Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbatasnya sumber pendanaan dalam negeri mengakibatkan pemerintah membutuhkan pendanaan dari luar negeri, salah satunya dengan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dipandang jauh lebih menguntungkan bagi pendanaan pemerintah dikarenakan bunga yang ditawarkan rendah serta jangka waktu pembayaran yang cukup panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang telah menggunakan basis akrual terhadap perlakuan akuntansi dan pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdapat dalam pencatatan dan pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pendapatan Hibah disajikan dalam Laporan Operasional. ......The limitation of national fund resources causing the government in need of funding from foreign resources, one of which through external loan and grant (PHLN). PHLN are considered far more favorable to government funding due to the low interest offer and quite long payment period. This study aims to analyse the impact of the implementation of Government Regulation Number 71 year 2010 which uses accrual basis against accounting treatment and reporting for PHLN. The result of this analysis shows the ompact of the implementation of Government Regulation Number 71 year 2010 are in the recording and reporting of PHLN. Grant revenue are reported in Operational Report."

"Propinsi DKI Jakarta adalah daerah endemis DBD. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah pcnyakit DBD namun belum menunjukan hasil yang diharapkan hingga pada akhimya Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Bcrdarah Dengue (DBD) yang diberlakukan sejak 11 Juli 2007. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda tersebut menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hulcum normatifl Data primer dan sekunder mengenai pedoman, sumbcr daya dan manajemen pelaksanaan didapat melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dolcumen dari informan yang meliputi; Biro Hukum, Dinas Kcschatan, Dinas Ketentraman dan Ketertiban, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Askesmas Walikota Jakarta Timur Serta Suku Dinas Kesehatan, Kecarnatan, Kelurahan, Jmnantik dan masyarakat di Wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian yang dilakukan pada April minggu ke-4 hingga Juni Minggu ke-1 menunjukan bahwa pcraturan Gubemur sebagai petunjuk pelaksanaan belum tcrsusun, sumber daya yang rneliputi petugas, fasilitas penunjang, sumber dana dan peran serta masyarakat maupun manajemen pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharupkan. Ketidalctcrsediaan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan muatan yang diatur dalam Perda menggambarkan belum kuatnya komitmcn Pemerintah Daerah dalam menegakkan suatu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit DBD hingga berdampak pada belum tercapainya sasaran yang diharapkanya dalam menurunkan kasus DBD. ......The province of DKI Jakarta is an endemic area of dengue fever. Several attempts have been conducted to overcome the problem of dengue fever by the local government but have not yet shown any good result as expected, so the government of DKI Jakarta province finally issued the provincial regulation no.6 in 2007 about the control of dengue hemorrhagic fever (DHF), which has been implemented since july 11, 2007. The research conducted to tind out the implementation of this regulation is done by using qualitative method and normative law approach. Primary and secondary data about the guideline, resource and management of the implementation are obtained through in depth interview, focus group discussion and document review, informes, which are legal bureas, health department, public order department, local house representatives, mayor of east jakarta and the municipallity office of health, Kecamaran, Kelurahan, observer of mosquito larva (Jumantik), as well as residents in region of east Jakarta. The result of the research conducted in the 4th week of April to the lst week of June demonstrated that the govemortarial regulation as implementation instruction has not been formed as well as resources such as man power, supporting facilities and finance, community participation and implementation management have not been met as expected. The abstinance of and inappropriatness ofthe implementation as ordered in the provincial regulation shows that the commitment of the local government is not strong enough to uphold the provincial regulation no. 6 in 2007 about the control of dengue fever, resulting in not being able to meet the objective to reduce the number of cases of dengue fever."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal pada yayasan ABC. Yayasan ABC ini adalah yayasan yang berdiri sejak tahun 2001 yang bergerak dalam aktivitas sosial berfokus pada aktivitas pendidikan dan pemberdayaan. Pendanaan yayasan ini berasal dari individu pendiri yayasan yang juga berposisi sebagai dewan pembina. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melibatkan data primer dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini perbandingan efektivitas kebijakan dan penerapan pengendalian internal di Yayasan ABC ditinjau menggunakan standar acuan yang dikeluarkan oleh Commiittee of Sponsoring Organization (COSO) dalam bentuk kerangka pengendalian internal terpadu (COSO Internal Control Integrated Framework) yang diterbitkan pada tahun 2013 dan aturan hukum yang berlaku terkait yayasan. Hasil analisis terhadap poin-poin checklist kerangka pengendalian internal COSO menunjukkan bahwa Yayasan ABC telah cukup efektif dalam menetapkan dan merapkan kebijakan pengendalian internal. Hal ini dilihat dari 66 dari 77 poin checklist (85,7%) kebijakan pengendalian internal ada dan memenuhi standar acuan COSO. Terkait penerapan pengendalian internal sebanyak 66 dari 77 checklist poin (85,7%) terlaksana mengikuti kebijakan internal, 6 poin atribut tidak diatur dan tidak terlaksana (7,8%) dan 5 poin atribut (6,5%) tentatif yang artinya pelaksanaan poin atributnya tetap terlaksana meskipun tidak diatur dalam standar tertulis.

---

The aim of this study is to examine the effectiveness of internal control implementation on ABC Foundation. The ABC Foundation is a philantropicbased foundation that was founded in 2001 which focus on social activities concerning on poverty eradication through education empowerment, and enhancement of quality of lives. The funding of the ABC Foundation comes from single-family founder which also act as the chairman of the foundation. This is a case study involving primary data from interviews and secondary data from other resources.

This study uses descriptive analysis as research method. This study compares the level of effectiveness between the policies and its internal control implementation in ABC Foundation toward COSO internal control framework which published in 2013 and related government regulations. The analysis using 77 checklist point in COSO internal control evaluation template.

The analysis shows that 66 out of of the 77 checklist points (85.7%) of internal control policies in ABC Foundation are existed and suitable to COSO guidelines. For the implementation aspect, 66 out of 77 checklist points (85.7%) and internal implementation are following the ABC Foundation internal policies and 5 attribute points (6.5 %) are tentatively implemented which means the implementation is not based on the written policies."

"Kejahatan di bidang obat saat ini telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan lintas negara. Penyalahgunaan obat di Indonesia kini telah menjadi tren kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan kehancuran generasi bangsa kedepannya. Salah satu jenis obat yang saat ini sedang marak beredar di pasaran adalah Obat-Obat Tertentu (OOT). OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, dimana penggunaannya di atas dosis yang seharusnya bisa menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktivitas mental seperti gejala penggunaan narkotika dan psikotropika. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada teori indikator evaluasi kebijakan (Input, Process, Output, Outcome) milik Bridgman Davis (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan belum banyak dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penerapan peraturan ini juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam penurunan peredaran OOT di sarana illegal. Hal tersebut dibuktikan dari indikator hasil, yang menunjukan data meningkatnya jumlah situs yang dilakukan takedown tahun 2020 dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengalami kenaikan di tahun 2019. Sedangkan pada indikator dampak, pada masyarakat belum terasa dampaknya karena kejahatan OOT yang terus berulang diakibatkan sanksi yang belum memberikan efek jera.......Currently, drug crimes have become a form of transnational crime against humanity. Drug abuse in Indonesia has now become a crime trend that continues to increase from time to time. Not only has an impact on public health, but also on the economy and the destruction of future generations of the nation. One type of drug that is currently on the market is Certain Medicines (OOT). OOT is a drug that works in the central nervous system, where its use above the dose that should be able to cause dependence and changes in mental activity such as symptoms of narcotics and psychotropic use. The Food and Drug Supervisory Agency as the agency that manages supervision in the field of medicine and food strengthens its supervision by issuing BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Often Misused Medicines. This study aims to evaluate the application of these regulations in pharmaceutical service facilities by referring to the theory of policy evaluation indicators (Input, Process, Output, Outcome) by Bridgman Davis (2000). This study used a post-positivist research approach with data collection methods, namely in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the application of BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Often Misused, has not been widely complied with by pharmaceutical service facilities. The implementation of this regulation also has not had a too significant impact in reducing the circulation of OOT in illegal facilities. This is evidenced by the results indicator, which shows data on the increase in the number of sites carried out takedowns in 2020 and facilities that do not comply with the provisions have increased in 2019. Meanwhile, in the impact indicator, the impact on the community has not been felt because the repeated OOT crimes were caused. sanctions that have not provided a deterrent effect."