Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD. Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda kabupaten dan kota tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan kerugian daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel pengendali berupa tingkat kemandirian, ukuran, lokasi dan tipe pemda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

---

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the government internal control system towards the achievement of the performance of local government in Indonesia. The effectiveness of internal control systems are tested through a number of internal control weaknesses and value of financial loss on local government, while a measure of performance using LAKIP evaluating score and EKPPD score. The results of multiple regression test at the 1.209 regency and city during 2010-2013 showed that the weakness of internal control and financial loss have a significant negative effect on the performance of local governments. While the control variables such as the level of independence, the size, location and type of local government has a significant positive effect on performance.

Abstrak :
Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di lingkup pengelola keuangan negara dibentuk pengawas internal yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Diperlukan adanya perumusan atas kalimat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana yang tertuang di Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan inilah yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran negara. Setiap anggota DPR (dan DPD) perlu menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan penting didalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dibidang penganggaran, penyusunan undang undang (legislasi) maupun dalam menjalankan pengawasan atas jalannya pemerintahan negara. Untuk itu, maka pertemuan antara BPK dengan DPR (dan DPD) perlu dilakukan secara rutin, terutama untuk mendalami hasil hasil pemeriksaan BPK

Abstrak :
Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority sebagai pengelola sovereign wealth fund di Indonesia telah menghadirkan beragam diskusi. Secara teoretis lembaga ini memiliki keuangan yang terpisah dengan keuangan negara yang berimplikasi pada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mendefinisikan keuangan negara secara luas, dimana kekayaan negara yang dipisahkan termasuk di dalamnya. Hal ini memunculkan diskursus perihal kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk ikut melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI. Pada tesis ini akan diteliti apakah BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan LPI dan bagaimana bentuk pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap keuangan LPI. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, pertama, ditinjau dari segi teoretis maupun normatif BPK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan LPI. Kedua, bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan LPI dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan keuangan oleh Akuntan Publik berdasarkan standar pemeriksaan internasional yang berlaku bagi badan hukum pengelola investasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan, kontrol negara terhadap penyertaan modal pada LPI dilakukan melalui pengendalian internal dengan ditempatkannya wakil-wakil Pemerintah dalam organ Dewan Pengawas LPI dan kewajiban penyampaian laporan tahunan kepada Presiden. Namun demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden, sehingga mekanisme pengawasan keuangan Lembaga dapat dilakukan lebih akurat dan efektif. ......The establishment of Indonesia Investment Authority (INA) as a manager of sovereign wealth fund in Indonesia has presented various discussion, especially regarding its institutional and financial status. Theoretically, INA’s finance is separated from state finance so it’s implicates the audit mechanism from this institution. Problems arise when Law Number 17 of 2003 concerning State Finance still defines state finance broadly, which separated state assets are included in. This gave rise to a discourse regarding the authority of the BPK as an examiner of state finances, to participate in conducting audit of INA’s finance. This theses will be investigated whether BPK has the authority to conduct audits on INA’s finance or not, and what forms of audits can be carried out on INA’s finance. This research uses legal research method with an explanatory typology. The conclusions obtained from this study are, first, based on theory and normative perspective analysis, BPK is not authorized to conduct INA’s financial audit. Second, the supervision of INA’s finance is conducted by public accountant based on international audit standards which applicable to investment management legal entity. Meanwhile, the form of state supervision for state equity participation in INA is carried out through internal control by placing government representatives in the INA’s Supervisory Board and obligate it institution to submit annual reports to President. However, further regulation is needed regarding the follow-up to the accountability reports submitted to the President, so that the institutional financial supervision mechanism can be carried out accurately and effectively.

Abstrak :
Reformasi hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 2000–2020 telah memicu teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia yang bertolak dari pemberlakuan kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, disertasi ini selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif terhadap institusi-institusi serupa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAI yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster sebagai implikasi dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara. ......Legal reforms in public sector audit in 2000–2020 have triggered the adoption of private international law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary, historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After providing theoretical insights into the development of private international law and administrative law and the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the Dutch East Indies colonial government and the national government’s efforts to create a national legal system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in 1999–2002, this dissertation also outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions (SAIs) and the factual realities of two competing SAI models: Napoleonic and Westminster. This dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’s orientation to work according to the Westminster model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, calls into question the BPK’s accountability and undermines the SAI’s primary function as the guardian of public funds.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang. ABSTRACT
This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future. , This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya pengaruh tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor, dan penerapan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan (Studi Empiris : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor, dan penerapan independensi pemeriksa. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas hasil pemeriksaan keuangan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah staf pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda dengan uji identifikasi. Metode analisis ini menggunakan metode statistik dengan bantuan SPSS 17.

Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor, dan penerapan independensi pemeriksa mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi secara parsial, tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penerapan independensi pemeriksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
This research aims to show the influence of level and background education, continuing education, Code of Conduct Compliance Auditor, and the application of auditor independence to the quality of financial inspection results (Empirical Study : Inspectorate of DKI Jakarta).

The independent variables in this study were the level and background education, continuing education, code of conduct compliance auditor, and the application of auditor independence. The dependent variable in this study was the quality of financial inspection results. The data in this study was the primary data that has obtained from spreading questionnaire directly to the respondent. The population and samples that used in this research were staff at Inspectorate of DKI Jakarta. The method of research were descriptive data analysis, validity and reliability test, multiple linear regression analysis with identification test. The analyzing method used statistical method with SPSS 17.

The result of this research indicated that the influence of level and background education, continuing education, code of conduct compliance auditor, and the application of auditor independence simultaneously have significant positive influence on the quality of financial inspection results at Inspectorate of DKI Jakarta. However, partially, level and background education, continuing education, code of conduct compliance auditor did not significantly influence the quality of financial inspection results at Inspectorate of DKI Jakarta whereas the application of auditor independence had significant influence on the quality of financial inspection results at Inspectorate of DKI Jakarta.