Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Hikmahanto Juwana, author

Dalam tulisan ini diargumentasikan dua hal. Pertama, berdasarkan evaluasi tujuan pendidikan hukum di Indonesia, ternyata tujuan pendidikan hukum tidak otonom. Argumentasi kedua dalam tulisan ini adalah evaluasi penyelenggaraaan pendidikan hukum menunjukkan beberapa kelemahan yang sangat berpengaruh pada lulusan fakultas hukum...

2005

TMHK-IV-6-Des2005-60

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Seminar pendidikan hukum reorientasi pendidikan hukum pada Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada dalam akselerasi pembangunan negara Republik Indonesia / FH UGM

Yogyakarta: FH UGM, 1975

344.07 UNI s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Inferensi : jurnal penelitian sosial keagamaan

Salatiga: P3M, 2007

INFE 1(1-2) 2007

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Mardjono Reksodiputro, author

In memoriam paul moedikdo ( 1927-2016) pakar kriminologi yang berpendirian tegas sebuah nekrologi oleh jan van olden

Abstrak
Paul Moedikdo hanyalah seorang dari sekian banyak orang Indonesia yang bermukim di Negeri Belanda karena dipaksa oleh keadaan akibat pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1965 dimana terjadi pengejarantanpa ampun terhadap segala sesuatu yang berbau haluan kiri sehingga banyak cendekiawan dan aktivis yang dipaksa mencari kebahagiaan di luar 284 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017

340 JHP 47:3 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Church, W. Lawrence, author

Metode pengajaran dan pendidikan hukum = Teaching methods and legal education

Jakarta: ELIPS II, 2002

340 CHU m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Radjagukguk, Erman, author

Peranan hukum dalam pembangunan pada era globalisasi : Implikasinya bagi pendidikan hukum di Indonesia

Jakarta: UI-Press, 1997

PGB 0369

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Tahap-tahap pembinaan sistem pendidikan hukum dalam pembangunan jangka panjang kedua (PJP II)

Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran...

Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 4 Agustus 1995 : 291-309, 1995

HUPE-25-4-Agt1995-291

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library