Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada pertengahan tahun 2007 BNI mengeluarkan kebijakan public offering yang tidak biasa. Setelah prospektus ringkas rights issue diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 28 Juni 2007, empat hari kemudian, tepatnya tanggal 2 Juli 2007, BNI kembali mengumumkan prospektus ringkas secondary offering di surat kabar yang sama. Yang menarik adalah kedua public offering tersebut sama—sama diperdagangkan di BEI mulai tanggal 13 Agustus 2007. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Securities untuk tingkat domestik dan JP Morgan untuk tingkat intemasional, sedangkan Hadinoto dan Partners ditunjuk sebagai konsultan hukum. Dalam pelaksanaan rights issue BNI menawarkan sekitar 1,99 milyar saham biasa seri C dengan harga Rp2.025 per saham. Para pemegang saham lama merniliki FIMIETD dengan rasio setiap pemegang 20 lembar saham lama berhak memesan tiga lembar saham baru. Sementara itu, secondary offering menawarkan sekitar 3,475 milyar saham biasa atas nania seri C, yang terdiri atas 1,5 milyar saham seri C lama milik Pemerintah untuk program divestasi dan 1,974 milyar saham seri C baru hasil pelaksanaan rights issue. Pada Sindo tanggal 1 Agustus 2007 diberitakan bahwa harga penawaran saham "secondary offering" ditetapkan sebesar Rp2.050 yang merupakan level minimum dari kisaran harga yang ditargetkan pemerintah sebelumnya, yaitu Rp2.050-Rp2.700 per saham. BNI mereficanakan dana hasil rights issue untuk rtieniperkuat struktur permodalan dálam rangka pengimplementasian Bassel II dan mengembangkan kegiatan usaha BNI. BNI memperkirakan akan mendapatkan dana sebanyak Rp3-4 trilyun dari publik bagi pengembangan usahanya. Di sisi. lain, Pemerintah menargetkan penerimaan APBN 2007 sebesar Rp3,3 trilyun dari divestasi' saham BNI melalui secondary offering. Aksi korporasi bersama BNI dan Pemerintah diprediksi akan tercatat sebagai transaksi terbesar dalam sejarah bursa saham di Indonesia. Tujuan dari karya akhir mi adalah untuk menganalisis pergerakan cumulative abnormal return (CAR) pada hari-hari sekitar event dan uji signifikansi abnormal return, sehingga dapat diketahui keefektifan kedua kebijakan public offering BNI. Selain itu, karya akhir mi juga bertujuan untuk mengamati kisaran harga yang terjadi pada saat perdagangan di BE! terkait dengan target APBN Pemerintah. Metode yang digunakan dalam analisis kasus mi adalah event study yang memungkinkan pengamat menilai dampak peristiwa (event) terhadap harga saham perusahaan. Dampak tersebut diukur dengan memperkirakan abnormal return menggunakan market model. Dengan meregresikan abnormal return dengan waktu dan kemudian dilakukan pengujian koefisien regresinya dengan uji t akan diketahui efektivitas kebijakan BNI. Sementara itu, CAR digunakan untuk mengkaji dampak keseluruhan pengumuman di sekitar event. Hasil analisis menunjukkan terjadinya pergerakan pasar seminggu sebelum diumumkannya prospektus ringkas baik untuk rights issue maupun secondary offering. Bhkan, pergerakan tersebut juga telah terjadi sebelum perdagangan di BEI yang menimbulkan indikasI terjadinya kebocoran informasi atau adanya insider trading. Meskipun demikian, pasar merspon negatif yang, menyebabkan tidak terjadinya lonjakan nilai CAR pada saat hari pengumuman event. Bahkan, CAR bernilai negatif. Kemudian, total CAR pengumuman prospektus rights issue dan secondary offering daripada nilai CAR pada saat perdagangan keduanya di BET. Selain itu, fenomena overpricing ditunjukkan dalam divestasi saham BNI. Harga saham selama perdagangan di BET berada di kisaran Rp I .680-Rp2.000. Dengan kata lain, saham diperdagangkan pada level harga di bawah yang sudah ditetapkan Pemerintah pada saat rights issue dan secondary offering. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan oleh BNI tidak efektif dan target penerimaan APBN 2007 juga tidak tercapai. Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka BNI diharapkan tidak lagi mengeluarkan dua kebijakan public offering sekaligus dan memperpendek rentang waktu antara pengumuman dan pelaksanaan public offering, sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran informasi. Pemerintah juga diharapkan tidak terlalu banyak mengeluarkan pernyataan di media yang membuat para pelaku pasar bingung. Sementara itu, underwriter sebagai salah satu penentu keberhasilan public offering diharapkan dapat merespon lebih cepat terhadap segala peristiwa yang terjadi di pasar, sedangkan investor disarankan tidak terlalu optimis di awal pada saat kebijakanpublic offering diumumkan.

---

In the middle of year 2007 BNI issued uncommon public offering. After announcing prospectus for rights issue in Bisnis Indonesia on June 28, 2007, four days later, precisely on July 2, 2007, BNI announced again prospectus for secondary offering. The interest thing is both public offering will be traded at the same time, starting from August 13 until August 20, 2007. As underwriters are PT Bahana Securities for domestic level and JP Morgan for international level. Meanwhile, Hadinoto and Partners act as law consultant. Rights issue of BNI will offer around 1,99 billion shares class C at price 2.025 rupiah per share. The existing shareholders with twenty old shares has right to book three new shares. In the meantime, secondary offering of BNI will offer around 3,475 billion shares class C. These shares consist of 1,5 billion old shares class C owned by government for divest program and 1,974 billion new shares class C from rights issue. Based on Sindo, August 1, 2007, price for secondary offering has stated at 2.050 rupiah per share which is minimum level from initial target price from governement, 2.050-2.700 rupiah per share. Capital from rights issue is planned for strengthening capital structure of BNI in order to implement Bassel II and develop business activities of BNI BNI predicts that BNI will get 3-4 billion rupiah from public for business development. In other side, Government has APBN target 3,3 billion rupiah from divest BNI shares through secondary offering. The corporate action BNI together with government is predicted as biggest transaction in the history of stock market in Indonesia. This thesis has purpose to observe trend of CAR around the event and sign jfIcance of abnormal return from rights issue and secondary offering, so the effectiveness of both public offering will be known. The other purpose of this thesis is also to observe share price during the trading regard to the AFBN target 200 7of government. The method for this case analysis is event study that enables an observer to assess impact of particular event on firm 's share price. That impact is measured by predicting abnormal return using market model. The efectiveness of BNI policy can be known through regressing between abnormal return and time and then continuing with t-test for coefficient of regression. Meanwhile, the entire impact of announcement around the event can be captured by CAR. The result of analysis showed that there was market movement a week before announcement of rights issue and secondary offering. This movement also happened a week before trading which indicated that there was leakage of information or insider trading. Nevertheless, market responded negatively causing no signicant leap around the event. Indeed, CAR values were also negative. Then, the total CAR from announcement of rights issue and secondary offering was higher than CAR value in BEI trading. Instead of that, the overpricing phenomenon was showed in divest of BNI shares. During the trading in BEI, the range of share price was 1.680-2.000 rupiah. In the other word, shares were traded on lower price than price that determined by government for rights issue and secondary offering. That is why, the policy of BNI could not be executed effectively and the target for revenue of AFBN 2007 could not be achieved. Based on that conclusion, it is hoped that BNI would not issue two policies ofpublic offering at the same time and shorten the period between announcement date and the execution itself, so the leakage of information can be prevented. Furthermore, the government should not give statement too much in media which could make market confuse. Meanwhile, the underw,'iter, as one of the success factor which determines the success of public offering, is expected to respond any event in market faster than before. For the investor, they should not be too optimistic at the first time when public offering was announced."

"Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh penerbitan obligasi termasuk obligasi subordinasi dan penawaran umum terbatas terhadap penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk. Penelitian meliputi penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Analisis kemudian dibandingkan dengan tiga bank skala menengah lainnya untuk mengetahui posisi PT Bank XYZ, Tbk di antara peer grupnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa penilaian CAMELS bank menunjukan perbaikan terutama sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan peer groupnya, hasil penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk terbaik untuk faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas pasar serta penilaian komposit CAMELS.

---

This Research to give an idea of how the impact of bonds issuance including subordinated bonds and right issue on the performance of CAMELS Rating PT Bank XYZ, Tbk. Assessment included factor capital, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity to market risk. The results were then compared with three other medium-size banks to know the position of the bank, among the peer group. According to analysis conducted during the last five years is known that the CAMELS Rating bank showed improvement, especially since the year 2007. When compared with the peer group intended, bank showed the best performance in the aspects of CAMELS rating factors capital, asset quality, management, profitability and market sensitivity."

"Unsur fundamental dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan dalam pasar modal dimulai pada saat suatu perusahaan melakukan penawaran umum (dengan mengajukan pernyataan pendaftaran), setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa dan dalam hal terjadi peristiwa yang penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu yaitu laporan yang dirinci dalam Peraturan BAPEPAM X.K.1. Skripsi ini akan membahas mengenai keterbukaan perusahaan yang melakukan penawaran umum terkait dengan masalah kesalahan pencatatan dana dan alokasi penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai sebagaimana diungkapkan dalam prospektus. Surat Pernyataan Efektif tertanggal 1 Februari 2010 dari BAPEPAM-LK sudah keluar dan menandai prinsip keterbukaan informasi sebelum melakukan penawaran umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. Namun lain halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum. Prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum tidak terpenuhi secara baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk dimana terjadi kesalahan pencatatan dana dan hal tersebut baik disengaja maupun tidak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Ditambah lagi dengan dana yang salah catat tersebut, yang notabene merupakan dana hasil penawaran umum ternyata tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus. PT Benakat Petroleum Energy, Tbk sudah menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahan akibat kesalahan pencatatan dana (terlepas dari alokasi dananya). Dengan kesanggupan tersebut, ini merupakan bentuk perlindungan investor yang diberikan oleh PT Benakat Petroleum Energy Tbk kepada investor yang membeli atau akan membeli sahamnya.

---

The fundamental element in capital market is information disclosure. Disclosure in capital market is begun when a company conducts public offering (by proposing registration statement), after issuing company notes and sells its shares in stock exchange and in terms of important events that the report should be submitted in a timely manner specified in the Regulation of Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) X.K.1. This thesis will discuss about the information disclosure of company which is conducting a public offering related to the problem of error in reporting funds and the bidding allocation of funds which was not comply with the allocation funds in prospectus. Registration Statement dated 1 February from Capital Market Supervisory Board has been issued and it has noted that the information disclosure principal before conducting a public offering has been performed well by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. However, it was different with the application of information disclosure principle after conducting a public offering, which was not comply properly by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk in which there was an error in reporting funds whether willful or un-willful, that is definitely a violation on disclosure principle in capital market. Moreover, with the error fund listed, and also thte incompliance bidding allocation of funds, PT Benakat Petroleum Energy, Tbk has stated that it was agreed to take the responsibility on the error due to an error in reporting but not about the wrong allocation funds. That statement has signed the forms of investor protections that was given by PT Benakat Petroleum Energy Tbk for investor whose buy or own its shares."

"Penawaran umum merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bersifat universal. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses penawaran umum baik emiten, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal maupun penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan keterbukaan informasi mengungkapkan informasi atau fakta material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memiliki permasalahan kredit pada kantor cabang HR Muhammad dan Sumenep pada saat penawaran umum saham. Kredit Macet merupakan salah satu informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan dalam prospektus Bank Jatim sebagai bentuk perlindungan kepada calon pemodal.

---

Initial Public Offering (IPO) is the one of funding alternatives for company. Diclosure information principle is an universal characteristic from capital market. In Initial Public Offering, everyone related to Initial Public Offering process such as issuers, supporting professionals, supporting institutions and underwriter has an obligation to carry out the implementation of disclosure information principle to disclose all about information or fact material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), have problem on bad credits which hit two branches office namely HR Muhammad dan Sumenep. Bad credits is the one of information or fact material should be disclose in Bank Jatim prospectus to protect the potential investors."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"Perkembangan ekonomi dan hukum harus seimbang dengan perkembangan teknologi. OJK melalui POJK No. 41/POJK.04/2020 menerbitkan sistem penawaran umum baru berdasar elektronik yang diharapkan akan mempermudah akses dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi pada penawaran umum. Penerbitan sistem Electronic Indonesia Offering ini harus dikawal perlindungan hukumnya, tidak hanya dari sisi perlindungan pasar modal tetapi juga perlindungan data pribadi, karena penggunaan sistem elektronik yang rawan akan peretasan dan penjualan data. Penyedia sistem Electronic Indonesia Public Offering dapat merefleksi praktik penawaran umum dan bursa efek elektronik di luar negeri seperti Nasdaq di Amerika Serikat untuk. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai dampak hukum POJK No. 41/POJK.04/2020 terhadap praktik penawaran umum di Indonesia, perlindungan hukum Electronic Indonesia Public Offering, dan perbandingan dengan Nasdaq di Amerika Serikat. Electronic Indonesia Public Offering dapat mengembangkan identitas dan reputasi seperti Nasdaq yang dikenal sebagai rumah penawaran umum perusahaan teknologi dan harus memperhatikan perlindungan data pribadi Emiten dan Investor pada sistemnya.

---

Economic and legal developments must go hand in hand with technological developments. OJK through POJK No. 41/POJK.04/2020 issued a new electronic-based public offering system which is expected to facilitate access and provide opportunities for the general public to participate in public offerings. The issuance of the Electronic Indonesia Public Offering system must be protected by legal protection, not only in terms of capital market protection but also personal data protection, due to the use of electronic systems that are prone to hacking and selling data. Electronic Indonesia Public Offering system providers can reflect on the practice of electronic public offerings and stock exchanges abroad such as Nasdaq in the United States to see their effectiveness. This juridical-normative study will discuss the legal impact of POJK No. 41/POJK.04/2020 on public offering practices in Indonesia, legal protection for Electronic Indonesia Public Offering, and comparisons with Nasdaq in the United States. Electronic Indonesia Public Offering can develop an identity and reputation like Nasdaq, which is known as a place for technology companies to conduct their IPO and must pay attention to the protection of personal data of issuers and investors in its system."

"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) merupakan hak yang melekat pada pemegang saham lama yang memungkinkan pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten). Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) adalah salah satu bentuk kegiatan korporasi (corporate action) suatu perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada butir 2 (dua) disebutkan bahwa apabila suatu perusahaan melakukan Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) saham atau suatu Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham harus diberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase kepemilikan mereka (pre-emptive right). Secara umum Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) merupakan strategi perusahaan dalam rangka memperkuat daya saing dan bertujuan untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut. Strategi tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh pemegang saham. Bagi pemegang saham yang tidak tertarik dan tidak mengambil bagian dalam Right Issue, konsekuensinya, saham yang mereka miliki akan mengalami dilusi (penurunan persentase kepemilikan) Dalam pelaksanaan Right Issue, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.1, Nomor IX.D.2, Nomor IX.D.3 telah mengatur tentang perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas, karena sering kali dalam pelaksanaan Right Issue, pemegang saham minoritas hanya diberi janji-janji keuntungan yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam Prospektus. Namun demikian Undang-Undang dan Peraturan yang ada belum memadai sehingga masih sangat dibutuhkan peraturan penunjang lainnya guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

A privilege of subscribing for stock in right issue is a privilege given to company?s stockholders of buying additional stock or share in a new issue of stock. Right Issue is one of corporate action of company. As stated on the Capital Market Supervisory Board (Bapepam) rule Number IX.D.1 Section 2 (two), if a company does right issue or a public company wants to increase number of share or stocks including issuing warrant and stock conversion, every individual stockholder has a privilege of subscribing for additional stock/share as much percentage of stock as he or she held (so called Pre-emptive right). In general, the right issue is a company?s strategy to strengthen the power of competition and also to strengthen the company?s capital. That strategy sometime is not well accepted by all shareholders, so pro or contra on the right issue rise among shareholders. Unfortunately, the shareholders who do not use their privilege of subscribing for additional stock in the right issue will dilute or decrease their share. Regarding the implementation of the right issue, a Law of the Republic of Indonesian Number 8 Year 1995 concerning the Stock Market and the Bapepam?s rules Number IX.D.1, Number IX.D.2, and Number IX.D.3 arrange the protection for the minority shareholders (public investors) from disadvantage of the right issue, because the minority shareholders are only given a high expectation during the annual shareholder meeting and on the prospectus. Nowdays, the existing laws and rules are not enough, so some additional rules are necessarily needed to protect the minority shareholders interest."

"Penelitian mengenai Kewajiban Notaris Melakukan Penelitian Secara Mendalam Terhadap Akta Penawaran Umum Yang Bersifat Party Akta, bertujuan untuk mengetahui apakah Notaris harus melakukan kewajiban penelitian secara mendalam (due diligence) terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan para pihak didalam pembuatan akta penawaran umum di Pasar Modal, serta apakah Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta (berdasarkan keterangan para pihak). Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu meneliti bahan perundang-undangan sebagai bahan primer serta bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut didukung dengan penelitian lapangan yang menggunakan pedoman wawancara terstruktur.Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Notaris harus melakukan penelitian mendalam (due diligence) terhadap keterangan para pihak dengan bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadi adanya keterangan yang tidak benar atau adanya itikad tidak baik dari para pihak selain itu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki dari pasal 80 UU No.8/1995 yang menginginkan setiap profesi penunjang pasar modal dalam hal ini notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. 2) Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta tetapi hanya sebatas keterangan yang diberikan para pihak. Jika Notaris telah melakukan pekerjaan dengan professional, salah satunya dengan melakukan due diligence maka Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta penawaran umum tersebut.

---

The research concerning the Notary Public Liability In-depth Study of A Public Offering Notarial Deed Which Party Acte, aims to know whether a notary should conduct due diligence concerning in the making of a certificates for public offering of a company in capital market or whether a notary is responsible for a public offering certificates having the characteristic of partij acte (based on the statements made by all parties). The research is a juridical normative research, which regulations as the primary data and the literature as the secondary data. The data was backed up by the field research using structured interview guide.

The research result concluded that: 1) Notary must undertake due diligence of partij acte, the goal of which is to reduce the possibly incorrect information or an ill-will concealed by certain parties. Besides, to apply what is suggested by art 80, law no.8, 1995 which suggests that every profession supporting capital market (in this case, notary) be responsible to the material truth of the certificates issued. 2) Notary is responsible to the public offering certificates having the partij acte but limited to the statements made by the all parties. If Notary has done their jobs professionally for instance by conducting due diligence, the notary would not be liable to the public offering certificates."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas shelf registration sebagai cara alternatif untuk melakukan penawaran umum saham. Beberapa penelitian empiris menunjukkan shelf registration dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan penawaran umum saham dan biaya modal. Penelitian ini membahas bagaimana aspek hukum praktek shelf registration di Amerika Serikat dan Jepang serta apakah peraturan tentang Penawaran Umum Berlanjut Obligasi atau Sukuk (Peraturan Bapepam No. IX.A.15) di Indonesia cukup mengakomodasi penerapan metode shelf registration saham ataukah Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi baru. Penelitian yuridis normatif ini mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa metode shelf registration perlu diterapkan di pasar modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan penawaran umum yang dilakukan Emiten. Penulis juga merekomendasikan bagaimana ketentuan mekanisme shelf registration saham yang seharusnya.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses shelf registration as an alternative method for stock offering. Several empirical studies indicated shelf registration can reduce compilance cost and capital cost. The purpose of this study is to understand the law aspect of United States' and Japan's shelf registration practice and whether existing regulation about Continuous Offering of Bond or Sukuk (Bapepam Rule IX.A.15) in Indonesia is sufficient to accommodate shelf offering of stock or Financial Service Authority need to make a brand new regulation. This juridical normative study use statutory approach and comparative approach. Based on study result, researcher suggest that shelf registration method should be implemented in Indonesian capital market to gain greater efficiency and flexibility in issuer's public offering. Researcher also suggest how the regulation of shelf registration mechanism of stock should be."