Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat umum, yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang kali. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat masih kurang dan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan efek jera bagi Notaris, hal itu terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. Disarankan untuk lebih meningkatkan sanksi yang ada supaya memberikan efek jera dan melibatkan masyarakat di dalam susunan Majelis Pengawas demi memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds for the benefit of the general public, who in carrying out their duties are supervised by the Notary Supervisory Board. The purpose of this study is to determine the extent of legal protection for the community and the application of sanctions to Notaries who commit violations repeatedly. This research is normative juridical because in examining the existing problems studied based on legal material or regulations that have to do with research material through library research to obtain secondary data. The results of the study indicate that legal protection for the community is still lacking and the application of sanctions by the Regional Supervisory Board does not provide a deterrent effect for Notaries, this is evidenced by the violations committed repeatedly by the Notary Netty Maria Machdar, S.H. It is recommended to further increase existing sanctions in order to provide deterrent effects and involve the community in the composition of the Supervisory Board in order to provide more legal protection to the community."

"Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor:X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah melakukan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi telah diatur dalam undang-undang, hanya saja Notaris tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

---

Foundation can be defined as a legal entity having separate assets and with basic principles of the State, aimed at public interests in the social, religious and humanitarian fields, and not for profit. Notary Public is a public official who draws up a Deed of Establishment and a Deed of Amended Articles of Association of the Foundation based on Law concerning Foundation as well as laws and regulations concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics (hereinafter referred to as the Code of Ethics). However, in practice, there were some Notaries Public who drew up deeds without being in compliance with Law concerning Notary Publics Profession and Code of Ethics, and they were not afraid of being subject to sanctions which would be imposed on them because they inflicted loss to either party. This study is intended to learn about the Notary Publics responsibility for drawing up a Deed of Meeting Resolutions and the imposition of sanctions on the Notary Public concerned in relation to the contents of the Deed of the HKBP Foundation failing to be in accordance with the Decision Letter of the HKBP Advisory Board Meeting (Rapat Dewan Pembina) as contained in Decision Letter of the Notary Supervisory Board of the Province of Special Capital Region of Jakarta Number 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019. It is a normative legal study because it analysed the issues based on materials of laws and regulations which were relevant to the study materials through literature in order to gain secondary data. The study results indicate that the Notary Public has performed their responsibility based on the provisions of drawing up of a Deed of Meeting Resolutions and the Notary Public concerned was not proven of violating any provisions of Law concerning Notary Publics Profession nor Code of Ethics so that no sanctions can be imposed on the Notary Public concerned."