Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran yang diberikan oleh para responden. Berikut adalah kesimpulan yang penulis buat terhadap penafsiran kedua puluh responden. Penafsiran yang sama terjadi ketika responden tidak memberikan penafsiran secara detil. Misalnya, ketika para responden manafsirkan tokoh pengemudi pada keempat gambar, mereka semua hanya menyebutkan profesi tokoh tersebut. Penafsiran yang mereka hasilkan tidak berbeda satu sama lain. Perbedaan yang terjadi ketika responden memberikan penafsiran secara spesifik/detil. Misalnya ketika para responden menjelaskan kondisi fisik tokoh penumpang pada gambar empat, mereka memiliki perbedaan anggapan terhadap bentuk fisik tokoh tersebut..."

"Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah penafsiran teks terjemahan film (subtitle) dengan menggunakan metode deskriptif-normatif Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan penjelasan serta gambaran yang lengkap dan masalah-masalah hambatan teks terjemahan dan isi film Data yang digunakan adalah satu episode film seri RCTI Renegade dengan judul Broken on the wheel of love.

---

"

"Skripsi ini membahas tentang Kontrak Karya PT. FIC Pasal 12 dan Pasal 13 yang mana didalamnya terdapat ketentuan tentang pemberian fasilitas khusus kepada PT.X untuk tidak membayar pajak selama kurun waktu yang ditentukan oleh Pasal tersebut. dalam skripsi ini menceritakan sejarah perjalanan PT. FIC melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia dan alasan mengapa Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas khusus tersebut dan Instansi Pemerintah yang mana yang dapat menafsirkan ketentuan demi ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya tersebut.

---

This thesis discuss about the Contract of Work of PT. FIC Article 12 and Article 13 in which there is provision on the granting of special facilities to PT.X to not pay taxes during the period specified by that article. in this paper tells history of the journey of PT. FIC conduct mining activities in Indonesia and the reasons why Indonesian Government provides special facilities and which government institutions who can interpret the existing provisions in the Contract of Work."

"[Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, kehadiran pengadilan menjadi syarat penting bagi tegaknya negara hukum. Pasca perubahan UUD 1945 Indonesia telah memilih membagi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of The Constitution mempunyai peran tersendiri dalam pembentukan budaya konstitusi di Indonesia. Komitmen terhadap konstitusionalisme merupakan suatu budaya konstitusi yang juga akan mendinamisasi konstitusi itu sendiri. Komitmen terhadap UUD 1945 sebagai pembatasan terhadap kekuasaan- kekuasaan yang ada dalam negara dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang harus dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang akan memperjelas konstitusionalisme di Indonesia. Pembahasan budaya konstitusi dalam tulisan ini difokuskan pada pengertian budaya konstitusi yang akan mempengaruhi pelaksanaan suatu konstitusi dalam praktek oleh ’’institusi formal negara” terutama dalam hubungannya dengan warga negara. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, disamping itu penelitian ini dilengkapi dengan studi historis dan studi perbandingan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya menguji undang- undang terhadap UUD 1945 telah menggunakan berbagai metode penafsiran konstitusi, yang ditujukan untuk menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945, keadilan dimaksud diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai keadilan substantif. Berdasarkan beberapa putusannya nampak bahwa penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah memperluas beberapa pengertian yang ada dalam UUD 1945, budaya konstitusi yang nampak berdasarkan beberapa putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 mengarah pada dilakukannnya judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan melengkapi sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dan dapat memotivasi kineija lembaga negara lain, dalam hal ini pembentuk undang-undang agar dapat menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.;The existence of court in Indonesia as the modern rule of law state, becomes important as requisite for the rule of law principle. After the amendment of the Constitution Indonesia has chosen to share judicial power held by the Supreme Court and Constitutional Court with the authority to judicial review of legislation act against the Constitution, the Constitutional Court as Guardian of the Constitution has its own role in establishing constitutional culture in Indonesia. Commitment to constitutionalism is a distinctive constitutional culture which will also develop the constitution itself Commitment to UUD 1945 as the limitation to the powers that exist in the country and guarantee the protection of constitutional rights that must be protected by the Constitutional Court with the authority to review as the implementation of Indonesia constitutionalism. Constitutional culture discuss in this paper is focused on understanding constitutional culture which will affect the implementation of the constitution in practice by the "the formal institutions of the state ", especially in relation to the citizenry. The method used in this research is a juridical-normative research methods, i.e., legal research are done by secondary data Legal materials used in this study. It consisted of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, with completed with a study of historical and comparative study. Based on the research, it is known that the Constitutional Court in judicial review the legislation to the constitution has used various methods of Constitutional interpretation to uphold the law and substantive justice. From some of the decision appears that the constitutional interpretation made by the Constitutional Court is expanding the existing notions of UUD 1945, the Constitutional Court leads to judicial activism. The presence of the Constitutional Court is expected to complement the government system of Indonesia, in accordance with the function can motivate the performance of other state institutions, in this case is the legislator in order to establish better legislation and not contradict with UUD 1945.;The existence of court in Indonesia as the modern rule of law state, becomes important as requisite for the rule of law principle. After the amendment of the Constitution Indonesia has chosen to share judicial power held by the Supreme Court and Constitutional Court with the authority to judicial review of legislation act against the Constitution, the Constitutional Court as Guardian of the Constitution has its own role in establishing constitutional culture in Indonesia. Commitment to constitutionalism is a distinctive constitutional culture which will also develop the constitution itself Commitment to UUD 1945 as the limitation to the powers that exist in the country and guarantee the protection of constitutional rights that must be protected by the Constitutional Court with the authority to review as the implementation of Indonesia constitutionalism. Constitutional culture discuss in this paper is focused on understanding constitutional culture which will affect the implementation of the constitution in practice by the "the formal institutions of the state ", especially in relation to the citizenry. The method used in this research is a juridical-normative research methods, i.e., legal research are done by secondary data Legal materials used in this study. It consisted of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, with completed with a study of historical and comparative study. Based on the research, it is known that the Constitutional Court in judicial review the legislation to the constitution has used various methods of Constitutional interpretation to uphold the law and substantive justice. From some of the decision appears that the constitutional interpretation made by the Constitutional Court is expanding the existing notions of UUD 1945, the Constitutional Court leads to judicial activism. The presence of the Constitutional Court is expected to complement the government system of Indonesia, in accordance with the function can motivate the performance of other state institutions, in this case is the legislator in order to establish better legislation and not contradict with UUD 1945., The existence of court in Indonesia as the modern rule of law state, becomes important as requisite for the rule of law principle. After the amendment of the Constitution Indonesia has chosen to share judicial power held by the Supreme Court and Constitutional Court with the authority to judicial review of legislation act against the Constitution, the Constitutional Court as Guardian of the Constitution has its own role in establishing constitutional culture in Indonesia. Commitment to constitutionalism is a distinctive constitutional culture which will also develop the constitution itself Commitment to UUD 1945 as the limitation to the powers that exist in the country and guarantee the protection of constitutional rights that must be protected by the Constitutional Court with the authority to review as the implementation of Indonesia constitutionalism. Constitutional culture discuss in this paper is focused on understanding constitutional culture which will affect the implementation of the constitution in practice by the "the formal institutions of the state ", especially in relation to the citizenry. The method used in this research is a juridical-normative research methods, i.e., legal research are done by secondary data Legal materials used in this study. It consisted of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, with completed with a study of historical and comparative study. Based on the research, it is known that the Constitutional Court in judicial review the legislation to the constitution has used various methods of Constitutional interpretation to uphold the law and substantive justice. From some of the decision appears that the constitutional interpretation made by the Constitutional Court is expanding the existing notions of UUD 1945, the Constitutional Court leads to judicial activism. The presence of the Constitutional Court is expected to complement the government system of Indonesia, in accordance with the function can motivate the performance of other state institutions, in this case is the legislator in order to establish better legislation and not contradict with UUD 1945.]"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara motif moral mengikat dan jenjang penafsiran dengan ideologi politik. Penelitian ini menguji dua hipotesis yang berseberangan dalam ideologi politik, bahwa orang-orang dengan ideologi politik yang berbeda memiliki persamaan atau perbedaan mekanisme psikologis antara satu sama lain. Hasil analisis korelasional menunjukkan bahwa setidaknya satu tipe dari dua tipe motif moral mengikat, yaitu keteraturan sosial, berhubungan dengan konservatisme; r 161 = 0,53, p.

---

The purpose of this study was to investigate the relationship between group binding moralities and construal level with political ideology. This study tested dual hypothesis of political ideology in psychology whether people with different political ideology have similar or different psychological underpinnings from each other. Correlational analysis conducted in this study showed that at least one type of two group binding moralities, social order, is related to conservatism r 161 0,53, p."

""Penelitian ini telah berupaya merumuskan dan mendeskripsikan sejumlah pandangan konseptual, untuk bisa diterapkan sebagai metode tafsir bagi karya-karya teks drama. Pandangan konseptual itu disebut Pendekatan Praksis. Pendekatan Praksis menawarkan konsep penafsiran produktif. Dalam kerangka penafsiran produktif, maka teks drama tidaklah semata-mata terletak pada sesuatu yang secara nyata dan langsung diutarakan secara literal. Makna teks justru terletak dalam cara-caranya yang khusus bagaimana suatu maksud diutarakan. Cara¬cara yang khusus itu seringkali berupa unsur yang bukan ucapan, namun yang menentukan daya pengubah dari apa yang diucapkan. Cara-cara yang khusus itu, dalam tubuh teks drama, muncul berupa berbagai siti'asi wacana. Berbagai situasi wacana itu bersifat lebih kaya dan majemuk kandungan makna-maknanya, dibandingkan dengan makna yang melekat di dalam struktur ceritanya. Jadi, analisa teks drama berdasarkan Pendekatan Praksis melibatkan upaya¬upaya pemahaman mengenai ""bagaimana"" makna-makna itu tercipta dalam konstruksi tekstualnya, dan bukan semata-mata menganalisa ""apa"" yang secara t 'surat dinyatakan dalam teks. Makna muncul dalam wacana, bukan yang melekat dalam cerita. Selain itu, Pendekatan Praksis juga meyakini bahwa bangunan makna dalam tubuh teks drama tidak hanya disusun oleh satu jenis wacana. Teks drama dibangun oleh berbagai cara pengucapan dan model penandaan yang majemuk, yang kemudian menciptakan berbagai wilayah wacana. Adanya berbagai wilayah wacana inilah yang memungkinkan dibukanya berbagai jalan-tafsir terhadap unit-unit teks, sehingga proses tafsir yang interaktif dengan bagian-bagian teks akan menjadi suatu pertemuan yang produktif. Pendekatan Praksis adalah prosedur tafsir yang kritis¬dialogis untuk menemukan makna-makna interaksional teks; yaitu suatu kandungan makna yang lebih dinamis, bersifat menggali dan menguji; tumbuh berkelanjutan, sebagai cerminan dari kedinamisan teks dan kedinamisan penafsir teks itu sendiri. Dalam penelitian ini, teks drama yang menjadi fokus tafsir adalah teks drama ""Perjuangan Suku Naga"" (1975) karya Rendra. Hasil penerapan Pendekatan Praksis terhadap teks drama ""Perjuangan Suku Naga"" menunjukkan bahwa prosedur tafsir melalui bagian-bagian teks yang bersifat signifikan, yakni bagian teks yang berfungsi sebagai representasi dari cara-cara teks tersebut membuka wilayah-wilayah wacananya sendiri, telah ditemukan dan...""

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."

"Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kontrak awal atau pra kontrak yang memuat keinginan awal para pihak. Dalam perkara antara PT. Gema Samudra (Tergugat I) dengan PT. Berkah Rejeki Makmur (Penggugat) terdapat perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Draft Memorandum of Understanding (MoU) dan para pihak telah menjalankan kerjasama tersebut. Namun, pada minggu ke tiga setelah kerjasama berjalan, Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak dan di sahkan oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut masih berupa konsep sehingga belum mengikat seperti perjanjian dan dapat dibatalkan.Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikat dari Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibuat dalam bentuk penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang dilakukan terhadap hukum positif di Indonesia.Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Draft Memorandum of Understanding (MoU) antara para pihak tersebut sudah mengikat meskipun masih berupa Draft Memorandum of Understanding (MoU). Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 1343 KUHPerdata dan ditegaskan dengan doktrin Acceptance by Conduct yang menjelaskan bahwa kesepakatan sudah mengikat bagi para pihak dilihat dari maksud dan tindakan para pihak. Dimana dalam hal ini para pihak telah melakukan tindakan dan prestasi yaitu Penggugat telah mengantarkan BBM ke Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan pembayaran.

---

Memorandum of Understanding (MoU) is an initial/pre contract that contains beginning conditions of each parties. In the case between PT. Gema Samudra (Defendant I) and PT. Berkah Rejeki Makmur (Plaintiff), there was a treaty of partnership written on Draft Memorandum of Understanding (MoU) and each parties were agreed on it. Nevertheless, on the third week of the ongoing patrtnership, the Draft Memorandum of Understanding (MoU) was cancelled by one of the party and was legalized by the Judge Assembly who, at the time, thought that the Draft Memorandum of Understanding (MoU) was merely a concept hence it had no legally binding and could still be cancelled.The purpose of this paper is to acknowledge the binding power of the Draft Memorandum of Understanding (MoU). The research that will be conducted by the writer is a normative judicial research or a literature study of the positive law in Indonesia.The conclusion of this paper is that the Draft Memorandum of Understanding (MoU) between the two parties has a binding power even though its form was still a Draft, based on Article No. 1343 KUHPerdata and confirmed by the doctrine of Acceptance by Conduct which explains that an agreement has enough legally binding on parties, viewed from the purpose and the action of the parties. As in for this case, both parties had done an action; the Plaintiff had delivered fuel to the Defendant I and Defendant I had done a payment."

" "ABSTRAK"Nama : Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiNPM : 1406609053Program Studi : Ilmu HukumJudul : Kekuatan Mengikat Supporting Letter Surat Dukungan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau sebagai Kuasi Kontrak dan Perjanjian Studi Kasus antara PT MA Melawan PT SI Tulisan ini membahas kekuatan mengikat surat dukungan, apakah sebagai kuasi kontrak ataukah perjanjian. Untuk itu, perlu diketahui kaitan antara perjanjian dengan kuasi kontrak, kekuatan mengikat surat dukungan, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Supporting Letter sebagai kuasi kontrak dengan konsep/pengertian menurut teori dan hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif dan preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kuasi kontrak merupakan varian atau bentuk khusus dari kontrak dan memiliki perbedaan dari segi prinsip umum, syarat, dan tuntutannya. Berdasarkan KUHPerdata, kuasi kontrak dapat dipersamakan dengan perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan. Perjanjian dan kuasi kontrak sama-sama merupakan sumber perikatan. Surat dukungan dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Surat dukungan dalam kasus ini tidak memenuhi ciri-ciri kuasi kontrak karena tidak memenuhi unsur perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan, melainkan dapat dikategorikan sebagai perjanjian. Perikatan yang lahir adalah perikatan dengan syarat tangguh. Syarat-syarat yang terkandung dalam surat dukungan ini tidak tergolong syarat yang dilarang. Dengan demikian, PT SI tidak dapat dikatakan wanprestasi karena prestasinya belum dapat ditagih. Kedepannya, pemberi dukungan yang ingin terikat secara hukum, sebaiknya membuat dukungan dalam bentuk perjanjian. Kata kunci: perjanjian, kuasi kontrak, surat dukungan, syarat tangguh, dan penafsiran perjanjian.

---

ABSTRACTName Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiStudent Number 1406609053Program Legal StudiesTitle Legal Binding of Supporting Letter in Procurement of Goods and Services Reviewed as Quasi Contract and Agreement Case Study between PT MA Against PT SI This paper discusses legal binding of supporting letter, whether as an agreement or quasi contract. To answer this, it is necessary to know the relation between agreement with quasi contract, legal binding of supporting letter, and compliance of the Judges rsquo consideration that supporting letter as quasi contract with the concept definition according to theory and law. Types of legal research being used are normative, secondary data types with primary, secondary, and tertiary legal materials. Approaches being used are legal, conceptual, and case approach. Research typology are descriptive and prescriptive. Data collection tool being used is document study with qualitative data analysis method. The result is quasi contract is variant or special form of contract and have differences in general principles, terms and remedies. Base on KUHPerdata, quasi contract may be equivalent to voluntary representation and non mandatory payments. Agreement and quasi contract are both sources of legal engagement. Basically, supporting letter can have legal binding if it meets legitimate requirements of an agreement. Supporting letter in this case, does not meet the quasi contract characteristic because it does not meet requirement of voluntary representation and non mandatory payments. Instead, it can be classified as an agreement. Engagement that exist is engagement with diferred conditions. Contained terms are not prohibited. Thus, PT SI can not be concluded to be in breach of contract because its obligations can not be collected. Furthermore, supporter who wants to be legally binded, he she should give support in the form of agreement. Keywords agreement, quasi contract, supporting letter, diferred condition, and interpretation of the agreement."