Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanah merupakan sumber kehidupan bangsa. Hakekat tanah adalah menyangkut hajat hidup orang banyak maka penguasaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tesis ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang bagian-bagian tanahnya diberikan hak atas tanah lainnya, misalnya Hak Guna Bangunan. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan adalah legal dan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga. Namun, pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan harus dicabut, apabila tanah tersebut ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pencabutan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi kasus dalam tesis ini adalah Pencabutan Hak Guna Bangunan PT. Griya Tritunggal Eka Paksi diatas tanah Hak Pengelolaan Situ Cipondoh. Dalam tesis ini akan terlihat bagaimana peran Kantor Pertanahan setempat dalam mengawal proses pencabutan Pencabutan Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan tersebut dan melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Griya Tritunggal Eka Paksi selaku pemegang Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan Situ Cipondoh.

---

ABSTRACTSoil is the life of the nation. The essence of the soil is related to public needs then for the purpose of welfare of the people the control of itself by the government. This thesis discusses the Right of Management which parts of the land has the other land right, e.g Right to Build. The act of distributing Right to Build on the Right of Management land is legal and based on the cooperation agreement between the holder and the third parties. However, the act of distributing Right to Build on the Right of Management land should be repealed, when the land has been abondoned and not utilized as it should be. The revocation of Right to Build on the Right of Management land should be based on the state laws. Case study in this thesis is the revocation of Right to Build PT. Griya Tritunggal Eka Paksi on the Right of Management land of Situ Cipondoh. This thesis explain how land office role the revocation of Right to Build on the Right of Management land and how the commitment of PT. Griya Tritunggal Eka Paksi as the holder of Right to Build on the Right of Management land Situ Cipondoh."

"ABSTRAKHak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar tujuan Negara sebagai organisasi tertinggi dapat terus dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang menyerasikan pembangunan masyarakat dengan perlindungan hukum atas hak-hak perorangan rakyat. Untuk melihat apakah kewenangan Negara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, maka untuk mengukumya dapat dilihat apakah pemerintah selaku penyelenggara Negara telah memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilihat dalam aturan hukumnya dengan cara melihat bagaimana peraturan tersebut memberikan Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Perlindungan atas hak-hak atas tanah individual dapat dilakukan dengan cara musyawarah. Ada kemungkinan pemilik hak tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena kepentingan umum dan pembangunan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan dilokasi lain maka Pengambilan itu dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak. Terkait dengan pencabutan hak atas tanah, agar pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut tidak menyimpangi konstitusi Negara Republik Indonesia, makasebelum dilakukan Pencabutan hak diperlukan adanya suatu penetapanpengadilan. Kedepan Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

---

AbstractState own right in procuring land for the public interest is reflected in legislation as the Law Number 20 Year 1961 About the revocation of land rights and Presidential Regulation No. 36 year 2005, as amended by Presidential Regulation Number 65 Year 2006, the regulations legislation should specify that the goals of the state as a highest organization can continue to be implemented through regulations that coordinates the development community with the legal protection of the rights of individuals. To see if the State authorities has been conducted in accordance with the constitution, then it can be viewed on the goverment as the implementing agency of State has given proper legal protection for the people. Legal protection of human rights in the procurement of land for public interest can be seen on the rule of law in a way to see how this legislation provides legal protection of individual rights. Protection of individual rights can be done by land deliberations. There is the possibility of the rights owner is not willing at all to letgo of his land. Therefore for the public interest and development as referred can not built in another location, so it can be done then by revocation of land right. To sure that the implementation of revocation of land rights did not breach the constitution of Republic of Indonesia, the revocation of rights is need to establish the court?s decision. Fore, should be make a law that specifically regulates the procurement of land for public purposes."

"ABSTRACTIsu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil langkah selanjutnya dengan menitipkan jumlah ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat atas keputusan sepihak. Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan asas kesepakatan dan esensi musyawarah sehingga bukan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tersebut dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat dilakukan apabila musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1960 adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan.

---

ABSTRACTThe legal issue of land acquisition for development in the public interest is a problem that often occurs today. These problems arise in Act No. 2 of 2012 which regulates the principles of agreement and deliberation. During practice, the deliberations for compensation determination stipulated in Article 37 of Act No. 2 of 2012 often does not reach an agreement. In the event that the party entitled to the land refuses or does not reach an agreement regarding the form and / or the amount of compensation, the agency that needs the land takes the next step by entrusting the amount of compensation (consignment) in the local district court for a unilateral decision. The consignment that stipulated in Article 42 of Act No. 2 of 2012 is a deviation because it is contrary to the principle of agreement and the essence of deliberation so that it is not a solution that can be taken in the case of those who have the right to reject forms and / or the amount of compensation. This study will describe these problems and explain the implementation of land acquisition that can be done if the compensation determination deliberation does not reach an agreement. The research method in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the revocation of land rights stipulated in Act No. 20 of 1960 is the implementation of land acquisition carried out if in the deliberation of compensation determination does not reach an agreement."

"Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Meskipun perkawinan putus sehingga suami dan istri tidak dapat menjalin rumah tangga bersama dan berpisah tempat tinggal, maka dalam menentukan hak asuh anak harus benar-benar mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Hukum Islam mengatur bahwa bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya. Namun dalam kenyataannya ditemukan terjadinya perebutan hak asuh anak hingga berujung pada pencabutan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kandungnya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. Fokus dari penelitian ini adalah tentang kesesuaian peristiwa pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya dalam Putusan a quo dengan syarat sah pencabutan hak asuh anak dalam Hukum Islam. Selain itu juga tentang akibat hukum pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang diperkuat dengan wawancara terhadap narasumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa pencabutan hak asuh anak di bawah umur dari ibu kandungnya dalam Putusan a quo tidak sesuai dengan syarat sah pencabutan hak asuh anak dalam Hukum Islam karena sang ibu tidak berkelakuan buruk dan tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak kandungnya. Sang ibu justru memiliki iktikad baik dengan meminta ibunya sendiri untuk merawat anaknya dan tetap bertanggung jawab memberikan nafkah selama bekerja di luar kota. Adapun akibat hukum pencabutan hak asuh anak tidak menggugurkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari kedua orang tuanya yang telah bercerai dan pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk tetap bertemu dengan anaknya.

---

Child care is the responsibility of both parents. Even though the marriage has broken down so that the husband and wife cannot have a household together and live separately, in determining child custody, you must really consider the applicable legal provisions in the best interests of the child himself. Islamic law regulates that children who are not mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old are under the care of their biological mother. However, in reality, it was found that there was a struggle for child custody, which resulted in the revocation of custody for children who were still underage from their biological mothers. Such a case was found in Lahat Religious Court Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt. The focus of this research is on the suitability of the event of revoking custody of a minor child from his biological mother in the a quo decision with the legal conditions for revoking child custody rights in Islamic law. Apart from that, it is also about the legal consequences of revoking custody of a minor child from his biological mother. This doctrinal legal research uses library research to collect secondary data, which is strengthened by interviews with sources who are relevant to the focus of this research. Next, analysis was carried out on the collected data. From the results of the analysis, it can be stated that the revocation of custody of a minor child from his biological mother in the a quo decision is not in accordance with the legal requirements for revocation of child custody rights in Islamic law because the mother did not behave badly and did not neglect her obligations in caring for her biological child. The mother actually had good intentions by asking her own mother to look after her child and remain responsible for providing a living while working outside the city. The legal consequences of revoking child custody do not invalidate the child's right to receive love, care, and education from his divorced parents, and the holder of child custody must provide access to the parent who does not have custody to continue to see the child."