Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengadaan tanah yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, dalam prakteknya seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Dalam pratek pengadaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tambang, masalah sengketa tanah yang menonjol dan perlu mendapat perhatian adalah masalah keberadaan tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat, ganti rugi yang tidak layak dan proses pengadaan tanah yang tidak demokratis. Penyebab timbulnya berbagai persoalan tersebut bersumber pada dua hal pokok, yaitu pada aparatur pelaksananya, sebagai akibat kurangnya pemahaman yang mendalam tentang peraturan-peraturan pengadaan tanah; dan pada peraturan pengadaan tanah itu sendiri, misalnya tidak didapatinya kriteria yang menunjukkan secara tegas mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya, dan lemahnya posisi masyarakat memegang hak atas tanah dalam proses musyawarah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, tidak mengatur secara tegas hak-hak atas tanah yang dapat diperoleh perusahaan tambang. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik berkenaan dengan penggunaan tanah-tanah ulayat dan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat yang selama ini kurang diperhatikan oleh peraturan pengadaan tanah sebelumnya. Diperlukan adanya perubahan pola pikir dan perilaku dalam kebijakan dan pelaksanaan pengambilan tanah sesuai dengan paradigma baru yakni pengambilalihan tanah harus dilakukan dengari menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia yang bertumpu pada prinsip kesamaan dan keadilan. Pemberian ganti rugi hendaknya sesuai dengan kesepakatan dan mencerminkan rasa keadilan, serta perlunya komitmen Pemda untuk bersikap netral dalam mengatasi konflik.

Abstrak :
Bidang usaha pariwisata merupakan salah satu bidang usaha terbuka bagi penanaman modal asing. Investasi penanaman modal asing menempati posisi dan memainkan peranan penting dalam mendorong pengembangan industri pariwisata termasuk wisata konvensi di Indonesia. Upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya telah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Secara garis besar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing berikut perubahannya dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan penanaman modal asing, seperti Konvensi ICSID, Konvensi New York 1958, Konvensi MIGA serta menandatangani berbagai perjanjian kerjasama baik bilateral, regional dan multilaretal dalam rangka IGA (Investment Guarantee Agreement). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh perlindungan hukum yang telah diberikan pemerintah Republik Indonesia terhadap minat investor asing dalam menanamkan modalnya di bidang pariwisata khususnya wisata konvensi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum perdata internasional Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan investasi penanaman modal asing dalam bisnis pariwisata khususnya wisata konvensi guna mengetahui kesesuaian dalam peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian ditemukan kebijakan mengenai perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang telah diberikan belum cukup untuk menarik minat 'investor asing menanamkan modalnya di bidang pariwisata khususnya wisata konvensi di Indonesia dengan bukti perkembangan wisata konvensi yang masih tertinggal dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Philipina, padahal potensinya cukup besar untuk dapat dikembangkan menjadi wisata potensial. Hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor penghambat, seperti tingginya country risk karena kurangnya stabilitas politik dan keamanan, serta ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif dan kompetitif dengan negara-negara lain.

Abstrak :
Pembangunan daerah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dirasakan penting untuk dikaji lagi lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Output Sektor pertambangan dan penggalian regional provinsi yang menerima penanaman modal asing langsung (FDI) pada kegiatan hulu minyak bumi di 14 provinsi penghasil minyak bumi. Data yang dianalisis berupa data sekunder periode tahun 2002-2008 dengan menggunakan metode analisis data panel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh FDI berpengaruh signifikan terhadap Output Sektor Pertambangan dan Penggalian Regional Provinsi. Kontribusi FDI masih relatif kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah. Selain FDI, tenaga kerja juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap output sektor pertambangan dan penggalian.

---

Regional Development aimed to improve community`s welfare. Regional development acts as an integral part of national development. Therefore, factors influencing economic growth, is found to be important to be studied. This research aimed to analyze the Output of Mining and Quarrying Sector of 14 Regional Provincial receiving Foreign Direct Investment on the upstream mining industries. Data analyses consist of secondary data for period of 2002-2008 obtained from competent institution. Based on research, it is found that FDI is significantly influence the Output of Mining and Quarrying Sector on Regional Provincial. Other than FDI, labor is also has significant influence to Output on Sector of Mining and Quarrying Regional Provincial.

Abstrak :
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengetahuan akan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dirasakan penting untuk dikaji lagi lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi regional propinsi yang menerima penanaman modal asing (FDI) di 26 Propinsi. Data yang dinalisis berupa data sekunder periode tahun 2000- 2006 dengan menggunakan metode analisis data panel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi FDI masih relatif kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah, melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetatan manajemen dan produktivitas sumber daya manusia. Selain FDI, jalan, modal dan tenaga kerja juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. ......Regional development aimed to improve community?s welfare. Regional development consists of integral part of national development and continuously. Therefore, knowledge shall influence Foreign Investment against the growth of province regional economic growth is deemed important to be studied. This research aimed to learn the influence of province regional economic growth that shall receive foreign investment (FDI). Research methodology used is survey to the regional economic growth variable, FDI, Capital, labour, and Road infrastructure on 26 Provinces receiving FDI. Data analyzed consists of secondary data for period of 2000-2006 obtained from competent institution. Based on research result obtained FDI shall have significant influence to the regional economic growth. FDI contribution still relatively small but very important to the regional?s improvement, through transfer of technology and management improvement and human resource productivity. Other than FDI, a good infrastructure road, capital and labour are also has significant influence to the economic development.

Abstrak :
Skripsi ini adalah sebuah telaahan yang bersifat studi literatur dengan membandingkan suatu penelitian yang dilakukan oleh Ramsteter terhadap dampak dari penanaman modal asing dari suatu negara atau kelompok negara tertentu, seperti Jepang dan NIC's ataupun Amerika dan Masyarakat Eropa pada perekonomian domestik suatu negara, ditinjau dari sisi perdagangan yaitu pengaruhnya terhadap variabel ekspor dan impor serta tingkat produksi dalam negeri; Ramsteter berangkat dari hipotesa Prof. Kojima yang menyatakan, bagi negara dunia ketiga akan lebih beruntung menerima alokasi penanaman modal asing yang berasal dari Jepang atau NIC's karena lebih bersifat 'trade oriented' dari pada Amerika ataupun kelompok Masyarakat Eropa pada umumnya yang lebih bersifat mencari keuntungan finansial belaka. Berawal dari hal itulah penulis, melakukan studi ini, yaitu melihat seberapa jauh kebenaran hipotesa tadi dan apa implikasinya bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang, serta sebelumnya mengupas sedikit banyak mengenai sejarah perkembangan pma di Indonesia baik secara regional maupun sektoral. Yang pada akhirnya membawa penulis pada suatu kesimpulan bahwa ternyata kebijakan yang ditempuh oleh negara penerima investasi adalah lebih menentukan dari pada asal pma, dan bagaimana kemampuan negara penerima tersebut .menarik dana yang masuk serta prioritas sektoral bagi peningkatan perekonomian nasional, baik untuk keperluan domestik maupun untuk ke pasaran internasional.