Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keadaan pergerakan nasional pada tahun 1930-an berbeda dengan keadaan sebelumnya. Keadaan tersebut terutama disebabkan oleh sikap pemerintah kolonial yang sangat menakan gerakan nasional, khusunya gerakan yang menganut azas perjuangan non-koperasi. PNI yang didirikan pada tahun 1927, pada tahun 1931 pecah menjadi Partindo yang dipimpin oleh Sukarno dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Baik Partindo maupun PNI-Baru dinilai pemerintah, membahayakan. Ditekanlah kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakannya hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu exorbitantrechten, dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya berbagai senjata itu, maka keadaan gerakan non-koperatif (Partindo dan PNI-Baru), menjadi tidak berdaya. Akhirnya, Partindo pada bulan Nopember 1930 dibubarkan oleh pengurusnya. Dengan pembubaran Partindo, sedangkan PNI-Baru lumpuh, maka macetlah gerakan non-koperatif. Kandasnya gerakan nonkoperatif menimbulkan pemikiran baru yaitu agar azas perjuangan non-koperasi diganti dengan azas koperasi. Akhirnya, pada tanggal 23 Mei 1937 di Jakarta didirikan partai baru yang koperatif dengan nama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo bertujuan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial, yang hendak dicapai dengan berjuang baik di luar maupun di dalam dewan-dewan. Walaupun Gerindo koperasi, namun pemerintah masih mencurigainya. Beberapa rapat untuk mendirikan cabang Gerindo dibubarkan oleh pemerintah karena berbagai macam alasan. Sebagian besar bekas anggota Partindo masuk dalam partai ini. Cabang-cabangnya tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Aktivitas Gerindo dipusatkan pada bidang politik, karena menurutnya kemenangan di bidang ini merupakan jalan utama untuk mencapai kemerdekaan di bidang lainnya. Namun demikian, bidang ekonomi tidak dilupakan karena menurut Gerindo bahwa susunan ekonomi yang baik akan berpengaruh terhadap bidang politik dan sosial. Kegiatan di bidang politik di antaranya ialah sikapnya terhadap Petrisi Sutarjo yang mendukung sebagian isinya; masuk dan aktifnya Gerindo dalam Gapi yang dibentuk tahun 1939; keinginannya untuk membentuk suatu Front Demokrasi guna menghadapi kemungkinan menjalarnya perang ke Indonesia. Kegiatan di bidang ekonomi yaitu didirikannya perkumpulan yang bernama Penuntun Ekonomi Rakyat Indonrsia (PERI) yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Di bidang sosial Gerindo membantu sekolah-sekolah nasional dan melakukan pemberantasan buta huruf. Di bidang kepemudaan Gerindo mendirikan perkumpulan pemuda bernama Barisan Pemuda Gerindo. Setelah Jepang menduduki Indonesia, perjuangannya terhenti karena Gerindo dan partai-partai politik lainnya dibubarkan oleh Jepang.

Abstrak :
Sejarah panjang sebuah peradaban dapat ditelusuri dalam pelbagai dokumen, termasuk manuskripsi. Salah satu manuskrip yang menarik adalah surat-surat Raja Tanette, Sulawesi Selatan...

Abstrak :
Gerakan Dermodjojo tahun 1907 yang dibahas di dalam studi ini terjadi di desa Bendungan, wilayah Kabupaten Berbek, Kare- sidenan Kediri. Gerakan ini dipimpin oleh Dermodjojo, seorang petani kaya dari desa Bendungan yang berusia 60 tahun. Gerakan yang bercorak mesianistis ini diilhami oleh keinginan Dermodjo- jo untuk memproklamasikan dirinya sebagai Ratu Adil. Proklamasi Dermodjojo sebagai Ratu Adil ini terjadi pada bulan Januari ta- hun 1907, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nya untuk memperkuat keyakinan para pengikutnya di dalam upaya membebaskan rakyat dari kondisi kemiskinan. Yang Jawa Hgan desa Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan suatu gerakan berlandaskan pada paham mesianisme yang terjadi di daerah Timur. Apakah tujuan yang ingin dioapai olah Dermodjojo de- para pengikutnya? Bagaimanakah warna kondisi masyarakat di itu yang menyebabkan terjadinya gerakan tersebut? Bagaima- nakah pandangan pemerintah kolonial terhadap gerakan tersebut? Tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Bagaimanakah pandangan masyarakat di daerah itu terhadap adanya gerakan tersebut? Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya. tiwa Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap atas paris sejarah yang bercorak suatu gerakan sosial, agak eulit se- andainya hanya menggunakan satu bidang ilmu saja. Oleh karena itu, selain menggunakan Ilmu Sejarah, penelitian ini juga meman faatkan kerangka teori dan konsep ilmu sosial lainnya, khusus- nya Sosiologi. Selain itu, sebagai upaya untuk menjalin serta menganalisis fakta-fakta yang diperoleh, maka sumber-sumber yang menjadi landasan upaya itu diperoleh melalui Studi Kepustakaan, baik dalam bentuk tercetak maupun dokumenter. Di satu sisi dapat dilihat, bahwa gerakan Dermodjojo yang terjadi di Jawa Timur ini tidak sampai menggoyahkan sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan maupun kedudukan pemerintah kolonial. Namun di sisi lain, gerakan ini bukanlah suatu hal yang tidak berarti sama sekali, oleh karena adanya suatu gerakan di tengah tengah kehidupan kolonial, tentunya hal ini paling tidak menun- jukkan adanya suatu aspirasi dan manifestasi dari sekelompok ma syarakat yang menginginkan kebebasan.

Abstrak :
Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi. ......The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai serangkaian aksi kriminal yang dilakukan oleh The Kelly Gang di wilayah koloni Victoria yang dimulai pada tahun 1878 dan berakhir pada tahun 1883. Kelompok ini dikepalai oleh Ned Kelly, seorang bushranger asal Irlandia yang menganggap pemerintah kolonial telah bertindak sewenang-wenang. Skripsi ini mencoba untuk menjelaskan mengenai respon masyarakat dan pemerintah Victoria terhadap kehadiran The Kelly Gang. Untuk pertama kalinya kepolisian Victoria mengalami perombakan besar-besaran berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Royal Comission on Police antara tahun 1881-1883 terkait kinerja mereka dalam upaya menangkap The Kelly Gang. Perombakan kepolisian Victoria menandakan buruknya kualitas polisi Victoria hingga tidak mampu menaklukkan The Kelly Gang dalam waktu singkat. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber arsip yang dimiliki oleh National Library of Australia berupa laporan kepolisian, hasil putusan pengadilan dan dokumen yang dipublikasi oleh pemerintah Victoria seperti kesaksian orang-orang terkait peristiwa The Kelly Gang. Surat kabar yang memberitakan The Kelly Gang juga turut digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode sejarah.

---

ABSTRACT
This study explains about a series of crime action by The Kelly Gang in Victoria colony area which started in 1878 and finished in 1883. The leader of this group was Ned Kelly. He was bushranger from Ireland who had felt the government of colonial had acted arbitrarily. This study tries to explain the respons of society and the government of Victoria about the presence of The Kelly Gang. For the first time the police of Victoria experienced a massive change according to the result of investigation by Royal Comission on Police around 1881-1883 related to their endeavor for catching The Kelly Gang. When the police of Victoria was change which indicated a low quality of Victoria police that they couldn?t defeat The Kelly Gang at glance. The resource which was used in this research was based on courtesy of archive which belongs to National Library of Australia such as police reports, the result of a court decision and documents published by the Victorian government as the witness of the related events of The Kelly Gang. Newspapers were publish The Kelly Gang were also used in this study. The research used a historical method.;