Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di lingkup pengelola keuangan negara dibentuk pengawas internal yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Diperlukan adanya perumusan atas kalimat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana yang tertuang di Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan inilah yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran negara. Setiap anggota DPR (dan DPD) perlu menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan penting didalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dibidang penganggaran, penyusunan undang undang (legislasi) maupun dalam menjalankan pengawasan atas jalannya pemerintahan negara. Untuk itu, maka pertemuan antara BPK dengan DPR (dan DPD) perlu dilakukan secara rutin, terutama untuk mendalami hasil hasil pemeriksaan BPK"

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"

"Reformasi hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 2000–2020 telah memicu teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia yang bertolak dari pemberlakuan kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, disertasi ini selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif terhadap institusi-institusi serupa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAI yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster sebagai implikasi dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara.

---

Legal reforms in public sector audit in 2000–2020 have triggered the adoption of private international law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary, historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After providing theoretical insights into the development of private international law and administrative law and the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the Dutch East Indies colonial government and the national government’s efforts to create a national legal system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in 1999–2002, this dissertation also outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions (SAIs) and the factual realities of two competing SAI models: Napoleonic and Westminster. This dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’s orientation to work according to the Westminster model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, calls into question the BPK’s accountability and undermines the SAI’s primary function as the guardian of public funds."