Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Inu Kencana Syafiie, author
Jakarta: Refika Aditama, 2007
320.3 INU p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Yuliana Ancelina K. Wimbit, author
Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Aditya Putra, author
ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia...
2016
S64845
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Margarito Kamis, 1965-, author
Malang: Setara Press, 2014
342.025 98 MAR j
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hermawan Susanto, author
Tesis ini menganalisis lembaga kepresidenan dalam persepektif konstitusi dan praktik, dengan mengurai pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sesuai konstitusi dengan praktik. Gap yang ditemukan dijadikan langkah awal dalam merekonstruksi kantor kepresidenan. Rekonstruksi dilakukan menggunakan the McKinsey 7S Framework¸ yang meliputi variabel: style, skills, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46234
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Satriyo Wibowo, author
Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library