Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY periode tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan program audit KAP PKX dan refleksi diri terhadap aktivitas selama kegiatan magang. PT KNY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pada bidang pelayanan jasa teknik dan manajemen konstruksi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY berdasarkan program audit KAP PKX dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pengujian rinci atas Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT KNY telah sesuai dengan prosedur pengujian rinci dalam buku referensi Auditing dan Standar Audit yang berlaku serta dapat memenuhi asersi yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate a detailed review of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY for the 2022 period which was carried out based on the KAP PKX audit program and self-reflection on activities during the internship. PT KNY is a company engaged in the field of consulting in the field of engineering services and construction management. The evaluation was carried out by comparing the detailed testing procedures for Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY based on the KAP PKX audit program with the detailed testing procedures in the Auditing reference book and Auditing Standards issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Based on the evaluation carried out, the detailed examination of the Withholding Tax Article 21, Article 23, and Article 4 paragraph 2 at PT KNY complies with the detailed testing procedures in the applicable Auditing reference book and Auditing Standards and can fulfill the assertions being tested."

"Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas fixed rebate dan conditional rebate oleh PT AKB sebagai supplier menjadi fokus analisis di tengah ketidakpastian regulasi. Meskipun Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 bertujuan memberikan klarifikasi, implementasinya di lapangan masih menimbulkan multitafsir terkait klasifikasi rebate, yang berdampak pada perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 23 oleh Wajib Pajak. Penelitian studi kasus pada PT AKB ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang relevan yang dipilih menggunakan teknik purposive. Hasilnya menunjukkan bahwa PT AKB menerapkan siklus manajemen pajak yang terstruktur: (1) Perencanaan pajak dengan menetapkan strategi pemotongan Rebate sebagai penghargaan (dengan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%); (2) Pengorganisasian pajak melalui sistem informasi dan kordinasi lintas fungsi; (3) Pelaksanaan pajak yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan hingga ke tingkat akuntansi; dan (4) Pengendalian risiko pajak melalui budgeting dan strategi prosedural. Meskipun canggih, strategi yang mengandalkan praktik informal sangat rentan terhadap prinsip substance over form dan lex specialis derogat legi generali dalam hukum pajak. Disimpulkan bahwa di tengah grey area regulasi, diperlukan peraturan yang lebih tinggi dan mengikat untuk memberikan kepastian hukum. PT AKB disarankan untuk menyempurnakan setiap fungsi manajemennya, terutama dengan memperkuat dokumentasi formal dan mendiferensiasikan perlakuan rebate berdasarkan substansinya.

---

The management of Article 23 Income Tax (PPh Pasal 23) on fixed and conditional rebates by PT AKB as a supplier is the focus of analysis amidst regulatory uncertainty. Although the Director General of Taxes Circular Letter (SE) Number SE-24/PJ/2018 aims to provide clarification, its implementation in the field still generates multiple interpretations regarding rebate classification, impacting the imposition of different PPh Pasal 23 rates by taxpayers. This case study on PT AKB employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with various relevant informants selected using purposive sampling. The results indicate that PT AKB implements a structured tax management cycle: (1) Tax planning by establishing a strategy to treat rebates as 'awards' (with a 15% PPh Pasal 23 rate); (2) Tax organizing through information systems and cross-functional coordination; (3) Effective tax actuating in implementing policies down to the accounting level; and (4) Tax risk controlling through budgeting and procedural strategies. Although sophisticated, this strategy, with its reliance on informal practices, is highly vulnerable to the principles of substance over form and lex specialis derogat legi generali in tax law. It is concluded that amidst the regulatory 'grey area,' higher and more binding regulations are needed to provide legal certainty. It is recommended that PT AKB enhances each of its management functions, particularly by strengthening formal documentation and differentiating rebate treatments based on their substance."