Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini untuk mengetahui pendapat para pengguna (wartawan surat kabar The Jakarta Post) terhadap kinerja layanan dokumentasi foto yang diproyeksikan pada layanan penelusuran dan peminjaman foto dan layanan cuci cetak foto di bagian dokumentasi foto surat kabar berbahasa Inggris The Jakarta Post.Populasi dalam penelitian ini adalah wartawan The Jakarta Post yang menggunakan layanan dokumentasi foto. Penarikan sampel dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei yaitu menyebarkan kuesioner kepada para responden (wartawan The Jakarta Post) yang dilengkapi dengan wawancara terhadap responden yang bersangkutan. Data yang diperoleh diolah dengan perhitungan prosentase yang menggunakan rumus : _

---

"

"Skripsi ini membahas Anglizismus yang merupakan peminjaman kata dari bahasa Inggris di dalam bahasa Jerman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan morfologis dan semantis yang dialami oleh kata yang dipinjam dari bahasa Inggris dalam bahasa Jerman. Kemudian, kata yang telah dianalisis diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis peminjaman bahasa Jerman. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diakronis. Data yang dikumpulkan adalah kosakata bahasa Inggris yang berasal dari lima artikel media berbahasa Jerman dalam majalah der Spiegel. Perubahan makna Anglizismus yang paling dominan terjadi adalah perubahan yang mengikuti pembentukan kata. Hasil akhir yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Lehnwort sebagai jenis peminjaman yang paling banyak digunakan.

---

The focus of this study is Anglicism, the borrowing of word from English in German. The purpose of this research is to find out the changing of borrowed word from English in morphological and semantic aspects after being used in German. Then, word that had been analyzed is classified into varieties of borrowing in German. This research is qualitative diachronic. The data were collected from five media articles in der Spiegel magazine. The semantic change in Anglicism often follows the changing of the word?s form. As the final result, the most used borrowing is Lehnwort or loanword."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana koleksi buku perpustakaan SMP Negeri 2 Depok sudah dimanfaatkan, mengetahui jenis bacaan mana yang banyak diminati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan koleksi buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis penelitian dilakukan pendekatan penelitian. Penelitian ini lebih menekankan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berkisar pada masalah pengukuran. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti yaitu wawancara informal terhadap kepala sekolah, staf perpustakaan dan beberapa siswa pengunjung, serta pengumpulan data dengan menggunakan koleksi buku beserta catatan peminjaman buku. Sampel penelitian adalah buku-buku yang dapat digunakan di luar perpustakaan, yang terdaftar sampai dengan bulan Juli 1994. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koleksi buku perpustakaan belum dimanfaatkan secara optimal. Secara keseluruhan koleksi buku perpustakaan baru 26% yang dimanfaatkan siswa dalam tahun ajaran 1994/1995. Frekuensi rata-rata perbuku dimanfaatkan siswa hanya 4 kali. Jenis bacaan yang paling banyak diminati dan dimanfaatkan siswa adalah buku fiksi, terutama buku cerita petualangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan koleksi buku perpustakaan yaitu : kualitas koleksi buku, organisasi koleksi buku, ruangan perpustakaan, petugas perpustakaan, dan program perpustakaan."

"Penelitian mengenai penggunaan paket dBase II dan WordStar untuk pengawasan sirkulasi di perpustakaan telah dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember 1986. Tujuannya ialah untuk memberi gambaran tentang kemampuan dBase II dan WordStar dalam meningkatkan proses pengolahan pekerjaan-pekerjaan di bagian sirkulasi perpustakaan. Data yang dikumpulkan dari Perpustakaan Jurusan Ilmu Perpustakaan dijelaskan. Perintah-perintah yang terdapat dalam paket dBase II dan WordStar dicoba untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di bagian sirkulasi. Hasil yang dapat dicapai dan kesulitan yang dihadapi oleh dBase II dan WordStar dijelaskan. Karena dBase II adalah pangkalan data yang paling sederhana maka bila semua pekerjaan pada bagian sirkulasi ingin dicapai dengan sempurna, perlu dicoba program atau jenis komputer lain yang lebih canggih. Namun dBase II sudah cukup memadai bila dipakai untuk perpustakaan kecil."

"Profesi notaris dikenal sebagai profesi yang luhur officium nobile , yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Notaris wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Kewajiban itu akan berakhir bilamana ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi, yaitu pada saat notaris dipanggil oleh pengadilan guna memberi kesaksian di persidangan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak/mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Hak untuk menolak atau mengundurkan diri tersebut dikenal dengan istilah ldquo;hak ingkar rdquo;. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data Penulis menggunakan metode kepustakaan. Persetujuan MKN menjadi kunci pembuka hak dan kewajiban ingkar tersebut dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan, ijin tersebut tentu berkaitan dengan pemeriksaan akta atau bukti di laboratorium kriminalistik, demi keluhuran jabatan notaris itu sendiri.

---

Notary is known as the noble profession officium nobile , which is essentially a service to human being or society. Notary must keep the contents of deeds made by or in front of him her completely confidential. The obligation will end when there is a legal obligation to speak as a witness, that is, when the notary is summoned by the court to testify in court, according to law a notary may use the right to refuse withdraw from the obligation of witness. The right to refuse or resign is known as the right of disgrace . This research using normative juridical research method, which is to collect data by the library method to do the analysis. The Approval of MKN becomes the key to the opening of such rights and obligations in the event of taking a photocopy of the deed in the judicial process, the approval is certainly related to the examination of the deed or evidence in the criminal laboratory, for the sake of the nobility of the notary itself."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara pihak Peer to Peer Lending untuk melindungi para konsumen. Dikarenakan P2PL merupakan transaksi peminjaman online, maka alangkah lebih efisien jika terjadi sengketa, diselesaikan secara online pula. Mengingat para pihak yang terdapat pada P2PL dipisahkan oleh lokasi geografis, sehingga para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikan sengketa secara konvensional. Namun pada faktanya, belum adanya aturan baku mengenai Online Dispute Resolution dalam menangani sengketa yang timbul antara para pihak peer to peer lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yang sering sekali dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, disebabkan minimnya regulasi yang mengatur tentang praktik Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia, maka penelitian tesis ini juga hendak menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam hal ini, penulis akan melihat perbandingannya dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut di Negara China dan Amerika Serikat. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan apabila ODR diterapkan di Indonesia maka Metode penyelesaian sengketa secara online dan dilengkapi alat TIK, dan dilaksanakan sebagian besar prosedurnya secara Online dimulai dari tahap pengajuan awal, proses pembuktian, diskusi online dan putusan akhir, ketika proses tersebut dilakukan secara online maka disebut Online Dispute Resolution. Dalam Penyelesaian Sengketa Online harus dipertimbangkan tidak hanya pihak yang bersengketa dan pihak ketiga (mediator, konsiliator, arbiter), tetapi juga yang disebut sebagai “Pihak keempat”, yaitu elemen teknologi terlibat. Elemen penting dari “pihak keempat” ini jelas akan muncul dari sistem pakar dan perangkat lunak cerdas yang diberdayakan untuk membantu para pihak dan mediator/arbiter dalam mencapai solusi yang adil. Penelitian ini menyarankan diperlukannya revisi Undang-Undang OJK mengenai penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution) mengingat P2PL adalah ranah pengawasan OJK, sehingga penyelesaian sengketa secara online dapat diaplikasikan di Indonesia.

---

This research discusses the application of Online Dispute Resolution in resolving disputes that arise between Peer to Peer Lending parties to protect consumers. Because P2PL is an online lending transaction, it is more efficient if a dispute occurs, it is resolved online as well. Considering that the parties involved in P2PL are separated by geographic location, so that the parties will find it difficult to resolve disputes conventionally. But in fact, there are no standard rules regarding Online Dispute Resolution in handling disputes that arise between peer to peer lending parties. The approach method used in writing this thesis is descriptive research, which is often known as normative legal research, namely law that is carried out by researching library materials or secondary data. In addition, due to the lack of regulations governing the practice of Online Dispute Resolution in Indonesia, this thesis also intends to use a comparative approach. In this case, the author will see a comparison with the provisions governing this matter in China and the United States. Therefore, the authors conclude that if ODR is applied in Indonesia, the dispute resolution method is online and equipped with ICT tools, and the implementation of most of the procedures online starting from the initial submission stage, the verification process, online discussion, and final decision, the process is online then called Online Dispute Resolution. In Online Dispute Resolution, it is necessary to consider not only the disputing parties and third parties (mediator, conciliator, arbitrator), but also the so-called “fourth party”, namely the technological elements involved. This essential element of “fourth party” will clearly emerge from expert systems and intelligent software empowered to assist parties and mediators/arbitrators in reaching a fair solution. This research is needed to revise the OJK Law regarding online dispute resolution considering that P2PL is the realm of OJK supervision so that online disputes can be applied in Indonesia."

"Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan layanan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum, permasalahan terkait kerahasian data, dan permasalahan terkait status dari Fintech yang belum terdaftar. Mengenai metode penelitian dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif. Sifat Penelitannya adalah bersifat Deskriptif analitis. Metode Pendekatannya adalah Pendekatan Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Peer to Peer Lending seperti Pemberian Pelayanan Pengaduan, Pembelaan Hukum, serta Perlindungan Hukum Konsumen Untuk Mendapatkan ganti Kerugian. Mengenai permasalahan terkait dengan kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Kerahasiaan Data, bahwa Regulasi Hukum yang ada juga telah cukup mengatur terkait pertanggungjawaban Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Walaupun begitu dalam praktiknya masih terdapat adanya Fintech yang belum menaati regulasi hukum yang ada. Selain itu masih terdapatnya Fintech Illegal yang beroperasi tanpa Pengawasan OJK. Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas dari OJK serta aparat penegak hukum untuk menindak Fintech Illegal tersebut.

---

One type of the Financial Services that base on Technology and Information that shows rapid and positive growth is Money Lending Service. The Money Lending Service that Base on Information and Technology, actually has been regulated by the regulation of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 about The Management of Money Lending Service that Base on Technology and Information. Although the Effectuation of Money Lending Service that Base on Technology and Information has been regulated, but there are still various problem that can arise. The Problems are include the possibility of fraud, the problems that related the data confidentiality, and the problems that related about the status of Fintech that not registered. Regarding the research method, the author uses the Normative Research. The nature of the research is descriptive analytical. The approach method is statue approach. Based on the results of the study, it can be seen that there are several forms of Legal Protection for Consumers of Peer to Peer Lending Service are such as: Giving Complaint Services, Legal Defense, and Compensation. Regarding the problems related to the possibility of fraud and violation of data confidentiality, the existing Legal Regulations have sufficiently regulated the law responsibility that can be imposed on perpetrators. However, in practice, there are many Fintech that have not obeyed the existing legal regulations. In addition, Illegal Fintech are still found and operating without OJK Supervision. Therefore, it is expected that there will be strict action from OJK and Law Enforcement Officers to take action against Illegal Fintech."

"Dana dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar, dan trend ini nampaknya akan terus berlanjut. Meskipun beberapa orang memiliki kekayaan, namun tidak semua memiliki keterampilan untuk mengelolanya. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang kerap melakukan kegiatan pinjam meminjam uang baik melalui perseorangan atau dengan sebuah lembaga seperti bank. Dengan adanya pinjaman tersbebut, perjanjian peminjaman merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sebagai syarat peminjaman uang. Lembaga jaminan di Indonesia seperti fidusia memainkan peran penting dalam hal pinjam meminjam dan menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mengubah syarat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Setelah dilakukan pengumpulan dan Analisa data melalui berbagai literatur, ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya pencatuman klausula baku menjadi sebuah kontroversi. Beberapa hal seperti adanya penundaan pelaksanaan eksekusi, ketidakpastian hukum, serta hilangnya perlindungan hukum menjadi sebuah tantangan yang membebankan bagi jaminan fidusia. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga bank, dalam kasus ini adalah Maybank, harus mengantisipasi berbagai praktik eksekusi jaminan fidusia, seperti menyesuaikan klausa, mengatur penyerahan sukarela, serta memastikan kesesuaian undang-undang yang berlakuenggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas.

---

Money is needed for everyday life and to keep the economy turning, and this trend is likely to continue. While some people have wealth, not all have the skills to manage it. One example is businesspeople who often borrow money either through individuals or with an institution such as a bank. With such loans, a loan agreement is the main thing that must be carried out by these parties as a condition of borrowing money. Collateral institutions in Indonesia such as fiduciaries play an important role in lending and borrowing and are the focus of this research. This research is doctrinal legal research with a literature study approach that aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 which changes the conditions for the execution of fiduciary guarantees. After collecting and analyzing data through various literature, it was found that the decision of Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 had a significant impact on the execution of fiduciary guarantees. The inclusion of standard clauses has become controversial. Several things such as delays in execution, legal uncertainty, and loss of legal protection are challenges that are imposed on fiduciary guarantees. In this regard, bank institutions, in this case, Maybank, must anticipate various fiduciary guarantee execution practices, such as adjusting clauses, regulating voluntary surrender, and ensuring compliance with applicable laws."

"Dari hasil studi kasus tentang peminjaman istilah dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris di bidang ekonomi, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok, dengan catatan generalisasinya perlu dilakukan secara hati-hati, karena keterbatasannya. Namun demikian ini dapat dipakai sebagai titk tolak pengamatan atas penelitian berikut yang lebih representatif. Kesimpulan pokok tersebut adalah sebagai berikut : a. Pergeseran makna, yang diamati pada studi kasus ini, adalah pergeseran yang terdapat pada istilah pinjaman ekonomi ke dalam bahasa Indonesia dari hahasa Inggris, yang terdiri dari : perluasan makna, penurunan makna, peningkatan makna. Pergeseran ini dapat terjadi karena, sesuai dengan sifatnya, bahasa berkembang seperti juga pemakainya. Karena bahasa itu berkembang, ia bergeser sesuai dengan waktu dan tempat. b.Tampak bahwa dari 41 istilah ekonomi pinjaman yang diperoleh dari majalah Prisma, suatu majalah yang sarat dengan kegiatan dan permasalahan ekonomi, 38 istilah = 92,6% tidak mengalami pergeseran makna."