Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikaji berdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukum nasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing dan praktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan penenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturan internasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturan khusus secara spesifik tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksi pidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya

---

ABSTRACT
This thesis discusses the sinking of foreign fishing vessels conducted by the Indonesian government as an effort in combating IUU fishing are assessed on the basis of international law. The sinking of foreign fishing vessels aims to show that the Indonesian Government is protecting its territorial sovereignty and its natural resources. This thesis discussed the rules of international law and national law on IUU Fishing as well as about the sinking of foreign fishing vessels and the practice of its implementation in Indonesia. The result of this thesis is that the sinking actions conducted by the Indonesian Government is in accordance with the rules sets in the national law, namely Article 69 paragraph (4) of the Law of Fisheries, as well as international rules in UNCLOS 1982. In UNCLOS 1982, there was no specific rules relating the IUU Fishing. However, there are provisions on criminal jurisdiction that can be applied to foreign fishing vessels that performs illegal fishing in the territorial sovereignty of the country such as the territorial sea. Relating to the fisheries crime that occurred in the EEZ, the UNCLOS 1982 stated that a coastal state has sovereign rights which are exclusive for the exploration and exploitation of natural resources and take the necessary action, including boarding, inspection, arrest and do the judicial process, as necessary to ensure the compliance of its legislation