Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Fadli Ramadhanil, author

Pemenuhan prinsip keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah: studi putusan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 = The fulfillment of electoral justice principle in settlement of candidacy dispute for regional head election study of decision for candidacy dispute of regional head election from 2015 to 2017

Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49283

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Odilia Das Dores Ung Martins, author

Kompleksitas pencalonan dan pemilihan kepala desa dan implikasinya pada keterpilihan perempuan calon kepala desa. studi kasus di Desa Ma `Abat, Aiteas, dan Ailili Distrik Manatuto - Timor Leste = The complexities of nominations and elections of village chiefs and their implications on the elections of women village chief candidates. a case study in Ma`Abat, Aiteas and Ailili Villages the municipality of Manatuto Timor-Leste

Kompleksitas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Implikasinya pada keterpilihan ldquo;Candidata Feto Chefi Suco rdquo; Perempuan Calon Kepala Desa . Studi Kasus di Desa Ma rsquo;abat, Aiteas, dan Ailili ndash; Distrik Manatuto ndash; Timor Leste.Banyak calon kepala desa perempuan gagal terpilih menjadi Kepala Desa di Timor Leste, merupakan kenyataan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51353

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Alif Nurbani, author

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia = Analysis of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 Regarding the Nomination of Members of Regional Representative Council in Indonesia

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dalupe, Benediktus, author

Struktur Arena dan Tindakan Strategis Aktor dalam Pilkada Serentak (Studi Kasus Mundurnya Kandidat Penantang dari Proses Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015) = The Structure of Arena and The Strategic Action of Actor in Regional Head of Elections (Case Study of Opponents Withdrawal from the 2015 Elections in North Central Timor, Indonesia)

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pencalonan tunggal dalam kasus mundurnya calon penantang di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan teori arena dari Neil Fligstein dan McAdam. Studi ini menyatakan bahwa pencalonan tunggal di pilkada TTU 2015 diakibatkan oleh struktur arena dan tindakan strategis...

2019

T52346

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Rizky Soe'oed, author

Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden di Indonesia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022- 2023 = Analysis of Presidential Nomination Threshold Settings in Indonesia According to the 2022-2023 Constitutional Court Decision

Amandemen konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2022 mempertegas bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu cara yang sering dibahas untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial adalah dengan melaksanakan pemilu secara serentak dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden yang sekarang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian