Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Tebet dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Evaluasi ini ditinjau menggunakan salah satu tipe kritera evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, yaitu efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma post-positivist deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasi implementasi kebijakan pemisahan fungsi AR tidak efektif meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh KPP Pratama Jakarta Tebet. Penyebabnya antara lain (1) minimnya SDM, (2) karyawan Wajib Pajak yang belum menguasai perpajakan, (3) Wajib Pajak belum memahami ketentuan perpajakan terkait penyampaian SPT Tahunan PPh dan cara pengisiannya, (4) data Wajib Pajak sudah tidak valid sehingga menyulitkan AR untuk menghubungi dan melakukan kunjungan (visit)., (5) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, serta (6) masih terdapat job description diluar tugas dan fungsi yang telah ditentukan sehingga dengan adanya kebijakan pemisahan fungsi, AR yang menjalankan fungsi pengawasan tetap menjalankan fungsi pelayanan Upaya yang dilakukan AR dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 1) memberikan kemudahan penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik (e-filing, e-spt), (2) melakukan upaya edukatif, (3) memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dengan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan (4) penegakan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh. ......This study discusses the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions in an effort to improve taxpayer compliance in submitting Annual Income Tax Returns and identifies the efforts of KPP Pratama Jakarta Tebet to improve compliance with the submission of Annual Income Tax Returns. This evaluation is reviewed using one of the criteria for evaluating William Dunn's policy implementation, namely effectiveness. This research is a quantitative research with a descriptive post-positivist paradigm and data collection techniques by means of literature studies and field studies, namely by in-depth interviews. The result is that the evaluation of the implementation of the policy on the separation of AR functions is not effective in increasing the compliance of the submission of the Annual Tax Return of KPP Pratama Jakarta Tebet. The reasons include (1) lack of human resources, (2) Taxpayer employees who have not mastered taxation, (3) Taxpayers do not understand tax provisions related to submitting Annual Income Tax Returns and how to fill them, (4) Taxpayer data is no longer valid, making it difficult for AR to contact and make visits., (5) lack of awareness of taxpayers in submitting annual tax returns, and (6) there are still job descriptions outside the assigned duties and functions so that with the policy of segregation of functions, AR is carrying out a permanent supervisory function. carrying out service functions The efforts made by AR in improving taxpayer compliance are 1) providing convenience in submitting Annual Tax Returns through electronic media (e-filing, e-spt), (2) making educational efforts, (3) providing an appeal for submitting Annual Income Tax Returns with persuasive approach to taxpayers and (4) enforcement of sanctions for late reporting of Annual Income Tax Return.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis hubungan kelembagaan antar institusi teknis pengelola jalan dalam penanganan kerusakan jalan nasional dengan pendekatan system dynamics. Analisis hubungan kelembagaan dilakukan dengan menguraikan peran instansi terkait, kemudian mencari hubungan kekerabatan dari berbagai fungsi antar instansi. Permasalahan penanganan jalan yang ada saat ini secara umum adalah: tidak berjalannya konsep money follow fuction dengan baik, terjadinya pemecahan fungsi operation and maintenance bidang pengelolaan jalan serta lemahnya koordinasi antara institusi teknis pengelola jalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada pembetukan model didapat state of the system pada model ini adalah Masa Layanan Jalan yang diuraikan kedalam tujuh sub sistem, antara lain: Kualitas Konstruksi Jalan; Kualitas Penanganan Maintenance Jalan; Kualitas Pengendalian Overloading Kendaraan Berat; Kualitas Penanganan Bencana Alam; Kualitas Pengendalian Ganguan Samping; Kualitas Layanan Drainase (KLD) Jalan dan Kualitas MIS Database Jalan. Dari analisis model kelembagaan teridentifikasi beberapa kesalahan yang terjadi yang menyebabkan buruknya pengelolaan jalan nasional di Indonesia, antara lain disebabkan karena: kesalahan regulasi, kesalahan implementasi dan kesalahan koordinasi. Permasalahan terbesar pada sisi kelembagaan adalah adanya pemisahan fungsi operation dan maintenance yang dipecah kepada beberapa instansi yang seharusnya tidak terjadi. Dampak dari tidak adanya koordinasi antar instansi teknis pengelola jalan terhadap data kondisi eksisting adalah terjadinya kerugian negara di jalan nasional sebesar Rp. 1,74 miliar/km/th, sedangkan jika ada koordinasi antar instansi teknis maka kerugian negara sedikit bekurang menjadi Rp. 1,68 iliar/km/th. Hasil penelitian menyarankan beberapa konsep penanganan, antara lain: perbaikan sistem kelembagaan dan pemgembangan sistem kelembagaan. Kegiatan ini meliputi: pembuatan dan pelaksanaan MoU antar institusi teknis dalam hal pengelolaan jalan, kontrak performace base, perbaikan insentif PNS instansi teknis terkait dan swastanisasi jembatan timbang.

---

This thesis talks about how to do an analysis of institution relationship among technical institutions for national road damage treatment by system dynamics. Analysis of Institution done by identification of function of every institution that related of it. Generally, the problems of road damage treatment are: money follows fuction concept poor done and there is function differentiation from operation and maintenance in road institutions, and poor coordination among road institutions relationships. It use qualitative research. When built the model, it has state of the system is Road Services Life Time, extracted in seven sub sistem, are: Quality of Road Construction, Quality of Road Maintenance Treatment, Quality of Heavy Load Control, Quality of Disaster Control, Quality of Side Friction Control, Quality of Drainage Services and Quality of Managenement Information System of Road Database. From analysis of institutional model, define some mistakes that causes how poor road management in Indonesia, caused are: bad regulation, bad implementation and bad coordination. The big problem from institution side there is fuction differentiation from operation and maintenance to several institutions. The impacts from no coordination among road institutions and existing data, big national costly in national road are IDR 1.74 billion/km/yr. If there are coordination among road institutions and existing data, national costly in national road are IDR 1.68 billion/km/yr. The research suggest some treatment concepts are: fixed institutionals performance and improving institutionals performance. These activities are: making Memorandum of Understanding (MoU) among road institutions in term of road damage treatment, performace base contract, to do betterment for government employee incentive in term of road institutions and privatization for weighted bridge measurement.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis komunikasi internal Inspektorat Utama BPK RI dalam konteks perubahan organisasi berdasarkan model komunikasi perubahan Klein. Klein mengaitkan komunikasi dengan model tiga tahap perubahan Lewin yang meliputi unfreezing, movement dan refreezing. Tujuan penelitian adalah mengkomparasikan komunikasi internal dalam mendukung Sistem Pengendalian Mutu sebelum dan setelah pemisahan fungsi di Inspektorat Utama BPK RI. Pemahaman bahwa komunikasi perubahan organisasi mempunyai implikasi terhadap komunikasi internal organisasi melatarbelakangi studi ini. Penelitian ini merupakan studi komparatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan perubahan keterbukaan komunikasi internal di Itama BPK RI dengan adanya layanan konsultasi di struktur organisasi yang baru. ......The study analyses the internal communication in Principal Inspectorate in the context of organizational change based on Klein?s change communication model. Klein associates communication with Lewin's three-step model which includes unfreezing, movement and refreezing. The objective of the research is to compare internal communication to support quality assurance system before and after the separation of function in Principal Inspectorate of BPK RI. The understanding that organizational change communication has implication for internal organizational communication begins this study. This research is a comparative study using qualitative approach and post positivist paradigm. The finding shows the change of openness in internal communication in Principal Inspectorate because the existence of consulting service in the new organizational structure.