Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACT
The enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed.

Abstrak :
Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta tujuan strategis nasional. Namun, penyelenggaraan pendidikan menengah tidak sepenunya sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang. Sehingga terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan melihat doktrin, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, digunakan tipologi deskriptif dan jenis data sekunder. Serta dilakukan wawancara kepada informan dan narasumber sebagai validasi data. Terdapat 2 rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang kedua terkait implementasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dari pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten ke Provinsi. Dalam implementasi pengalihan kewenangan ini, menuai berbagai macam masalah seperti di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros mulai dari efisiensi keberadaan cabang dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi, jalur koordinasi yang sangat panjang, hilangnya peran Dinas Pendidikan Provinsi sebagai koordinator dan pengawas lintas Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, dan persoalan keuangan yang selalu terlambat dalam pencairannya baik dana bantuan operasional sekolah hingga gaji dan tunjangan guru yang sering dikeluhkan beberapa SMA di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur terkait pengaturan manajemen penyelenggaraan pendidikan menengah. ......The Regional Government Law currently in effect is Law no. 23 of 2014 has transferred the management authority of secondary education management, namely from districts/cities to provincial regional governments, which of course has many implications for regions in districts/cities. According to Law Number 23 of 2014, the division of government affairs must be based on the principles of accountability, efficiency and externality as well as national strategic objectives. However, the implementation of secondary education is not entirely in accordance with the criteria determined by law. So that there are several problems and obstacles in its implementation. This study uses a normative juridical methodology by looking at doctrine, jurisprudence, and applicable laws and regulations. In addition, descriptive typology and secondary data types are used. As well as conducting interviews with informants and sources as data validation. There are 2 formulations of the problem raised in this study, the first is related to the authority of the Provincial Government and the Regency/City Regional Government in implementing primary and secondary education. Province. In implementing this transfer of authority, it reaped various problems such as in South Sulawesi Province and Maros Regency starting from the efficiency of the existence of service branches which are extensions of the Provincial Education Office, very long coordination paths, the loss of the role of the Provincial Education Office as coordinator and supervisor across districts / Cities in South Sulawesi, and financial problems that are always late in disbursing both school operational assistance funds to teacher salaries and allowances which are often complained of by several high schools in Maros Regency. Therefore, it is necessary to amend Law no. 23 of 2014 which regulates management arrangements for the implementation of secondary education.

Abstrak :

Abstrak :
Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah kabupaten/kota ke otoritas pemerintah provinsi. Karena kebijakan itu, muncul pro dan kontra yang mengarah pada pengajuan permohonan uji materi UU No. 23 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Ada tiga masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah, pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, dan penerapan transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dari Provinsi Banten ke Kota Cilegon. Penerapan pengalihan wewenang ini di Kota Cilegon dan Provinsi Banten telah dilakukan dengan baik dengan membentuk Cabang Layanan di kabupaten/kota sebagai perpanjangan dari pemerintah provinsi. Agar pemerintah provinsi menjalankan pengelolaan pendidikan menengah, koordinasi dan sinkronisasi yang kuat diperlukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sosialisasi juga harus diadakan secara teratur antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Cabang Layanan, dan kepala sekolah dari setiap sekolah menengah di kabupaten/kota. Cabang Layanan dalam mengelola pendidikan menengah di kabupaten/kota juga perlu mewakili kabupaten/kota. ...... This thesis discusses the transfer of authority in managing the secondary education. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interviews to confirm data. With the replacement of the Local Government Law to Law No. 23 of 2014, the authority to manage the secondary education is transferred from theprevious authority of the district/city government to the authority of the provincial government. Because of that policy, pros and cons emerged which led to the submission of a request for judicial review of Law No. 23 of 2014 to the Constitutional Court. There are three issues discussed in this thesis, namely the authority of the local government in the management of secondary education, the implementation of managing the secondary education between the district/city government and the provincial government, and the application of the transfer of authority in managing the secondary education from Banten Province to Cilegon City. The application of this transfer of authority in Cilegon City and Banten Province has been well carried out by forming Service Branches in the district/city as an extension of the provincial government. In order for the provincial government to carry out managing secondary education, strong coordination and synchronization is needed between the provincial government and the district/city government. In addition, socialization must also be held regularly between the Provincial Education and Culture Office, the Service Branch Offices, and the principal of each secondary school in the district/city. The Service Branch in managing secondary education in the district/city also need to represent the district/city.

Abstrak :
[ABSTRAK
Salah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkan membuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitian ini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan akses pendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisis ekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010- 2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melalui anggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanya berpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM. Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalam meningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagai cerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabel yang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengah kabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACT
One of the crucial issues in the development of education in Indonesia is education access gap between kabupaten/kota. The implementation of decentralization which aims to bring the public service to the community is expected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. This study discusses the effect of government budget allocation towards improving access secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometric analysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 show several things. First, the government budget through the budget of the education functions show significant and positive impact on the improvement of GER and NER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase the access to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency of kabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education in those area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of the community showed significant and positive impact on the improvement of GER and NER. However, the variables which significantly effect the improvement of access to secondary education is very small. This shows that the impact of government budget allocation and economic growth, improved access to secondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia is education access gap between kabupaten/kota. The implementation of decentralization which aims to bring the public service to the community is expected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. This study discusses the effect of government budget allocation towards improving access secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometric analysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 show several things. First, the government budget through the budget of the education functions show significant and positive impact on the improvement of GER and NER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase the access to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency of kabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education in those area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of the community showed significant and positive impact on the improvement of GER and NER. However, the variables which significantly effect the improvement of access to secondary education is very small. This shows that the impact of government budget allocation and economic growth, improved access to secondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia is education access gap between kabupaten/kota. The implementation of decentralization which aims to bring the public service to the community is expected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. This study discusses the effect of government budget allocation towards improving access secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometric analysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 show several things. First, the government budget through the budget of the education functions show significant and positive impact on the improvement of GER and NER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase the access to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency of kabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education in those area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of the community showed significant and positive impact on the improvement of GER and NER. However, the variables which significantly effect the improvement of access to secondary education is very small. This shows that the impact of government budget allocation and economic growth, improved access to secondary education kabupaten/kota is relatively small.]

Abstrak :
Maksud dan tujuan skripsiKarangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pembangkangan para murid jurusan IPS (Sosial) dan IPA (Pas-Pal) di SMA Negeri X Filial, Pademangan Timur, Jakarta dalam hubungannya dengan mata pelajaran, kepala sekolah, guru-guru yang mengajar dan organisasi sosial yang ada di sekolah ini. Penelitian tentang pembangkangan para murid tersebut di atas bertujuan untuk mencari hubung_an antara pembangkangan para murid di sekolah ini dengan sumber frustrasi yang berasal dari lingkungan keluarga mereka. Alasan memilih obyek skripsiKami memilih masalah tentang pembangkangan para murid jurusan IPS (Sosial) dan IPA (Pas-Pal) di SMA Negeri X Filial, Pademangan Timur, Jakarta karena:

Abstrak :
Murid-murid SMA JPP jang telah diselidiki disini adalah pe_muda pemudi Indonesia keturunan Tionghoa. Mereka ini pada umumnja sedjak ketjil selalu mendapat pendidikan dan pengadjaran diseko_lah asing (Tionghoa), dan baru setelah dikeluarkan oleh pemerin_tah Peraturan Penguasa Militer No.989/PMT/Tahun 1957 tentang Pe_ngawasan Pengadjaran Asing - jang antara lain melarang anak-anak Indonesia mengundjungi sekolah asing di Indonesia - mereka pindah kesekolah partikulir JPP fang bersifat nasional (Indonesia) ini. Sekolah mereka ini walaupun diusahakan oleh swasta (orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa), namun mempergunakan sistim pendidikan dan pengadjaran jang resmi ditentukan oleh Departemen PDK Republik Indonesia; dan mempergunakan orang-orang Indonesia baik asli, maupun keturunan Tionghoa sebagai tenaga pengadjarnja.aelihat keadaan tersebut - jaitu bahwa murid-murid terse-but sedjak tahun 1957 telah mengalami perubahan dalam bidang pen_didikan dan pengadjaran, dari asing kenasional - maka timbulah pada penulis suatu persoalan, jaitu: Apakah perubahan Ming telah terdjadi pada._bidang pendidikan dan pengadjaran formil murid-mu_rid SMA JPP, d.juga mempengaruhi bidang kehidupan mereka ,jang la-inn a? D ika demikian, berupa djauhkahpengaruh itu terasa pada bidr,ng-bidanq kehidun_an mereka sang lainn ja?Sebelum mengachiri bagian PFRUMUSAN PiSOALAN ini, ada ba_iknja bila penulis terangkan terlebih dahulu, apa fang ia maksud_kan dengan kata-kata aeperti pendidikan dan pengadjaran formil dan bidang-bidang kehidupan mereka jang lainnja. Jang dimaksud_ken dengan pendidikan dan pengadjaran formil disini, adalah pen_didikan dan pengadjaran jang diperoleh murid-murid tersebut dise_kolah mereka, dan berupa pengadjaran jang diberikan oleh guru-gu_ru mereka. Selandjutnja jang dimaksudkan dengan bidang-bidang kehidupan mereka jang lainnja, adalah bidangi kegiatan jang di-

Abstrak :
Persoalan pendidikan menengah dalam hal akses dan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Akses dan kualitas tersebut belum sepenuhnya merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena masih banyak masyarakat utamanya peserta didik di DKI Jakarta yang belum dapat dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat pendidikan menengah SMA atau SMK di DKI Jakarta. Adapun kondisi pada pendidikan menengah seperti SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kekurangan dalam hal pemerataan kualitas sehingga harus diperhatikan karena pendidikan tersebut merupakan bagian dari pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan menengah SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta serta perkembangan dihadapi oleh pendidikan menengah tersebut, pendidikan tentunya akan menghadapi perubahan yang sangat pesat serta masa depan yang tidak pasti serta sulit untuk dibayangkan. Penggunaan cara berpikir skenario yang dituangkan ke dalam model skenario terkait dapat menjawab hal tersebut. Penelitian ini menghasilkan empat model skenario dalam kebijakan pendidikan menengah yang bermula dari skenario optimistis hingga skenario pesimistis serta penelitian ini juga memaparkan langkah dan strategi terkait yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan dan pengelolaan pada pendidikan khususnya pada pendidikan menengah tersebut. ......The problem of secondary education in terms of access and quality of education in DKI Jakarta Province is still a concern in Jakarta Province. Access and quality are not yet entirely evenly distributed and can be enjoyed by the wider community because there are still many people, especially students in DKI Jakarta who have not been able to and have difficulty continuing their education up to the secondary education level of Senior High School (SMA) or Vocational School (SMK) in Jakarta. The conditions in secondary education such as SMA and SMK in Jakarta Province still have shortcomings in terms of quality distribution so it must be considered because education is part of human development. This study aims to provide an overview of the condition of high school and vocational secondary education in Jakarta Province and the developments faced by secondary education, education will certainly face very rapid changes and an uncertain future and it is difficult to imagine. The use of scenario thinking that is poured into the related scenario model can answer this. This research produces four scenario models in secondary education policy starting from an optimistic scenario to a pesimistic scenario and this study also describes the steps and related strategies taken by the Jakarta Government in policy and management of education, especially in secondary education.

Abstrak :
ABSTRACT
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah provinsi untuk mengelola bidang pendidikan menengah atas/kejuruan, khususnya dalam melakukan pemindahan guru SMA/SMK antar kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kebutuhan guru. Pemerataan kebutuhan guru sulit untuk diterapkan sejak otonomi daerah sehingga pemerintah provinsi harus melakukan peramalan kebutuhan guru agar pemerintah provinsi memiliki ketersediaan guru di masa depan dalam rangka mencapai pemerataan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sedang melaksanakan proses peramalan kebutuhan guru karena kondisi saat ini kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk jenjang SMA/SMK mengalami kekurangan guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peramalan kebutuhan guru pasca pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah atas/kejuruan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivisme dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah peramalan kebutuhan guru SMA/SMK di Provinsi Banten belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor yang menghambat peramalan kebutuhan guru belum sepenuhnya dilaksanakan adalah data guru SMA/SMK yang belum diverifikasi dan dinamis, kesiapan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal sumber daya manusia, keterbatasan APBD Provinsi Banten, keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal merekrut dan belum adanya regulasi pemerintah daerah terkait dengan pemerataan kebutuhan guru.

---

ABSTRACT
Law Number 23 of 2011 on Regional Government mandates the regional government to manage education in high school and vocational high school, especially the transfer of authority of senior secondary/vocational education between districts/cities with the aim of equitable distribution of teacher needs. Equitable teacher needs are difficult to implement since regional autonomy so that the provincial government must forecast teacher needs so that the provincial government has the availability of teachers in the future in order to achieve equal distribution of teachers, both in quantity and quality. The Banten Provincial Government is carrying out the forecasting process of teacher needs because the current conditions of districts/cities in Banten Province for high school/vocational levels experience a shortage of teachers. Based on the issues having been described, this study aims to analyze the forecasting of teacher needs post transfer of authority in the field of senior secondary/vocational education by Banten Provincial Government. The approach used in this study is post-positivism and data collection technique through in-depth interviews and literature studies. The result of this study is forecasting the needs of senior secondary/vocational school teachers in Banten Province have not been fully implemented.