Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi hubungan istimewa di PT JMA. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen transfer pricing guna menjadi bukti pendukung bagi otoritas perpajakan Indonesia yang menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berada pada tingkat harga yang wajar dan bebas dari upaya penghindaran pajak.Analisis dalam penelitian ini meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan indikator tingkat laba, perhitungan indikator tingkat laba berdasarkan laporan keuangan, penentuan kriteria dan pengolahan data pembanding, dan kesimpulan hasil rentang kewajaran.

---

ABSTRACTThis final project discusses the application of the arm`s length principle in Affiliated Party Transactions at PT JMA. The application of the arm`s length principle is part of the process of drafting transfer pricing documents to be supporting evidence for the Indonesian taxation authority which explains that transactions conducted by companies with related parties are at a reasonable price level and free from tax avoidance efforts.The analysis in this study includes identification of special relationships and affiliate transactions, comparative analysis, selection of transfer pricing methods, selection of profit level indicators, calculation of profit level indicators based on financial statement, determining criteria and processing of comparative data, and conclusions on the arm`s length range."

"ABSTRACTArms Length Principle ALP sebagai prevailing approach dalam analisis transfer pricing memiliki beberapa kelemahan sehingga muncul gagasan mengenai Global Formulary Apportionment sebagai pendekatan alternatif. Namun, OECD secara tegas menolak pendekatan non-ALP dan menyebutkan bahwa Profit Split Method PSM dapat memberikan solusi atas beberapa kelemahan ALP. PSM sendiri merupakan metode transfer pricing yang dianggap kompleks dengan beberapa kesulitan terutama dalam mengakses informasi afiliasi luar negeri. Kebijakan Country by Country Reporting CbCR mepersyaratkan perusahaan multinasional untuk melaporkan informasi keuangan seluruh anggota grup usaha secara global. Keberadaan informasi dalam kerangka kebijakan tersebut perlu dikaji apakah dapat berguna bagi penerapan PSM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa qualitative interview dan qualitative document. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSM di masa datang akan menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan perusahaan multinasional dan proyek Anti-BEPS Base Erosion and Profit Shifting. Meskipun, penerapan PSM di Indonesia pada saat ini masih tergolong jarang karena terdapat kesulitan-kesulitan tertentu yang ditemui oleh Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Data CbC Report semata-mata tidak dapat dijadikan dasar penerapan PSM karena akan muncul beberapa permasalahan terkait aspek yuridis dan praktis. Namun demikian, CbC Report masih dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan PSM dengan dikolaborasikan dengan data dan informasi lain seperti yang berasal dari dokumen lokal, dokumen induk, dan laporan keuangan.

---

ABSTRACTArm 39s Length Principle ALP as a prevailing approach in the transfer pricing analysis has several shortcomings so that the idea of Global Formulary Apportionment emerged as an alternative approach. However, OECD has strongly rejected the non ALP approach and said that Profit Split Method PSM can provide solution to some of ALPs weaknesses. PSM itself is a transfer pricing method that is perceived to be complex with some difficulties especially in accessing foreign affiliate information. The Country by Country Reporting CbCR policy requires multinational enterprises MNEs to globally report the financial information of all business group members. The existence of information within the policy framework needs to be assessed as to whether it can be useful for the application of PSM. This research uses qualitative approach with the data collection techniques are qualitative interview and qualitative document. The result shows that PSM will become increasingly important in the future along with the development of MNEs and Anti BEPS Base Erosion and Profit Shifting Project. Even though, the application of PSM in Indonesia at this time is still rare because there are certain difficulties encountered by taxpayers and tax authorities. The data of CbC Report solely can not be used for the basis of PSM application because there will be several problems related to juridical and practical aspects. However, CbC Report can still be utilized by the taxpayers as a basis for PSM application by collaborate it with other data and information e.g. which comes from the local files, master files, and financial reports."

"Laporan magang ini membahas analisis penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 PMK-213 mengenai Dokumen Transfer Pricing Transfer Pricing Documentation/TPD pada PT LLL yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menyelenggarakan dokumen tersebut. Analisis dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan TPD dan kesesuaian isi TPD yang dibuat PT LLL dengan PMK-213. Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar TPD yang dibuat PT LLL telah sesuai dengan PMK-213. Hasil analisis juga menunjukkan adanya peraturan perpajakan yang saling tumpang tindih dalam mengatur ketentuan terkait TPD. Selain itu, hasil analisis menunjukkan perlu adanya pedoman pembuatan TPD yang detail sebagai pelengkap PMK-213.

---

This internship report aims to analyze the implementation of Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.03/2016 PMK-213 on Transfer Pricing Documentation TPD of PT LLL which is a domestic taxpayer who has an obligation to store and hold the document. The analysis is conducted by giving the explanation about the process involved in creating TPD of PT LLL and the conformity of its content with PMK-213.

Based on the analysis, most of the contents of TPD have been in line with PMK-213. The result of the analysis also shows the existence of tax laws that overlap in regulating the provisions related to TPD. In addition, the result of the analysis indicates that there is a need for a detailed guideline on the making of TPD as a complement to PMK-213."

"Laporan magang ini merupakan hasil analisis selama magang di DEF Indonesia, menggambarkan dan mengevaluasi alat dan proses benchmarking dalam penyusunan dokumen lokal untuk menentukan harga transfer di DEF Indonesia. Laporan ini membahas metode pendapatan bersih transaksional dan biaya bersih ditambah kenaikan harga sebagai indikator tingkat keuntungan. Dalam laporan ini, salah satu klien korporat DEF di Indonesia dijadikan sampel. Berdasarkan penilaian ini, dapat disimpulkan bahwa fase benchmarking DEF Indonesia benar-benar dapat diandalkan dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Prosedur dan alat yang digunakan oleh DEF Indonesia akan menghemat waktu sehingga efisien dalam membuat dokumen harga transfer lokal DEF Indonesia.

---

This internship report is the outcome of a DEF Indonesia internship evaluation. The benchmarking tools and methods used in the preparation of local papers to establish transfer pricing at DEF Indonesia are described and evaluated in this study. The transactional net income approach is utilized, with net costs plus mark-up used as the profit level indicator. One of DEF's corporate clients in Indonesia is profiled in this paper. Based on this evaluation, it can be stated that DEF Indonesia's benchmarking phase is reliable and adheres to all applicable rules and regulations. DEF Indonesia's methods and tools save time, making it more efficient in preparing DEF Indonesia local transfer pricing document."

"Pemerintah melalui Kemenkeu menerbitkan PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dalam rangka untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan APA dengan standar minimum BEPS Action Plan 14 dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan APA agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberlakuan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengacu pada BEPS Action Plan 14 dalam mengatasi permasalahan APA di Indonesia dan menganalisis tantangan dan hambatan penerapan APA di Indonesia pasca pemberlakuan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengacu pada BEPS Action Plan 14. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari diterbitkannya PMK 22/2020 terhadap permasalahan penerapan APA di Indonesia sampai dengan saat ini adalah penerapan APA di Indonesia semakin menunjukkan prospek yang baik dan sudah sesuai dengan OECD TPG dan BEPS Action Plan 14. Selanjutnya, WP atau konsultan pajak dan DJP masih menemukan beberapa tantangan seperti  WP atau konsultan pajak harus mengerti dan mendalami ketentuan-ketentuan penerapan APA, WP harus dapat dengan baik mengendalikan ekspektasinya dalam melaksanakan proses APA, WP atau konsultan pajak harus terus menjaga hubungan yang baik dengan DJP, melakukan perundingan APA, menarik perhatian dari WP untuk  memanfaatkan APA, dan menyetarakan penerapan APA di Indonesia dengan penerapan APA di negara-negara OECD. Kemudian, hambatannya adalah keraguan dari WP untuk memberikan data confidential kepada DJP, masih terdapat keraguan dari WP dalam mengajukan APA karena terdapat ketentuan di dalam PMK 22/2020 yang bersifat restriktif dan kaku atau rigid, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia dari pihak WP atau konsultan pajak yang membantu WP dalam bidang transfer pricing terutama APA

---

The government through the Ministry of Finance issued PMK No. 22/PMK.03/2020 concerning Procedures for Implementing the Advance Pricing Agreement in order to adjust the implementing regulations of APA with the minimum standards of BEPS Action Plan 14 and improve the implementing regulations of APA to be more effective and provide legal certainty. This study aims to analyze the implications of the enforcement of PMK No. 22/PMK.03/2020 which refers to BEPS Action Plan 14 in overcoming APA problems in Indonesia and to analyze the challenges and obstacles to implementing APA in Indonesia after the enforcement of PMK No. 22/PMK.03/2020 which refers to the BEPS Action Plan 14. The research approach used is a qualitative approach and uses qualitative data collection techniques and qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the implications of the issuance of PMK 22/2020 on the problems of implementing APA in Indonesia to date are that the implementation of APA in Indonesia is increasingly showing good prospects and is in accordance with the OECD TPG and BEPS Action Plan 14. Furthermore, taxpayers or tax consultants and DGT still find several challenges such as taxpayers or tax consultants must understand and explore the provisions of APA implementation, taxpayers must be able to properly control their expectations in carrying out the APA process, taxpayers or tax consultants must continue to maintain good relations with DGT, conducts APA negotiations, attracts taxpayers' attention to utilize APA, and equates the implementation of APA in Indonesia with the implementation of APA in OECD countries. Then, the obstacles are the hesitation from taxpayers to provide confidential data to the DGT, there are still doubts from the taxpayers in submitting the APA because there are provisions in PMK 22/2020 which are restrictive and rigid, and the lack of quality human resources from the taxpayers or tax consultants who assist taxpayers in the field of transfer pricing, especially APA."

"Laporan magang ini merupakan hasil evaluasi selama melakukan kegiatan magang di ABC Indonesia yang membahas dan mengevaluasi prosedur dan alat untuk benchmarking dalam persiapan Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer di ABC Indonesia menggunakan metode laba bersih transaksional. Dalam laporan ini, 3 perusahaan klien ABC Indonesia dipilih untuk menjadi sampel. Berdasarkan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur benchmarking di ABC Indonesia lengkap dan dapat diandalkan sehingga mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Alat-alat yang digunakan di ABC Indonesia juga membantu mendukung efisiensi waktu pada persiapan Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer di ABC Indonesia.

---

This internship report is the result of an evaluation during the internship at ABC Indonesia that discusses and evaluates the benchmarking procedures and tools in the preparation of Transfer Pricing Local File Documents in ABC Indonesia using the Transactional Net Margin Method. In this report, 3 ABC Indonesia client companies are selected as samples. Based on the evaluation, it is concluded that the benchmarking procedures in ABC Indonesia are complete and reliable so that it follows the applicable laws and regulations. The tools used in ABC Indonesia also assisted endorsing the time efficiency on the preparation of Transfer Pricing Local File Documents in ABC Indonesia."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."