Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Sudirman, author

Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum: studi terhadap putusan MA No. 55 PK/Pid/1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis

Dalam rangka merealisasikan putusan hakim yang mencerminkan proses hukum yang adil, ada tiga komponen penting yang harus dipenuhi yaitu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai tersangka/terdakwa/terpidana, dan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Ketiga komponen di atas pada hakikatnya telah mampu...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eva Achjani Zulfa, author

Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)

ABSTRAK
Praktek penyelesaian perkara pidana melalui jalur ?musyawarah? antar pelaku dan korban Serta masyarakat yang terlibat didalamnya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam prakteknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Dalam praktik, perdamaian sebagai hasil akhir dari rnusyawarah yang terjadi menjadi kunci penutup permasalahan...

Depok: 2009

D1029

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Erianto N., author

Analisis terhadap asas subsidiaritas dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia = Analysis on the subsidiary principle in environmental crime enforcement in Indonesia

Keberadaan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup masa kini dan masa depan. Asas subsidiaritas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29217

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jocky Fernando, author

Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan Implikasi Hukumnya Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY) = Decision Of Honorary Board Of Notaries As Object Of State Business Interests and Implications Of Law In Criminal Law (Case Study Verdict of High Court of State Business Surabaya Number 156/B/2017/PT. TUN.SBY

Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bima Bagus Saputra, author

Studi Komparatif Mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Saham Pada Pasar Modal di Indonesia dan Hong Kong = Comparative Study on Criminal Law Enforcement against Crime of Stock Manipulation in the Capital Market in Indonesia and Hong Kong

Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian