Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung belum dilakukan secara optimal sehingga target penerimaannya belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi parkir serta strategi optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah sistem administrasi yang masih lemah, belum adanya sanksi yang ditetapkan, parkir liar, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kendala dalam sistem pengawasannya. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah dengan penyusunan beberapa strategi perencanaan yang akan dilakukan kedepan. ......The collections of parking charges in Bandung haven rsquo t done optimally so, it hasn rsquo t achieved the revenue target set. Based on that problem, this study aims to analyze factors inhibiting the collections system and strategy of optimizing parking charges in Bandung. The research applies qualitative approach and uses literature study and in depth interviews as data collection technique. The results showed that inhibiting factors in optimizing parking charges are the weak administration system, absence of sanctions, illegal parking, low understanding of the citizens, and constraints in supervision system. The strategy is by preparing several planning that will be done in the future.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.

Abstrak :
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah. ......Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue.

Abstrak :
Fiscal decentralization involves providing revenue adequacy on the part of regional government that includes revenue sharing of central held tax and non-tax revenues. The present revenue sharing mechanism involves individual income tax and natural resources revenues. This paper argues for the sharing of other central held taxes, the corporate income tax and value added tax as both taxes are a direct result of the region?s economic performance. The distribution of both taxes are based on each region?s economic performance which in itself is an incentive for the regions to enhance its economic performance. The proposed revenue sharing is also in line with the spirit of fiscal decentralization. The simulation results show that income tax and value added tax revenue sharing will increase funds that are being allocated to the regions to be 37% of total domestic revenues. The results also show that kabupaten/kota revenue on average increases about 7%. Kabupaten/kota will receive their fair share of revenue increases based on their economic performance. Other important findings from the simulation results are that the horizontal fiscal imbalance does not worsen as the impact of income tax and value added tax revenue sharing has been neutralized by the DAU formula. In other words, the DAU formula is fiscally ?equalizing?.