Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji penerapan komponen pengendalian internal The Committee Of Sponsoring Organization Framework for Internal Control (COSO) di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terhadap pendistribusian zakatnya. Analisis dilakukan di empat OPZ nasional yang dipilih berdasarkan klasifikasi pembentuknya yaitu DD, BAZNAS, LAZ BSM, LAZISMU. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak divisi pendistribusian dan divisi keuangan masing-masing OPZ. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian internal COSO telah diterapkan dengan baik. DD menerapkan sistem pengendalian internal distribusi zakat lebih baik dibandingkan yang lain. Secara umum, keempat OPZ memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menerapkan pengendalian internal sesuai dengan lembaga pembentuknya. ...... This research studies implementation of The Committee Of Sponsoring Organization Framework for Internal Control (COSO)s component over zakat distribution at national alms institution. The samplings are four Alms Institution which selected based on the forming institution classification, which are DD, BAZNAS, LAZ BSM, LAZISMU. The data was from the interviews to distribution division and finance division. The result of this research shows that most of the component of internal control was well performed. DD is the best among them. These four alms institution have different condition of their performance based on their forming institution.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebutuhan aplikasi terhadap sebuah jaminan terhadap kualitas layanan yang diterima pada tingkat tertentu sekarang ini makin mengemuka. Kemunculan teknologi ATM dan munculnya protokoI reservasi sumber daya pada tingkat Internet (RSVP) yang membagi kelas layanan yang diberikan berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan nampaknya mampu menjawab kebutuhan terhadap jaminan kualitas layanan.

Untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan terhadap sebuah aplikasi berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, kita membutuhkan sebuah mekanisme pengawasan dan manajemen kualitas layanan sepanjang jalur pengiriman Informasi.

Mekanisme pengawasan dan manajemen itu sendiri adalah mekanisme yang sangat rumit, kompleks dan melibatkan banyak aspek dalam jaringan. Mulai dari pertimbangan kapasitas penerima dan pengirim, kongesti, traffic shaping, fairness, lapisan protokol yang berbeda, distribusi parameter QoS dan sebagainya_ Mekanisme semacarn ini membutuhkan sistem yang intelejen dan terdistribusi untuk menghindarkan kompleksitas yang berlebihan.

Teknologi agent adalah sebuah solusi yang auk-up layak untuk memecahkan masalah tersebut. Agent adalah sebuah perangkat lunak yang dapat bergerak, intelejen,dan autonomous. TeknoIogi agent memungkinkan kita menempatkan titik-titik pengawas pada jaringan. Agent-agent dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain untuk melakukan tugas manajemen dan pengawasan QoS yang dibebankan.

Skripsi ini mencoba merancang sebuah platform untuk memetakan dan mendistribusikan parameter-parameter kualitas layanan kepada simpul-simpul antara jaringan. Tugas pemetaan dan pendistribusian ini merupakan salah satu bagian clan mekanisme pengawasan dan manajemen jaringan

Pada skripsi ini juga diperlihatkan bagaimana sebuah agent memetakan parameter QoS aplikasi ke dalam parameter QoS jaringan yang diperlukan untuk melakukan proses reservasi sumber day& Agent ini juga akan rnelakokan migrasi urituk mendistribusikan parameter basil pemetaan tadi.

---

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan tipe-J (agency cost of free cash flow tinggi) akan membuat laporan keuangan yang bersifat lebih konservatif dibandingkan perusahaan tipe non-J. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh efek moderasi hutang (H2), dividen (H3a), stock repurchase (H3b), persistensi perusahaan dalam menahan kas (H4), dan tata kelola perusahaan (H5) dalam mempengaruhi hubungan antara tingkat agency cost of free cash flow dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua ukuran konservatisme, yakni konservatisme ukuran akrual dan konservatisme nilai pasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terkait hubungan antara tingkat agency cost of free cash flow dan tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan untuk kedua ukuran konservatisme. Sedangkan kedua ukuran konservatisme menunjukkan bahwa variabel moderasi tidak berpengaruh, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara tingkat agency cost of free cash flow dan tingkat konservatisme laporan keuangan pada perusahaan. ...... The objective of this research is to investigate whether the J-type firm (high agency cost of free cash flow) will have more conservative financial report compared with non J-type firm. Moreover, this research also aim to investigate the effect of debt (H2), dividend (H3a), stock repurchase (H3b), cash persistency (H4), and corporate governance (H5) as moderating variables in the relationship between agency cost of free cash flow and conservative financial report. This research uses two measures of conservatism, accruals and market. The result shows that there is a positive and significant relationship between agency cost of free cash flow and conservative financial reporting for the two measures. And for the moderating variables, both measures show that there are no effects, which means the moderating variables have no effect in the relationship between agency cost of free cash flow and conservative financial report.

Abstrak :
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan SPAM memerlukan pengembangan. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jaringan distribusi pada aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas di Perumahan Cipta Graha Permai; menganalisis parameter hidrolik menggunakan aplikasi EPANET 2.2 dengan skenario pengembangan jumlah penduduk Perumahan Cipta Graha Permai serta pengembangan jaringan distribusi Perumahan Emerald City; memodelkan sisa klor di jaringan distribusi di aplikasi EPANET 2.2. Metode yang digunakan dalam evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi berdasarkan proyeksi penduduk model logistik dengan standar kebutuhan air sebesar 100 L/Orang/Hari. Untuk mengevaluasi dan memodelkan kualitas air berdasarkan penelitian di lapangan. Evaluasi kualitas air mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan RI. Untuk evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi mengacu pada Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Berdasarkan evaluasi kondisi eksisting, kuantitas pendistribusian air sebesar 1,79 L/detik. Untuk kualitas air parameter kekeruhan sebesar 0,36 NTU; 0,26 NTU; 0,16 NTU; 0,85 NTU, total koliform dan E. Coli sebesar 0 jumlah per 100 ml sampel. Konsentrasi sisa klor di reservoir sebesar 0,12 mg/L dan di masing-masing Sambungan Langsung (SL) sebesar 0,06 mg/L; 0,03 mg/L; 0,05 mg/L. Secara kontinuitas, pendistribusian air telah didistribusikan selama 24 jam. Hasil analisis parameter hidrolik di EPANET 2.2 tekanan dan kecepatan dalam pipa di Perumahan Cipta Graha Permai sebesar 0,3 m; 0,01 m/detik sedangkan di Perumahan Emerald City sebesar 0,3 m; 0,01 m/detik. Berdasarkan permodelan sisa klor di jaringan distribusi eksisting di sepanjang jaringan sebesar 0,12 mg/L. Dari hasil evaluasi kondisi eksisting pendistribusian air sudah memenuhi baku mutu secara kuantitas dan kontinuitas. Namun, pada aspek kualitas sisa klor di SL belum memenuhi baku mutu. Dari analisis parameter hidrolik belum memenuhi kriteria desain pipa distribusi. Berdasarkan permodelan sisa klor tidak adanya penurunan konsentrasi di sepanjang jaringan pipa. ......The drinking water supply system (SPAM) in Indonesia, especially in Bogor district, is managed by the Tirta Kahuripan Drinking Water Company. As time goes by, SPAM maintenance needs development. Therefore, it is necessary to evaluate and develop the distribution network. The study aims to identify the existing conditions of the distribution network in terms of quantity, quality, and continuity in the Cipta Graha Permai Housing; analyze the hydraulic parameters using the EPANET 2.2 application with the development scenario of the number of people in Cipta Graha Permai Housing as well as the development of the Emerald City Housing Distribution Network; model the residues of chlorine in the distribution network in EPANET 2.2. The method used in evaluating and developing the distribution network is based on the population projections of the logistic model with the standard water needs of 100 L / Person / Day. To evaluate and model water quality based on field research. Water quality assessment refers to the Rules of the Ministry of Health RI. For evaluating and developing the distribution network, refer to the Ministry of Public Works and People's Housing RI Regulations. Based on the assessment of existing conditions, the amount of water distribution was 1.79 l/second. For water quality, the hardness parameters are 0.36 NTU; 0.26 NTU; 0.16 NTU; and 0.85 NTU. Coli is 0 quantity per 100 ml sample. The residual chlorine concentration in the reservoir was 0.12 mg/L, and each Direct Connection (SL) was 0.06 mg / L; 0.03 mg / l; 0.05 mg/l. Continuously the water distribution has been distributed over 24 hours. The result of the analysis of hydraulic parameters in EPANET 2.2 pressure and speed in the pipe in Cipta Graha Permai Housing was 0.3 m; 0.01 m / second, while in Emerald City Housing, 0.3m; 0.01 m / second. Based on the modelling of chlorine residues in network distribution existing along the network of 0.12 mg/L. From assessing existing conditions, the water distribution has fulfilled the quality standards in quantity and continuity. However, in terms of quality, residual chlorine in SL has not fulfilled the quality standards. The analysis of the hydraulic parameters did not fulfil the design criteria of the distribution pipe. Based on the residual chlorine model, there was no decrease in concentration along the pipeline.

Abstrak :
Peran seorang apoteker sangat dibutuhkan dalam memastikan setiap kegiatan sesuai dengan pedoman CDOB dan ketentuan perundang-undangan pada pelakasanaan pelayanan kefarmasian di bidang distribusi. Cold Chain Product (CCP) merupakan produk yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kondisi suhu selama proses pendistribusian. Kondisi suhu pada proses pendistribusian produk vaksin (CCP) harus terjaga pada rentang antaran 2-8o C. Pentingnya kondisi suhu selama proses pendistribusian dari produk CCP menyebabkab sarana yang digunakan pada proses pendistribusian produk CCP harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Validasi suhu cool box dilakukan untuk memastikan proses pendistribusian vaksin sesuai dengan persyaratan sehingga kualitas produk vaksin (CCP) dapat tetap terjaga. ......The role of a pharmacist is very much needed in ensuring that every activity is in accordance with CDOB guidelines and statutory provisions on the implementation of pharmaceutical services in the field of distribution. Cold Chain Product (CCP) is a product that requires special attention to temperature conditions during the distribution process. Temperature conditions in the process of distributing vaccine products (CCP) must be maintained in the range of 2-8o C. The importance of temperature conditions during the distribution process of CCP products causes the facilities used in the distribution process of CCP products to be validated first. Cool box temperature validation is carried out to ensure the vaccine distribution process meets the requirements so that the quality of the vaccine product (CCP) can be maintained.

Abstrak :
Energi khususnya tenaga listrik sangat penting untuk pembangunan ekonomi;Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 menilai bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tenaga listrik harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian pengembangan sektor ketenagalistrikan juga bergantung terhadap ketersedian infrastruktur penunjangnya. Khususnya dalam hal ini di bidang ketenagalistrikan yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan adalah Sistem Penyimpanan Energi atau Energy Storage System (ESS). ESS memenuhi fungsi penting dalam sistem energi, khususnya dalam memastikan stabilitas dan keandalan pasokan. Pada dasarnya aturan terkait ESS juga disinggung dalam peraturan turunan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan yang ada saat ini atau yang sudah ada tidak mengatur secara rinci teknologi penyimpanan. Sehingga mengingat sektor ini tergolong baru di Indonesia dan peraturan utamanya baru saja diundangkan, pelaksanaan proyek penyimpanan energi masih memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah atau penerbitan peraturan lebih lanjut di tingkat menteri. ......Energy, especially electric power, is very important for Indonesia's economic development. This then makes electric power an important production branch for the state and which controls the livelihoods of many people, so that the Constitutional Court in its Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 considers that in accordance with Article 33 paragraph (2) of Law No. - the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia electric power must be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. However, the development of the electricity sector is also supported by the availability of supporting infrastructure. Especially in the electricity sector, which uses new and renewable energy sources, namely the Energy Storage System (ESS). The ESS fulfills an important function in the energy system, particularly in ensuring and ensuring supply. Basically, the rules related to ESS are also mentioned in the derivative regulations of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, to be precise in Government Regulation (PP) No. 25 of 2021 concerning Implementation of the Energy and Mineral Resources Sector. The current or existing regulations are not regulated in detail on storage technology. So considering this sector is relatively new in Indonesia and especially recently promulgated, the implementation of energy storage projects still requires policy from the government or further publication at the level.

Abstrak :
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui kegiatan Sub Penyalur yang merupakan kebijakan Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam peran strategisnya untuk menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM melalui kegiatan Sub Penyalur. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data/informasi melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, organisasi publik, peran strategis, dan teori barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPH Migas sebagai institusi pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM telah menjalankan peran strategisnya yaitu dengan merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sub Penyalur sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM dapat terjaga. Adapun saran untuk BPH Migas adalah agar lebih meningkatkan sosialisasi Sub Penyalur ke Pemerintah Daerah yang daerahnya sulit terjangkau oleh penyalur resmi. ...... Oil Fuel is a vital commodity and controls the livelihoods of many people throughout the territory of Republic of Indonesia. The government responsibility to ensure the availability and distribution of fuel in all regions of Indonesia as mandated in Law Number 22 year 2001 concerning Oil and Gas. Through the Sub-Distributors program which are government policies, in this case carried out by the Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in its strategic role to keep and control the availability and distribution of oil fuel to the Outermost, Leading and Remote (3T) areas. This study aims to analyze the strategic role of Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in the supply and distribution of oil fuel through the Sub-Distributors program. In this study, information collection techniques were used through in-depth interviews and literature studies. The theories used are public policy, implementation of public policy, public organization, strategic role, and public goods. The results of the study indicate that Downstream Regulatory Body in Oil and Gas as a government institution in the supply and distribution of oil fuel has carried out its strategic role, namely by planning, coordinating the Sub-Distributors program so that the availability and distribution of oil fuel can be maintained. An advice for Downstream Regulatory Body in Oil and Gas to improve more further the socialization regarding Sub Penyalur Program to the regional government.

Abstrak :
Pedagang Besar Farmasi (PBF) berperan penting menangani hingga mendistribusikan sediaan, termasuk sediaan yang sensitif terhadap lingkungan sekitar seperti produk CCP. Salah satu cara memastikan kualitas cold chain product ketika proses distribusi adalah dengan melakukan validasi proses pendistribusian itu sendiri dengan tujuan untuk mengamati suhu yang dihasilkan pada pengemasan cold chain product. Validasi pendistribusian cold chain product dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan pengemas berupa styrofoam serta 6 water pack dan diamati suhunya menggunakan data logger. Pengemasan cold chain product dengan styrofoam menggunakan 6 water pack belum mampu menjaga suhu pada rentang suhu 2-8ºC selama proses pendistribusiannya sehingga perlu dilakukan validasi kembali untuk memastikan kualitas cold chain product. ...... Pharmaceutical wholesalers (PBF) play an important role in handling and distributing preparations, including preparations that are sensitive to the surrounding environment such as CCP products. One way to ensure the quality of cold chain products during the distribution process is to validate the distribution process itself with the aim of observing the temperature produced in the packaging of cold chain products. The validation of the distribution of cold chain products was carried out experimentally using a packaging in the form of styrofoam and 6 water packs and the temperature was observed using a data logger. Cold chain product packaging with styrofoam using 6 water packs has not been able to maintain the temperature in the temperature range of 2-8ºC during the distribution process, so it needs to be re-validated to ensure the quality of the cold chain product.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang yang terjadi dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang berpotensi pemerintah menanggung kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang selama ini berjalan masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko penyusutan alamiah, risiko penyaluran kepada yang berhak atas bahan bakar bersubsidi, dan risiko penentuan harga bahan bakar yang berdampak pada perhitungan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

---

ABSTRAK
This research aims to find out risks that may occur in a distribution process of subsidized fuel which, in turn, potentially incur losses to the government.Research results show that in what has hitherto been the running, standard process of subsidized fuel distribution, the risks are still extant.These risks are: risk of natural depreciation (of prices), risk of distribution of subsidized fuel for the entitled party, and risk of fuel pricing which has impact to the calculation of the amount of subsidy that must be borne by the government.