Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya Pengungsi Rohingya yang berdatangan di Aceh sejak tahun 2009, hal tersebut menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika menghadapi masalah pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, peran intelijen kepolisian menjadi sangat penting dalam mendeteksi potensi tindakan kriminal dan mencegahnya sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan fungsi intelijen kepolisian dalam upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, serta faktor yang menghambat kinerjamereka dan bagaimana tugas dan fungsi dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Intelkam Polda Aceh memiliki peran penting dalam deteksi dini potensi konflik, pelayanan administrasi dan pengawasan, serta pengumpulan dan penyajian informasi kepada pimpinan dan instansi terkait, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dengan melakukan deteksi dini konflik, menyediakan informasi dasar pengambilan keputusan, dan menerapkan strategi melibatkan masyarakat, membangun jaringan informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik.. Namun, masih terdapat tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara instansi terkait, pengembangan kapasitas intelijen kepolisian, dan perluasan jaringan kerja sama dengan pihak internasional untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan pengungsi Rohingya di Aceh.......The large number of Rohingya refugees arriving in Aceh since 2009 has led to potential security and order disturbances in the Indonesian National Police (Polri) is a government agency that has a main task in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community. However, when dealing with the Rohingya refugee problem in Aceh Province, the role of police intelligence becomes very important in detecting potential criminal acts and preventing them early on. The purpose of this study is to analyze the duties and functions of police intelligence in the handling and prevention of Rohingya refugees in Aceh Province, as well as factors that hinder their performance and how duties and functions can be optimized. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and participatory observation. The results showed that the  Directorate of Intelligence  of the Aceh Regional Police has an important role in early detection of potential conflicts, administrative and supervisory services, as well as collecting and presenting information to leaders and related agencies, including in handling Rohingya refugees in Aceh by conducting early detection of conflicts, providing basic information for decision making, and implementing strategies to involve the community, build information networks, and encourage community participation to minimize potential conflicts. However, there are still challenges in carrying out the tasks and functions of police intelligence, such as limited resources and lack of coordination between related agencies. Therefore, this study recommends improving coordination between relevant agencies, developing police intelligence capacity, and expanding cooperation networks with international parties to strengthen efforts to handle and prevent Rohingya refugees in Aceh."

"Penulisan disertasi ini dilatari suatu penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi pemukiman barumasyarakat Timor Timur di wilayah Timor Barat seperti; Kabupaten Kupang, Timor TengahSelatan, Timor Tengah Utara, dan Belu. Hasil Jajak Pendapat Timor Timur 1999 berdampak padapertikaian dan pergolakan antara kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan sehingga terjadipengungsian masyarakat secara masif ke Timor Barat. Pengungsian, penerimaan dan penangananmasyarakat Timor Timur di Timor Barat selama tahun 1999-2009 ditempatkan sebagaipermasalahan utama. Karena itu, tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yangmelatarbelakangi pengungsian masyarakat Timor Timur ke Timor Barat pascajajak pendapat 1999.Kemudian menganalisis proses pengungsian masyarakat Timor Timur ke Timor Barat sertapenerimaan dan penangananya selama 1999-2002. Selanjutnya, menganalisis kehidupan sosial,budaya, dan ekonomi masyarakat Timor Timur di lokasi-lokasi pemukiman baru Timor Baratdalam kurun waktu 2002-2009. Metode penelitian yang digunakan antara lain; studi lapangan,wawancara masyarakat dan pemerintah, serta studi pustaka dan sumber-sumber sezaman. Hasilpenelitian menunjukkan beberapa temuan antara lain; Pertama, terbentuk ragam pergerakan yangberpola dalam proses pengungsian. Kedua, terdapat perubahan konkret yang bermanfaat bagimasyarakat pengungsi, namun ada juga kelemahan dalam penanganan sehingga menimbulkanbanyak permasalahan. Ketiga, masyarakat pengungsi yang relokasi ke pemukiman barumengalami dekadensi hidup sejahtera sehingga harus diberdayakan demi kesejahteraan.......The writing of the dissertation is based on a field research conducted in the new settlements ofEast Timorese community in the West Timor region, such as Kupang Regency, South CentralTimor Regency, North Central Timor Regency, and Belu Regency. The results of the 1999 EastTimor Referendum had an impact on uprising and upheaval between pro-integration and proindependencegroups. It was resulting massive displacement of people to West Timor. Thedisplacement and handling of the East Timorese people in West Timor during 1999-2009 wasformulated as the main problem. Therefore, the aim of this research is to analyze the factors behindthe displacement of the East Timorese to West Timor after the 1999 Referendum. Then to analyzethe process of refugee of the East Timorese to West Timor related to its acceptance and handlingduring 1999-2002. Furthermore, analyzing the social, cultural, and economic life of the EastTimorese people in the new settlements West Timor in the period 2002-2009. The researchmethods include field studies, community and government interviews, sources of contemporaryand literature studies. The results of research showed several findings; Firstly, various movementswere patterned in the process of displacement. Secondly, there are concrete changes as beneficialfor the refugee community, but also weaknesses in handling that cause many problems. Thirdly,refugee communities who have relocated to new settlements have experienced decadence ofprosperity and must be empowered for their welfare."