Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai pengakuan pendapatan dan pengakuan piutang PT P sebagai perusahaan penyedia data dan jasa yang berkaitan dengan Migas.Pengakuan pendapatan dilakukan sesuai jenis transaksi.Pendapatan atas penjualan data berdasarkan pesanan diakui saat pesanan diterima sebelum penyerahan barang.Pendapatan atas pemberian jasa jangka panjang diakui pada saat jasa telah diberikan.Hal ini mempengaruhi cara perusahaan ini dalam mengakui piutangnya.Pembahasan ini meliputi analisa pengakuan dan pengukuran dari sisi pendapatan dan piutang.Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dan piutang di PT P secara umum telah mengikuti prosedur yang diterapkan oleh manajemen perusahaan.Namun, masih terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT P agar pengakuan pendapatan dapat lebih disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku.

---

ABSTRACT
This internship report discusses about revenue and account receivable recognition in PT P as a data provider, and oil and gas service company. PT P recognize their revenue in two methods. First, the revenue is recognize before there is any item delivered. Second, the revenue is recognize after the service has been completed. Revenue recognition done based on the type of transactions. Revenue from data sales is recognized right when ordered items are received just before the items are handed over. This will affect the way this company acknowledges their account receivable. The discussion covers the recognize and measurement of each revenue and account receivable related to sales cycle. Analysis result indicate that PT P shows different behavior towards every transactions. Revenue from a long term purchase are recognized when the service is given or done. Revenue and account receivable in PT P generally have followed the procedure which have been defined by the company management. Although, there are a few things that can be done so that the revenue recognition can be more compatible with the standard of accounting.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode serta kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan PT.SMS. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode serta kebijakan pengakuan pendapatan PT.SMS tidak digunakan secara konsisten serta terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Melalui hasil yang diperoleh, sangat disarankan bagi PT.SMS untuk menggunakan metode secara konsisten serta memperbaiki sistem penagihan lebih efektif sehingga pendapatan dapat diakui pada periode nya. ......This study aims to analyse the revenue recognition in PT.SMS. The findings indicate that the accounting method and policy which used by the company has not been used consistenly and in some cases not comply to accounting standard in Indonesia. Thus, the results strongly suggest that corporate must use these policy and methods consistenly and the corporate also need to improve the invoicing process to be more effective in order to recognise the revenue on its period.

Abstrak :
ABSTRAK<>br> Prosedur audit atas PT OGP Indonesia dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengakuan pendapatan PT OGP Indonesia khususnya transaksi bill and hold sudah sesuai dengan PSAK 23 Revisi 2014 . Dari hasil proses audit yang sudah dilakukan bahwa akun pendapatan PT OGP Indonesia telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. Prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP PwC telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT<>br> The audit procedures of PT OGP Indonesia is done to have assurance that revenue recognition especially from bill and hold transaction is agree with PSAK 23.From the results that revenue rsquo s account has been presented fairly and free from material misstatement. The audit procedures which are applied by the public accountant firm, have complied with the theory and the standards which prevail.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis ketentuan pengakuan harta aset dan kewajiban liabilitas tambahan dalam rangka pengampunan pajak di Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70 PSAK 70 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena perbedaan antara ketentuan perpajakan dan akuntansi dalam mengatur pengakuan harta dan kewajiban pengampunan pajak berikut dengan dampaknya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbedaan terletak pada pemilihan saldo akun ekuitas antara ketentuan perpajakan dengan kebijakan akuntansi. Perbedaan tersebut memberikan dampak kepada Wajib Pajak yang ditinjau dari psychological cost dan kepastian hukum. ......This paper analyzed the regulations of additional asset and liability recognition based on tax amnesty program determined in Indonesia rsquo s Tax Amnesty Law. This study used qualitative approach to get a clearer understanding about the difference between tax and accounting policy in regulating the tax amnesty rsquo s asset and liability recognition along with the impacts. This study showed that the difference between tax and accounting policy was located in choosing the appropriate account under the equity balance. The difference gave some impacts to taxpayer that was analyzed from psychological cost and certainty principle.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas pengakuan pendapatan dan prosedur audit atas pendapatan PT Autumn yang dilakukan oleh KAP TYU. PT Autumn merupakan perusahaan online marketplace yang bergerak di bidang travel dan berbasis di Indonesia. PT Autumn mendapatkan pendapatan dari komisi penjualan produknya. Pendapatan yang menjadi ruang lingkup laporan magang ini adalah pendapatan komisi dari penjualan tiket pesawat (flight) dan reservasi kamar hotel (hotel). Berdasarkan evaluasi terhadap PSAK 23, pengakuan pendapatan flight dan hotel sudah sesuai dengan persyaratan dan PT Autumn bertindak sebagai agen sehingga mengakui pendapatannya sebesar jumlah bersih dari komisi yang diterima bukan jumlah yang ditagihkan ke pelanggan. Prosedur audit atas pendapatan berdasarkan ISA yang berlaku. Hasil prosedur audit yang dilakukan KAP TYU tersebut menemukan tidak adanya temuan yang signifikan pada pendapatan PT Autumn.

---

ABSTRACT
This internship report discusses the analysis of revenue recognition and revenue audit procedures that performed by KAP TYU. PT Autumn is an online marketplace that specialized in travel and based in Indonesia. PT Autumn earns revenue from sales commission of its products. The scope of this report is commission revenue from flight ticket sales and hotel room reservations. Based on the evaluation of PSAK 23, the recognition of flight and hotel revenues are in accordance with the requirements and PT Autumn acts as an agent so it reports its revenue on a net basis, the net amount of the commission received instead of the amount charged to the customer. Revenue audit procedures based on the applicable ISA. The results of the audit procedure conducted by KAP TYU found no significant findings on PT Autumn's revenue.

Abstrak :
ABSTRAK Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik saja. Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor :213/229/85/II/Um.Tu/Pdt. tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah : 1. apakah untuk suatu grosse akta dapat ditambah dengan syarat lain selain kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetentu; 2. Apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank. Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara. Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotik tidak terdapat masalah yang besar karena telah mempunyai peraturan yang lengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap.

Abstrak :
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memuat setidaknya empat elemen pengakuan masyarakat adat, di mana dua diantaranya berkaitan dengan masyarakat adat itu sendiri dan prinsip NKRI sebagai prasyarat pengakuan. Keduanya sejatinya mengandung bias paradigmatik kepada kebudayaan agraris. Konsep masyarakat adat sejak semula diidentikkan dengan hak ulayat atas tanah. Sementara prinsip NKRI mengalami proses ideologisasi oleh Angkatan Darat dan berkontribusi pada penyeragaman masyarakat adat. Oleh karenanya, orientasi maritim ditawarkan untuk mendekonstruksi bias-bias terrestrial tersebut. Penelitian ini kemudian disusun sebagai penelitian normatif, dengan pendekatan sosio-legal, perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan perbandingan. Dekonstruksi diajukan sebagai metode interpretasi utama, selain historis, sosiologis, dan sistematis. Diperoleh simpulan bahwa: 1) terdapat tiga model umum dalam pengakuan konstitusional masyarakat adat di Indonesia: implisit-terbatas (UUD 1945), pengakuan melalui pranata-pranata adat (Konstitusi RIS dan UUD 1950), dan eksplisit-terbatas (UUD NRI 1945); 2) bias terrestrial dalam konsep masyarakat adat berakar dari kelahiran konsep masyarakat adat itu sendiri, dan dipertahankan dalam proses pembentukan UUD NRI 1945. Perlu diingat bahwa terdapat masyarakat adat yang juga hidup di laut. Selain itu, terdapat pula masyarakat adat yang tidak mengenal konsep hak ulayat dan perlu dilindungi hak-hak lainnya; 3) untuk memecah ideologisasi NKRI, negara perlu (1) mengakui kemajemukan sebagai dasar pembentukan bangsa Indonesia, (2) mengakui subyektivitas konstitusional masyarakat adat secara gamblang, (3) mengafirmasi kecakapan masyarakat adat untuk bertindak selayaknya sebuah subyek hukum, dan (4)  menjabarkan kategori-kategori hak yang disandang masyarakat adat di Indonesia, termasuk skema perlindungan atas keberlanjutannya.

---

Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia contains at least four elements of recognition of indigenous peoples, while two of it (indigenous people concept and NKRI principle) contain paradigmatic bias towards agrarian culture. The concept of indigenous peoples was originally identified with customary rights to land (hak ulayat). While the principles of the NKRI experienced an ideologization process by the Army and contributed to the uniformity of indigenous peoples. Therefore, a maritime orientation is offered to deconstruct those terrestrial biases. This research was then compiled as a normative study, with a socio-legal, legislative, conceptual, historical, and comparative approach. Deconstruction is proposed as the main method of interpretation, besides historical, sociological, and systematic interpretations. The conclusion is that: 1) there are three general models in the constitutional recognition of indigenous peoples in Indonesia: implicit-limited (UUD 1945), recognition through customary institutions (RIS Constitution and 1950 Constitution), and explicit-limited (1945 Constitution NRI); 2) terrestrial bias in the concept of indigenous peoples is rooted in the birth of the concept of indigenous peoples themselves, and is maintained in the process of establishing the 1945 Constitution of the Indonesia. It is important to remember that there are indigenous people who also live within the sea. In addition, there are also indigenous people who do not recognize the concept of customary rights and need to be protected by their other categories of rights; 3) to break down the ideology of the NKRI, the state needs to (1) acknowledge pluralism as the basis for the formation of the Indonesian nation, (2) recognize the constitutional subjectivity of indigenous peoples explicitly, (3) affirm the skills of indigenous peoples to act accordingly, the categories of rights held by indigenous peoples in Indonesia, including protection schemes for their sustainability.

Abstrak :
Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil. ......Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors.