivas teori ·komunikasi dalam organisasi, serta pengorganisasian dalam teori manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman yang digunakan oleh Sde SDM Polri yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/9911XII/2004, tidak menjelaskan secara spesifik prosedur rekrutmen dan seleksserta persyaratan untuk penugasan misi PBB, sebab Skep ini berlaku umum untuk penugasan di luar organisasi Polri. Pelaksanaan rekrutmen oleh Sde SDM Polri juga belum mampu menjaring personel berpotensi sebanyak-banyaknya untuk dipilih pada proses seleksi. Akibatnya, proses seleksi internal Polri, Satuan Kerja pelaksana seleksi masih mengacu pada pedoman dan standar masing-masing, sehingga faktor subyektifitas tidak dapat dihilangkan dalam proses penilaiannya. Hasil penelitian menyarankan, ke depan, kegiatan rekrutmen perlu diinformasikan dan disosialisasikan dengan lebih efektif, sehingga semakin banyak personel yang berminat dan berpotensi untuk mendaftar. Jenis seleksi yang dilaksanakan internal Polri disesuaikan dengan seleksi yang akan dilakukan oleh PBB. Selain itu, untuk menghasilkan personel sesuai kriteria PBB, disarankan Polri menyiapkan personel melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan termasuk kursus bahasa lnggris, yang bertujuan meningkatkan kemampuan calon yang dipersiapkan bertugas di PBB. ......This thesis discusses the recruitment and selection process conducted by the Deputy Staff of Human Resources Development of INP, to obtain INP personnel who will be assigned as a police advisor at the United Nations Mission in Sudan (UNMIS). The problem faced is that the results of recruitment and selection of qualified personnels do not meet UN standards. Personnel who otherwise meet the requirements by INP and called to follow the United Nations Selection Assistance Team (UNSAT) test in 2008, only 50% of them passed. Though INP recruitment and selection requirements have been referring to the criteria established by the United Nations. Qualitative research was conducted through observations, interviews with the guidelines, and document review. The informants were the parties in charge of recruitment and selection activities for United Nations assignment, as well as INP personnel who attended the selection process. Concepts and theories used is the theory of human resource management, particularly those related to the problem of recruitment and selection of personnel and the job specification which refers to the minimum requirements of INP and UN recruitment requirements. Other supporters of the theory are a theory of motivation, theories of communication in organizations and organizing in management theory. The results showed that the guidelines of Chief of the Indonesian National Police decree No. Pol.: Skep/991XII/2004 used by the staff of Deputy Human· Resources Development of INP, does not specifically explain about the recruitment and selection procedures, and requirements for the assignment of UN missions. This Skep is generally accepted for an assignment outside the police organization. Implementation of the recruitment by the Deputy Staff of INP Human Resources Development was not able to recruit potential personnel as many as possible to be selected through a selection process. As a result, the unit of selection team in the internal selection process of INP still refers to the implementation of their own guidelines and standards so that subjectivity factors can not be eliminated in the assessment process. The results of the observation suggest that the recruitment activities in the future should be well informed and disseminated more effectively so that there will be more potential personnel who are interested in joining the United Nations mission. The selection types carrying out by internal INP should be adapted to the selection which will be done by the UN. In addition, to generate appropriate criteria for United Nations personnel, it is suggested that INP should prepare the personnel through training and debriefing activities including joining an English."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong keberhasilan Kontingen Garuda XI dalam melaksanakan tugasnya di United Nations IraqKuwait Observation Mission (UNIKOM) 1991-1992. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada partisipasi angkatan pertama dari Kontingen Garuda XI di perbatasan Irak-Kuwait. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Kontingen Garuda XI melaksanakan operasi militer bersama UNIKOM dalam waktu yang relatif singkat. Karya penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya karena dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan berbeda, dimana penulisan ini turut mengangkat signifikansi peran komandan Kontingen Garuda XI, yaitu Letkol Inf. Albert Inkiriwang. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa keberhasilan Kontingen Garuda XI dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pengaruh bagi kelanjutan partisipasi Indonesia dalam misi PBB disebabkan oleh faktor kompetensi perwira yang ditugaskan dan signifikansi peran Letkol Inf. Albert Inkiriwang. Bukan hanya memiliki kemampuan militer, mereka juga memiliki kemampuan strategi dan komunikasi yang mumpuni untuk menjalankan tugas internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya diperoleh melalui arsip, buku, koran, dan artikel jurnal.

---

This study discusses the factors driving the success of the Garuda XI Contingent in carrying out their duties in the United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) 1991-1992. The discussion in this study focuses on the participation of the first generation of the Garuda XI Contingent on the IraqKuwait border. This study raises the issue of how the Garuda XI Contingent conducted a joint military operation with UNIKOM in a relatively short time. This research work is different from previous works because in this study carried out through a different approach, where this writing also raised the significance of the role of the commander of the Garuda XI Contingent, namely Lieutenant Colonel Inf. Albert Inkiriwang. From the results of this study it can be explained that the success of the Garuda XI Contingent in carrying out its duties and giving effect to the continued participation of Indonesia in the UN mission was due to the competency factor of the officers assigned and the significance of the role of Lieutenant Colonel Inf. Albert Inkiriwang. Not only have military capabilities, they also have strategic and communication skills capable of carrying out international tasks. This study uses historical research methods whose sources are obtained through archives, books, newspapers, and journal articles."

"Artikel ini membahas partisipasi dalam pasukan penjaga pedamaian PBB sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharan perdamaian PBB."

"ABSTRAKInvasi Israel ke Libanon membuat Perserikatan Bangsa-bangsa membuat misiperdamaian internasional yang diberi nama UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon. Untuk menyusun pasukan-pasukan dari negara-negaraanggotanya agar tergabung dalam UNIFIL, PBB melakukan seleksi terhadapnegara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dengan cara memberian mandatmelalui Resolusi DK PBB 1701. Indonesia merupakan negara yang dimandatkanoleh PBB setelah sebelumnya pasukan UNIFIL hanya diisi oleh negara-negaraanggota NATO (North Atlantic Treaty Organization).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan metodestudi kasus dari peristiwa yang terjadi di Libanon Selatan yang melibatkanIndonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper). Adapunpraktek pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) yang dilakukan Indonesiasesuai dengan landasan Politik Luar Negeri RI (Polugri).Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta historis dimana pada tahun-tahunmiliter Indonesia tergabung dalam UNIFIL telah membangun citra positifIndonesia khususnya di Libanon. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuanmengenai banyaknya prestasi yang diperoleh Kontingen Garuda yang dibuktikandengan berbagai macam penghargaan baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintahLibanon maupun Perserikatan Bangsa-bangsa sehingga menjadi kebangaantersendiri bagi Indonesia.Namun demikian, pemerintah Indonesia sepertinya tidak lantas berpuas diridengan prestasi yang telah dicapai oleh tentara militernya. Dengan posisi militerIndonesia yang masuk dalam lima belas besar peringkat dunia, Indonesia masihmenginginkan masuk dalam posisi sepuluh besar peringkat militer dunia sehinggauntuk mencapai tujuan itu pemerintah terus melakukan upaya pembenahandidalam tubuh militer, penambahan jumlah personil yang dilengkapi dengan skill,penambahan anggaran yang menyesuaikan serta menjalin kerja sama denganaktor-aktor peacekeeping lainnya.

---

ABSTRACTIsraeli invasion to Southern Lebanon was responsed by the United Nations (UN)to make the international peace mission called UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon). To prepare troops from member countries that are members ofUNIFIL, the UN undertook the selection by the UN Resolution called mandate.Indonesia is one of UN members countries which is mandated by the UN after theprevious UNIFIL troops only be filled by the member countries of NATO (NorthAtlantic Treaty Organization). A pride for Indonesia because through TentaraNasional Indonesia (TNI) in the name of nation internationally, but it is contrastwith what Indonesia’s had with alutsista is uncomplete.This study used a qualitative approach by emphasizing the study method of theectivity that occurred in South Lebanon as involving Indonesian peacekeepers.The practice of maintaining peace (peacekeeping) are conducted in accordancewith the foundation of Indonesian Politics of Foreign Affairs (Polugri), Conceptof Military Operations Other Than War (MOOTW) and defensive militarydoctrine and form of implementation of International Cooperation.This study was conducted based on the historical facts in the years in which theIndonesian military have joined the UNIFIL build a positive image of Indonesia,especially in Lebanon. It is based on the findings of the many achievements inGaruda Contingent as evidenced by the various awards by the Indonesiangovernment, the Lebanese government and the United Nations so that it becomesa moment of pride for Indonesia.However, the Indonesian government seems not necessarily satisfied with theachievements by military troops. By entering the Indonesian military position inthe world rankings fifteen, Indonesia still wanted inside the top ten world rankingmilitary so as to achieve the purpose that the government continues to makeefforts to reform the military in the body, increasing the number of personnel whoare equipped with skills, adding adjust budget and collaborate with otherpeacekeeping actors."

"Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang relatif minim. Kendati demikian, pengiriman penjaga perdamaian perempuan Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2015-2021. Lonjakan pengiriman yang terjadi pada tahun 2019 bahkan berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat delapan besar negara pengirim penjaga perdamaian perempuan terbanyak di dunia. Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa Indonesia meningkatkan pengiriman penjaga perdamaian perempuannya pada tahun 2015-2021. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang turut berusaha mengidentifikasi hubungan antara konsepsi peran nasional dengan kebijakan peningkatan yang diambil. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan tersebut merupakan wujud performa peran dari konsepsi peran nasional yang ditampilkan secara dominan oleh Indonesia, yakni konsepsi peran penjaga perdamaian. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah konteks lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan ini, yaitu komitmen peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan yang disampaikan dalam kampanye dan keanggotaan Indonesia di DK PBB, adanya kepentingan birokratik dan dukungan dari aktor-aktor perumus kebijakan pengiriman pasukan Indonesia, dan kehadiran Menteri Luar Negeri yang mampu memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini.......Indonesia has demonstrated a relatively reluctant response to UN calls in increasing the involvement of women in peacekeeping operations. It took seven years for the country to finally send a number of female peacekeepers as a response to the call. Obstacles found at the nation’s deployment mechanism also prevent the country from sending a great number of female peacekeepers. However, a relatively huge increase in the deployment of Indonesian female peacekeepers was apparent in the year 2015 to 2021. The rising number of female peacekeepers deployed in 2019 has even managed to turn Indonesia as the world’s eight largest female troops/police contributing countries (T/PCCs). Therefore, this study inquires why Indonesia has increased the deployment of its female peacekeepers in 2015 to 2021. To answer this question, this study employs an analytical framework of Foreign Policy Analysis (FPA) which also seeks to trace the relationship between national role conception and the adopted foreign policy. This study finds that the policy of increasing Indonesian female peacekeepers deployment is a form of role performance enacted to Indonesia’s dominant role conception as a defender of peace. However, this research also finds a number of other relevant contexts that have contributed to realizing this policy, namely the commitment to increase Indonesian female peacekeepers deployment as a campaign material and contribution during Indonesia’s non-permanent membership in the UN Security Council, the existence of bureaucratic interests and support from Indonesian troops deployment policy makers, and the presence of a Minister of Foreign Affairs who is able to provide the necessary political support to realize this policy."