Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang bagaimana peran Polri dalam menangani Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017 yang merupakan peristiwa yang banyak mendapat perhatian dan membentuk dari para mendukung fanatik masing-masing pasangan calon. Keanekaragaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural, sehingga isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Dengan menggunakan pendekatan intelijen, maka yang dilakukan didalam studi ini adalah memetakan dan menganalisis berbagai persoalan yang mengiringi proses demokrasi pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017. Tulisan ini juga memetakan secara kronologis konflik terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Peneliti menemukan dalam studi ini bagaimana Polri sudah menggelar kegiatan intelijen pada seluruh rangkaian Pemilu DKI Jakarta melalui cipta kondisi untuk mengelola konflik, sehingga proses demokrasi tersebut berjalan aman, meskipun terjadi konflik tetapi tidak menjadi aksi kekerasan. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa peran penting Intelijen Polri dalam pemilu selain memberikan deteksi dini dan solusi konflik adalah juga turut serta menjaga transisi demokrasi di Indonesia dan bukan sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

This thesis discusses how the role of the National Police in dealing with the 2017 DKI Election is an event that has received much attention and formed from the fanatical supporters of each candidate pair. SARA diversity in Indonesia gave birth to a multicultural society, so that the issue of racial intolerance became the main factor causing the conflict. By using an intelligence approach, what is done in this study is mapping and analyzing various problems that accompany the democratic process in the DKI Jakarta Elections in 2017. This paper also maps out chronologically the conflicts against religion and SARA aimed at Ahok. Researchers found in this study how the National Police had held intelligence activities in the entire series of DKI Jakarta elections through the creation of conditions to manage conflict, so that the democratic process proceeded safely, despite conflicts but not acts of violence. Based on the results of the study, it can be concluded that the important role of the Indonesian Police Intelligence in elections in addition to providing early detection and solutions to conflicts is also to participate in maintaining the democratic transition in Indonesia and not just as a security guard and public order.

Abstrak :
Objek penelitian ini terfokus kepada perilaku politik (political behavior) pemilih Muslim pada Pemilu 1999 di DKI Jakarta, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan seperti yang dirumuskan berikut ini. (1) bagaimanakah perilaku memilih pemilih Muslim pada Pemilihan Umum 1999?; (2) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap keberadaan parpol-parpol Islam pada Pemilu 19992; (3) bagaimanakah pandangan pemilih Muslim terhadap penggunaan simbol Islam dalam politik?

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (questibner) kepada 250 pemilih Muslim yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999 dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa tokoh informal Muslim yang tersebar di lima wilayah (kotamadya) yang ada di DKI Jakarta. Sedang data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metod deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelompokan sosial-keagamaan berperan di dalam membentuk sikap dan perilaku politik pemilih; (2) agama (baca: Islam), yang dimanifestasikan dalam bentuk asas dan lambang parpol, dapat berperan sebagai tali pengikat sekaligus berfungsi sebagai landasan identilikasi diri bagi parpol dengan pemilihnya, terutama pemilih yang yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah; (3) program partai dapat menjadi dasar bagi pemilih di dalam memilih parpol; (4) figuritas seorang pemimpinan parpol atau pun calon presiden dapat berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih; (5) selain perlakuan tidak adil dari rezim Orde Baru terhadap PDIP dan pemimpinnya, juga ligur Megawati Soekarnoputeri sebagai anak presidenvPresiden dan ideologi Nasionalisnya yang mendorong pemilih mengidentifikasi diri dengan PDIP; (6) walaupun media massa sudah menjadi konsumsi keseharian pemilih, tetapi kemanfaatannya sebagai media komunikasi polilikv(baca: sarana informasi Pemilu 1999) dan pendidikan politik lebih dominan difungsikan oleh merek yang memiliki Iatar belakang pendidikan menengah kevatas, dan; (7) sikap mendukung atau pun menolak terhadap keberadaan parpolvIslam dan pnggunaan simbol Islam dalam politik antara lain dipengaruhi olehvfaktor umum.

Penegasan-penegasan di alas setidak-tidaknya telah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku polltik pemilih Muslim pada Pemilu 1999. Lebih dari itu, dapat dijadikan sebagai dasar di dalam mengevaluasi kekalahan parpol Islam dalam Pemilu 1999. Kekalahan tersebut Iebih disebabkan: (1) budaya politik pemilih Muslim yang masih mencerminkan kuatnya unsur paternalisltik; (2) kurang siapnya parpol Islam dalam mengikuti Pemilu 1999; (3) kurangnya soslallsasi parpol Islam ke tingkat massa; (4) simbol Islam tidak serta merta dlterima oleh semua pihak; (5) banyaknya parpol Islam yang terlibat dalam Pemilu 1999, dan; (6) dalam diri PDIP serla pemimpinnya (Megawatl Soekarnoputeri) identik dengan simbol ketidakadilan.