Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis mengenai tingkat pemulihan biaya penting untuk dilakukan oleh semua rumah sakit. Instalasi dapur merupakan salah satu pusat biaya di rumah sakit yang perlu diketahui tingkat pemulihan biayanya dalam proses penyelenggaraan makanan pasien. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat pemulihan biaya di Instalasi Dapur Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok pada tahun 2010-2011 dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan aktivitas yang dimodifikasi.Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari laporan Instalasi Dapur dan Bagian Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang didukung oleh penelitian kualitatif.Hasil analisis rata-rata biaya satuan makan aktual berdasarkan kelas perawatan menggunakan metode ABC pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp.91143. pada VVIP, Rp.69984. Pada VIP, Rp.45843. pada Kelas 1, Rp.36768. pada Kelas 2 dan 3, dan Rp.10475. pada Perinatologi, sedangkan pada Tahun 2011 terjadi peningkatan, yaitu sebesar Rp.95175. pada VVIP, Rp.72267. Pada VIP, Rp.48127. pada Kelas 1, Rp.39473. pada Kelas 2 dan 3, dan Rp.10667. pada Perinatologi.Biaya satuan makanan standar di Rumah Sakit Bhakti Yudha pada Tahun 2010-2011 adalah Rp.68192. pada VVIP, Rp. 61423. Pada VIP, Rp.27451. pada Kelas 1, Rp.21451.pada kelas 2, Rp.18768. pada Kelas 3 dan Rp.18768. pada Perinatologi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi tertinggi dari biaya satuan makan aktual terhadap tarif perawatan adalah pada penyelenggaraan makanan kelas 3 yang mencapai 46 % pada tahun 2010 dan 49% pada tahun 2011. Proporsi ini jauh lebih tinggi dari proporsi standar Rumah Sakit, yaitu 23%.Tingkat pemulihan biaya secara garis besar masih kurang dari 100%. Diperlukan evaluasi penetapan biaya satuan makan standar setiap tahunnya, sehingga dapat menjadi bahan penilaian yang dapat digunakan dalam menilai performa Instalasi Dapur, terutama dalam penggunaan biaya.Saran dari penelitian ini adalah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap biaya satuan makan standar Rumah Sakit secara berkala, melakukan perhitungan biaya satuan makan aktual berdasarkan jenis diet, menjadikan pembiayaan di Instalasi Dapur menjadi lebih terukur dengan memisahkan biaya makan pasien dari tarif pelayanan rawat inap dan menjadikan dapur sebagai pusat pendapatan, dengan cara melayani melayani kebutuhan makanan pasien rawat jalan yang memerlukan diet khusus. Diharapkan Instalasi ini dapat menjadi salah satu pusat pendapatan di Rumah Sakit.

---

Cost recovery rate is crucial to analyze for hospital. It show how the hospital condition to cover it cost. The purpose of this study was to analyze cost recovery rate of kitchen installation at Bhakti Yudha Hospital Depok from 2010-2011. Quantitative method of cost analysis based on modified activity was used to analyze cost recovery rate.

Primary data was obtained from kitchen installation report dan financial department, while secondary data was obtained from interview with related personnel. This study used quantitative with qualitative methods.

Result of actual mean meal unit cost based on class hospital care in 2010 were 91,143 IDR for VVIP; 69984 IDR for VIP; 45843 IDR for class I; 36768 IDR for class II and III; 10475 IDR for perinatology. There were increasing cost in 2011, 95175 IDR for VVIP; 72267 IDR for VIP; 48127 IDR for class I; 39473 IDR for class II and III; 10667 IDR for perinatology.

Standard meal unit cost of Bhakti Yudha Hospital in 2010-2011 were 68192 IDR for VVIP; 61423 IDR for VIP; 27451 IDR for class I; 21451 IDR for class II; 18768 IDR for class III; 18768 IDR for perinatology.

The highest proportion of actual meal unit cost to hospital care cost for class III were 46% in 2010 and 49% in 2011. This proportion was higher than standard hospital proportion (23%).

Cost recovery rate was less than 100% in general, showed hospital kitchen installation was not capable to provide meal as listed in budget. Annual standard meal unit cost evaluation is crucial in order to assess kitchen installation performance especially in financial utilization.

Based on the result of the study, it is suggested to evaluate and to revise standard meal unit cost of hospital periodically, to calculate actual meal unit cost based on dietary meal, to establish kitchen installation cost as measurable cost by separating meal cost from hospital care cost, and to make kitchen installation as revenue center by serving outpatient dietary supply. Those effort could establish kitchen installation as a revenue center of the hospital."

"Menjelang 100 tahun kemerdekaan negara ini, nyatanya banyak penyelesaian permasalahan hukum yang masih berpedoman pada produk legislasi era Pemerintahan Hindia Belanda seperti Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)–S. 1941 No. 44 dan Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277 yang masih dianggap berlaku. Salah satunya adalah Pasal 118 HIR yang tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Alhasil, pasal tersebut menjadi sebuah alasan bagi hakim-hakim di pengadilan untuk menolak gugatan yang memintakan agar pihak lawan menanggung ganti kerugian berupa biaya honorarium advokat yang telah dikeluarkan. Padahal dengan dapat dipulihkannya baya honorarium advokat melalui mekanisme ganti kerugian, maka diharapkan kedepannya fenomena gugatan sembrono (vexatious litigation) akan menurun dikemudian hari. Alasannya karena penggugat akan lebih mempertimbangkan langkahnya sebelum mengajukan gugatan, sebab dia kemungkinan akan menanggung biaya honorarium advokat pihak lawannya sebagai kerugian apabila gugatan tersebut terbukti sebagai gugatan sembrono (vexatious litigation). Pemulihan biaya honorarium advokat di Inggris sendiri sudah lebih lama berlaku melalui doktrin pengalihan biaya (cost shifting), atau pecundang membayar (loser pays), atau follow the event. Secara umum prinsip tersebut mewajibkan pihak yang gagal memenangkan perkara untuk membayar biaya pihak yang memenangkan perkara. Prinsip tersebut juga telah memperoleh payung hukum berupa Hukum Acara Perdata (Civil Procedure Rules) (CPR) tahun 1998, (Costs Practice Direction atau CPD), Civil Supreme Court Practice (SCP) atau Rule of the Supreme Court (RSC). Melihat dari perbandingan pengaturan pengalihan biaya honorarium advokat dengan Inggris dapat menghantarkan kita pada sebuah pandangan bahwa pemikiran atau pandangan hukum progresif dalam penggunaan konsep kerugian tampaknya belum sepenuhnya melandasi pembentukan hukum di Indonesia

---

Approaching the 100th anniversary of this country's independence, many legal dispute resolutions are still to this day guided by legislative products from the Dutch East Indies era such as the Herzienne Indonesisch Regulation (HIR)–S. 1941 No. 44 and Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277. One of such archaic regulations can be found on Article 118 HIR which does not oblige the parties to be represented in the settlement of their cases by an advocate, which is still in power. As a result, the article becomes an excuse for the judges at the court to reject a lawsuit requesting that the opposing party bear compensation in the form of an attorney's fee that has been issued. With the restoration of an advocate's honorarium through a compensation mechanism, it is hoped that in the future the phenomenon of reckless litigation will decrease significantly. This should cause the plaintiff to be more considerate before filing in a lawsuit, because he is likely to bear the cost of the opposing party's advocate’s honorarium as a loss if the lawsuit is proven to be a reckless lawsuit (vexatious litigation). The recovery of advocate’s honorarium in England itself has been in effect for a long time through the doctrine of cost shifting, or loser pays, or follow the event principle. In general, this principle obliges the party who fails to win the case to pay the costs of the party who won the case. This principle has also obtained a legal umbrella in the form of Civil Procedure Rules (CPR) of 1998, (Costs Practice Direction or CPD), Civil Supreme Court Practice (SCP) or Rule of the Supreme Court (RSC). Judging from the comparison of the regulation of the recovery of the cost of an advocate’s honorarium with the UK, it can lead us to a view that progressive legal ideas or views in the use of the concept of loss do not seem to fully underlie the formation of law in Indonesia. "

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN.

---

Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "