Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suburbanisasi adalah suatu proses yang mampu mengubah suatu kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan. Selain perubahan penggunaan tanah, penduduk yang tinggal dalam wilayah yang terkena imbas suburbanisasi juga mengalami perubahan sistem penghidupan. Kecamatan Citeureup yang semula merupakan kawasan pedesaan yang luas, saat ini sudah berkembang menjadi suatu kawasan transisi perkotaan di mana sebagian wilayahnya dipadati oleh aktivitas industri dan permukiman. Perkembangan wilayah Citeureup tidak dapat dipisahkan dari proses suburbanisasi yang ditandai dengan perkembangan wilayah itu sendiri dan masuknya penduduk pendatang ke wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial dari aktivitas konsumsi penduduk asli pada tiga periode suburbanisasi, serta kaitannya dengan interaksi terhadap penduduk pendatang dan jarak antara rumah penduduk asli dengan pusat pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan keluarga penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah Citeureup setidaknya sejak tahun 1970an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari wilayah kecamatan. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, kebutuhan tersier dipenuhi dari tempat-tempat di luar kawasan pedesaan. Sementara itu, dari periode ke periode, untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, penduduk cenderung menyesuaikan diri. Penyesuaian ini terjadi beriringan dengan perkembangan wilayah di sekitar tempat tinggal penduduk. Jarak fisik dan jarak sosial juga memberikan dampak, namun tidak berperan besar, karena sebagian besar informan merasa keberadaan penduduk pendatang tidak berpengaruh vital terhadap keputusan konsumsi mereka. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan memberikan pengaruh terhadap pola spasial konsumsi penduduk asli. Di sisi lain, kehadiran penduduk pendatang tidak memberikan efek vital kepada penduduk asli. ......Suburbanization is a process that change rural areas into urban areas. Besides land use changes, people that live in the area also facing their livelihood transformation as well. Kecamatan Citeureup, which was a large rural area, at present developed as a transitional urban area where parts of its area overflowing with industrial land and settlements. The development of Citeureup area is inseparable from the process of suburbanization which is indicated by the development of the region and the influx of migrant population to this region. The objective of this research is to find out the the spatial pattern of local people consumption in three periods of suburbanization, regard to their interaction with the immigrants and their home location to the development center. This research uses qualitative methods through in depth interviews to families that live in the area at least since 1970s. The results show that not all needs could be fulfilled by the area. Since 1970 to the present time, tertiary need wass fulfilled from stores outside of the rural area. Meanwhile, from period to period, to fulfill the primary and secondary needs, people tend to adjust. This adjustment occurred along with the development of the area around the population rsquo s residence. Physical distance and social distance also make an impact, but it does not play a big role, because most of the informant feels that the presence of migrant has no vital influence on their consumption decisions. The conclusion of this study shows that development center give influence to the local people spatial pattern consumption. In the other hand, the presence of migrant population do not give any vital effect to the local people.

Abstrak :
Penelitian ini membahas strategi adaptasi para pendatang yang tinggal di lingkungan baru dengan menegosiasikan identitasnya dengan penduduk asli. Para pendatang berusaha untuk diterima oleh penduduk asli agar dapat hidup dengan aman dan nyaman di daerah barunya. Untuk diterima menjadi bagian dari masyarakat Pulau Enggano, para pendatang diharuskan untuk masuk ke dalam Suku Kaamay. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi serta dalam pengumpulan data melakukan observasi partisipatif, wawancara dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini ialah beberapa warga Pulau Enggano yang telah menetap disana serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini ialah para pendatang yang menetap di Pulau Enggano mampu untuk beradaptasi dan membuat dirinya diterima oleh penduduk asli dengan cara masuk ke dalam Suku Kaamay. Suku Kaamay menjadi kendaraan pendatang agar mereka dapat bertahan hidup dan menegosiasikan identitas mereka agar menjadi bagian dari budaya masyarakat Pulau Enggano. Identitas ini membuat para pendatang secara langsung menjadi bagian dari masyarakat Enggano dengan hak dan kewajibannya dalam aturan adat. Sehingga dalam penelitian ini terlihat bahwa Suku Kaamay mempunyai peranan penting dalam proses negosiasi identitas antara pendatang dengan penduduk asli untuk menjaga hubungan agar dapat terjalin dengan baik. ......The study discusses the adaptation strategies of immigrants living in new neighborhoods by negotiating their identities with natives. The migrants strive to be accepted by the natives in order to live safely and comfortably in their new area. To be accepted into the community of Enggano Island, migrants are required to enter the Kaamay Tribe. This research was conducted using ethnographic methods as well as in data collection conducting participatory observations, interviews and literature studies. Informants in this study are some residents of Enggano Island who have settled there as well as community leaders. The result of this study is that the migrants who settled on Enggano Island were able to adapt and make themselves accepted by the indigenous people by entering the Kaamay Tribe.The Kaamay tribe becomes a vehicle for migrants so that they can survive and negotiate their identity in order to become part of the culture of the Enggano Island community. This identity makes the migrants directly part of the Enggano community with their rights and obligations in customary rules. So in this study it is seen that the Kaamay tribe has an important role in the process of negotiating identity between immigrants and indigenous people to maintain relationships in order to be established properly.

Abstrak :
This paper looks at the deteriorating relations between the population of Sulawesi Utara and the approximately 35,000 internally displaced people (IDPs) who fled there from the neighboring province of Maluku Utara. These IDPs first began arriving in large numbers in November of 1999 when communal violence broke out on the islands of Ternate and Tidore in Maluku Utara. They continued arriving until the violence came to a halt in June of 2000.Initially, relations between the two groups were positive. However, the extended presence of 35,000 IDPs created several problems, including a decrease in wages and an increase in housing costs. Negative perceptions of IDPs and jealously over IDP aid have created further misunderstandings. Additionally, IDP experiences with locals have led them to distrust the local population. On a few occasions these tensions have broken out into violence, and some fear this is a foreshadowing of the future should large numbers of IDPs decide to stay in Sulawesi Utara. This paper examines the relationships between these groups, as well as some of the efforts made by international NGOs to address these issues.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia dan Australia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh kedua Negara tersebut adalah hutan dan segala hasilnya. Oleh karena itu, Negara wajib untuk melindungi kekayaan alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu ancaman bagi hutan Indonesia adalah kebakaran hutan. Penyebab kebakaran lahan tersebut bisa diakibatkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Penyebab dari faktor manusia ini bisa pula merupakan pembakaran lahan yang dilakukan oleh penduduk asli. Indonesia memiliki beberapa masyarakat adat yang melakukan pembakaran lahan sebagai bagian dari tradisi mereka. Hal ini juga terjadi di Australia, yang mana penduduk asli mereka masih melakukan praktek pembakaran lahan untuk kebutuhan sehari-hari

---

ABSTRACT
Indonesia and Australia blessed with abundant of natural resources. One of that natural resources is a forest. Therefore, the State is obliged to protect the natural resources, in this case the forest, that can be utilized for the welfare of the peoples. The major threat for the forest is a land clearing by fire. This land clearing can be caused by human factor or natural factor. The cause of this human factor can also be a land burning is done by natives. Indonesia and Australia have something in common on this problem. The Indigenous people of Australia have practice this land burning for a long time, because it?s one of their custom. Some Masyarakat Hukum Adat in Indonesia also doing this land clearing by using the fire for fulfil their daily needs

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak transformasi gerakan sosial petani koka penduduk asli (Cocaleros) menjadi partai politik Movimiento Al Socialismo (MAS) terhadap penguatan proses demokratisasi di Bolivia. Penelitian iniberangkat dari adanya permasalahan mengenai krisis representasi demokrasi perwakilan yang terjadi di Bolivia sejak tahun 1985. Krisis representasi demokrasi perwakilan ini ditunjukan dengan adanya oligarki partai politik tradisional dari hubungan yang harmonis dengan masyarakat Bolivia, khususnya dari kalangan penduduk asli. Ketimpangan sosial dan minimnya representasi politik yang dialami oleh penduduk asli Bolivia menimbulkan munculnya berbagai gerakan sosial sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah Bolivia. Salah satunya adalah Cocaleros, gerakan petani koka penduduk asli yang berusaha melawan kebijakan pemusnahan budidaya tanaman koka dengan dalih perang melawan narkotika. Cocaleros akhirnya bertransformasi menjadi partai politik dan terbukti menuai kesuksesan dengan terpilihnya Evo Morales sebagai presiden Bolivia yang pertama dari kalangan indigenous lewat pemilihan umum tahun 2005. Penelitian ini difokuskan untuk melihat dampak kemenangan partai etnik MAS terhadap proses demokratisasi di MAS dalam menata ulang bangunan demokrasi Bolivia yang sempat rapuh akibat krisis legitimasi dan kepercayaan dari masyarakatnya. ......The purpose of this research is to analyze the impact of indigenous social movement transformation of becoming a political party Movimiento Al Socialismo (MAS) concerning the democratization process in Bolivia. This study departs from the problems concerning the representation of the crisis of representative democracy in Bolivia since 1985. This representation crisis of the representative democracy was shown by the existence of the white oligarch traditional political party that were too centralized and failed to build a harmonious relationship with Bolivian society, particularly among the indigenous population. Social inequality and lack of political representation faced by indigenous peoples in Bolivia led to the emergence of various social movements as their basis for resistance against the Bolivian government. One of them is Cocaleros, movements of indigenous coca farmer who attempted extermination policy against the cultivation of coca plants on the pretext of war against narcotics. Cocaleros eventually turned into a political party and proved hugely successful with the election of Evo Morales as Bolivia's first president of indigenous people through general elections in 2005. This study focused on the impact of ethnic party MAS victory towards democratization process and Bolivia's new government effort to rearrange their fragile democratic institution that mostly caused by crisis of legitimacy and lack of trust in the society.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai fenomena terbentuknya aliansi gerakan penduduk asli (Indigenous Movement) dengan gerakan Kiri (Left Movement) yang merupakan dua kelompok utama dalam catatan historis perlawanan gerakan sosial melawan elit-elit oligarki politik dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri Bolivia. Seiring perjalanan waktu, perlawanan gerakan sosial dan elemen masyarakat mencapai puncaknya dengan terjadinya kasus privatisasi air pada tahun 2000 dan privatisasi gas di Bolivia pada tahun 2003. Dalam kedua peristiwa penting ini aktor-aktor gerakan sosial seperti Evo Morales dan partainya yang berbasis gerakan sosial penduduk asli, Movimiento al Socialismo berperan besar melakukan mobilisasi kolektif, konstruksi politik identitas serta pembingkaian wacana anti Neoliberalisme dan Imperialisme yang berhasil menyatukan perlawanan kolektif dari dua arus besar tradisi gerakan sosial yakni kelompok indigenous maupun kelompok Kiri yang pada masa lalu kerap terpecah-pecah akibat ideologi dan garis perjuangan yang berbeda. Implikasi teoritis berdasarkan hasil temuan data yang penulis dapatkan menunjukan adanya sumbangan penting penelitian penelitian ini dalam hal keterkaitan teori politik identitas, struktur kesempatan politik gerakan sosial, serta mobilisasi kolektif dan pembingkaian wacana gerakan sosial dengan fenomena nyata terbentuknya aliansi perlawanan bersama gerakan penduduk asli bersama dengan gerakan Kiri. Terbentuknya aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri sebagaimana temuan penulis ini terbukti memiliki andil besar dalam membawa perubahan politik baru di Bolivia dengan tumbangnya kekuasaan politik rezim oligarki politik Neoliberal yang telah bertahan cukup lama. Selain itu, aliansi kolektif gerakan penduduk asli dengan gerakan Kiri tersebut juga berkontribusi mengantarkan Evo Morales tidak saja sebagai presiden dari kalangan ras penduduk asli tetapi juga pemimpin yang lahir dari latar belakang kuat perjuangan gerakan sosial untuk pertama kalinya melalui pemilihan umum tahun 2005 di Bolivia.

---

This research discusses about the phenomenon of the establishment of the alliance between the Native Social Movement (Indigenous Social Movement) and the Left Movement which are two major groups in the historical record of social movement resistance against the rule of oligarchic political elites and international financial institution that often intervenes in Bolivia?s domestic affairs. After a long period of resistance, the social movement resistance in Bolivia reached it?s peak momentum with the occurence of water and gas privatization in the year of 2000 and 2003 respectively. In both of these important events in history of Bolivia, social movement actors such as Evo Morales and his political party based on native social movement, namely Movement Toward Socialism (Moviemiento al Socialismo or MAS) play their major role to mobilize collective struggle of social movements, constructing common political identity and making a framing social movement discourse of anti Neoliberalism and Imperialism which succeeded in uniting collective resistance of the two largest mainstreams of social movements in Bolivia, namely the Native Social Movement and the Left Movement. In the past, both of these movements are often fragmented to each other due to differences of their ideological and platform of struggle. The Theoritical Implication according to the data find by the author in this research shows the importance of this research and academic contribution in terms of the interrelation between political identity theory, social movement political opportunity structure theory, collective mobilization theory and social movement framing discourse theory with empirical (real) phenomenon of the establishment of collective resistance alliance between Indigenous Movement and the Left Movement against Neoliberal Oligarchic government in Bolivia. This Alliance of social movements proved posessing large contribution in the collapse of Neoliberal oligarchic regime and succeeded to bring Evo Morales not only as the first president from the native people of Bolivia but also a president which have a strong background from social movement through the Bolivian election in 2005.