Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In July 2018, Indonesia government implements an Online Single Submission (OSS) system to ease the process of doing business and reduce the time needed for license and permit application. The OSS system is run by Indonesian Investment Coordinating Board (BPKM). One of the aims of this implementation is to increase the level of investment in Indonesia. This research provides evidence the effectiveness or lack thereof of this implementation in achieving this aim. Using common effect panel data regression analysis with quarterly investment data provided by the OSS system between Q1 2016 to Q4 2020, overall it is found that there is indeed a significant positive relationship between the implementation of OSS system and level of investment. However, this is only true for domestic direct investment (DDI), while no such relationship is found for foreign direct investment (FDI). Examining regionally, this study also finds that this positive relationship between OSS implementation and DDI only holds true in the west region of Indonesia, the islands of Sumatera, and Java. While looking at the industry, increase in DDI is found in primary or agriculture and extractive industry and tertiary or service industry.

---

Pada bulan juli 2018, Pemerintah Indonesia menerapkan sisem Online Single Submission (OSS) untuk meningkatkan tingkat kemudahan berusaha dan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin. Sistem OSS dikelola oleh Kemeneterian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satu tujuan utama penerapan OSS diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis regresi data panel common effect dengan data realisasi investasi per triwulan yang didapatkan dari sistem OSS diantara triwulan pertama tahun 2016 sampai dengan triwulan keempat tahun 2020. Secara umum dapat ditemukan bahwa adanya hubungan signifikan dan positif terhadap tingkat realissi investasi. Namun hal ini hanya berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tidak tercermin untuk Penananaman Modal Asing (PMA). Dengan menguji secara tingkat regional, penelitian ini menemukan hubungan signifikan dan positif tersebut hanya dapat ditemukan di wilayah barat dan timur Indonesia untuk PMDN. Terkait sektor industri, penerapan OSS berdampak signifikan terhadap PMDN hanya untuk sektor tersier/jasa."

"Skripsi ini menganalisis persyaratan dan prosedur permohonan perubahan status PT. Jasa Medivest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan status dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dari BKPM, PT. Jasa Medivest melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diwajibkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Setelah diperolehnya persetujuan No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 diamanatkan oleh BKPM PT. Jasa Medivest diwajibkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan diterbitkan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau PT. Jasa Medivest diwajibkan untuk mengeluarkan saham baru untuk diambil bagian oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.This thesis analyses the requirements and procedures to submit the application for the change of status PT. Jasa Medivest from the foreign direct investment company into domestic direct investment company. For obtaining an approval of the change status of the company from BKPM, PT. Jasa Medivest have met all necessary action and required conditions in the Law No. 40 of 2007 Regarding Limited Liability, the Law No. 25 of 2007 Regarding Investment, and BKPM Regulation No. 12 of 2009 Regarding Guideline and Application Procedure of Investment. After obtaining the BKPM?s approval No. 1/8/ PPM/V/PMDN/2011, BKPM has required PT. Jasa Medivest to transfer part of the shares to another party or PT. Jasa Medivest to issue new shares to other parties within 6 (six) months in accordance with the provision of article 7 paragraph 5 Law No. 40 of 2007."