Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan Online Dispute Resolution dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara pihak Peer to Peer Lending untuk melindungi para konsumen. Dikarenakan P2PL merupakan transaksi peminjaman online, maka alangkah lebih efisien jika terjadi sengketa, diselesaikan secara online pula. Mengingat para pihak yang terdapat pada P2PL dipisahkan oleh lokasi geografis, sehingga para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikan sengketa secara konvensional. Namun pada faktanya, belum adanya aturan baku mengenai Online Dispute Resolution dalam menangani sengketa yang timbul antara para pihak peer to peer lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yang sering sekali dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, disebabkan minimnya regulasi yang mengatur tentang praktik Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia, maka penelitian tesis ini juga hendak menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam hal ini, penulis akan melihat perbandingannya dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut di Negara China dan Amerika Serikat. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan apabila ODR diterapkan di Indonesia maka Metode penyelesaian sengketa secara online dan dilengkapi alat TIK, dan dilaksanakan sebagian besar prosedurnya secara Online dimulai dari tahap pengajuan awal, proses pembuktian, diskusi online dan putusan akhir, ketika proses tersebut dilakukan secara online maka disebut Online Dispute Resolution. Dalam Penyelesaian Sengketa Online harus dipertimbangkan tidak hanya pihak yang bersengketa dan pihak ketiga (mediator, konsiliator, arbiter), tetapi juga yang disebut sebagai “Pihak keempat”, yaitu elemen teknologi terlibat. Elemen penting dari “pihak keempat” ini jelas akan muncul dari sistem pakar dan perangkat lunak cerdas yang diberdayakan untuk membantu para pihak dan mediator/arbiter dalam mencapai solusi yang adil. Penelitian ini menyarankan diperlukannya revisi Undang-Undang OJK mengenai penyelesaian sengketa secara online (Online Dispute Resolution) mengingat P2PL adalah ranah pengawasan OJK, sehingga penyelesaian sengketa secara online dapat diaplikasikan di Indonesia.

---

This research discusses the application of Online Dispute Resolution in resolving disputes that arise between Peer to Peer Lending parties to protect consumers. Because P2PL is an online lending transaction, it is more efficient if a dispute occurs, it is resolved online as well. Considering that the parties involved in P2PL are separated by geographic location, so that the parties will find it difficult to resolve disputes conventionally. But in fact, there are no standard rules regarding Online Dispute Resolution in handling disputes that arise between peer to peer lending parties. The approach method used in writing this thesis is descriptive research, which is often known as normative legal research, namely law that is carried out by researching library materials or secondary data. In addition, due to the lack of regulations governing the practice of Online Dispute Resolution in Indonesia, this thesis also intends to use a comparative approach. In this case, the author will see a comparison with the provisions governing this matter in China and the United States. Therefore, the authors conclude that if ODR is applied in Indonesia, the dispute resolution method is online and equipped with ICT tools, and the implementation of most of the procedures online starting from the initial submission stage, the verification process, online discussion, and final decision, the process is online then called Online Dispute Resolution. In Online Dispute Resolution, it is necessary to consider not only the disputing parties and third parties (mediator, conciliator, arbitrator), but also the so-called “fourth party”, namely the technological elements involved. This essential element of “fourth party” will clearly emerge from expert systems and intelligent software empowered to assist parties and mediators/arbitrators in reaching a fair solution. This research is needed to revise the OJK Law regarding online dispute resolution considering that P2PL is the realm of OJK supervision so that online disputes can be applied in Indonesia."