Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.......Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"Kesehatan adalah salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut. Pemenuhan jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Data dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan terdapat klaim perawatan pasien yang tertunda dengan nilai yang besar pada tahun 2019. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilaksanakan untuk mencari akar masalah penundaan pembayaran klaim perawatan pasien usia lanjut, salah satu populasi pasien dengan kontribusi penundaan pembayaran klaim terbesar di RSCM, sebagai upaya menurunkan angka penundaan pembayaran klaim. Menggunakan metode purposive sampling didapat 131 penundaan pembayaran perawatan pasien usia lanjut pada periode Juli – Desember 2019. Pengumpulan data kemungkinan penyebab pending klaim didapat melalui beberapa metode, yaitu observasi, tinjauan pustaka, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dengan duabelas informan, khususnya petugas medis dan administrasi yang terlibat dalam manajemen klaim. Validitas data dipertahankan melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi metode pengambilan data. Hasil menunjukkan masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran klaim mencakup kualitas resume medis dan kesalahan dalam proses coding. Akar masalah yang ditemukan adlah kebijakan yang sulit dimengerti oleh pelaksana sehingga salah interpretasi ditambah tidak terkomunikasikan kesulitan di setiap proses, terlebih tidak ada perbedaan penanganan untuk pasien 60 tahun keatas kurang pelatihan dan pelaksanaan supervisi bagi penulis resume medis dan coder, kurangnya staf coder di unit rawat inap, instrumen peninjauan kelengkapan berkas klaim dan proses perbaikannya yang belum dibuat, keterbatasan akses terhadap dokumen standar prosedur operasional proses-proses terkait, dan aplikasi pemantauan proses klaim yang belum dibuat, serta terbatasnya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini tepat waktu. Dengan demikian, pembuatan sistem IT manajemen klaim sesuai dengan instruksi kerja berdsasarkan regulasi yang dipakai menjadi saran utama diikuti denganDiklat sosialisasi media informasi perjanjian bersama BPJS......Health is one of the basic rights of every Indonesian citizen and the National Health Insurance system managed by the Social Security Administering Body (BPJS) is an effort to fulfill this right. Fulfillment of this guarantee is carried out based on the claim file submitted by the hospital based on the services provided to patients. Data from the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) shows that there are claims of delayed patient care with a large value in 2019. This study is an analytical descriptive study carried out to find the root of the problem of delaying claim payment for elderlypatients, one of the patient populations with the largest contribution to claim payment delays. at RSCM, in an effort to reduce the number of delays in claim payments. Using the purposive sampling method, 131 delays in payment for elderly patient care were obtained in the period July - December 2019. Data collection on possible causes of pending claims was obtained through several methods, namely observation, literature review, document review, and in-depth interviews with twelve informants, especially medical and administrators involved in claims management. Data validity was maintained through the process of triangulation of sources and triangulation of data collection methods. The results show the problems that lead to delays in claim paymentsinclude the quality of the medical resume and errors in the coding process. The root of the problem that was found was a policy that was difficult to understand by the implementer so that it was misinterpreted plus the difficulties in each process were not communicated, lack of training and implementation of supervision for medical resume writers and coders, lack of coder staff in the inpatient unit, a review instrument for thecompleteness of the claim file and the repair process. that have not been created, limited access to standard documents for operational procedures of related processes, and application of monitoring of claims processes that have not been made, and limited infrastructure needed to complete this process on time. Thus, the creation of a claim management IT system in accordance with work instructions based on the regulations used is the main suggestion followed by staf training , socializing information media,and agreements with BPJS."