Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Dessy Marliani Listianingsih, author

Tinjauan persyaratan pencalonan kepala daerah dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan kaitannya dengan pelaksanaan fungsi kaderisasi oleh partai politik = Study of requirements for governments nominating in law no. 10 of 2016 and its relation to the implementation of the caderization function by political parties / Dessy Marliani Listianingsih

ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan...

2019

T55350

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heriyanto, author

Tinjauan analisis normatif yuridis terhadap pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 oleh komisi pemilihan umum = Review of normative judicial analysis from the implementation of administrative and constitutional court decision on local election of head and vice head region dispute settlement of year 2010 by election commission

Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29320

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Erna Hasanah, author

Kualitas pelayanan penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi = Quality of service for settling disputes regional head election dispute in the Constitutional Court Republic Of Indonesia

Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

T44958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vino Devanta Anjaskrisdanar, author

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38731

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian