Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah melalui program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk melakukan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat. Dalam program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kabupaten/kota merupakan target sasaran dalam kebijakan ini termasuk Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kendala ndash; kendala yang dihadapi dalam pengalihan kewenangan, serta implikasinya pada penerimaan di Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Semarang sudah dilaksanakan walaupun mengalami keterlambatan yang dikarenakan proses pembentukan Peraturan Daerah retribusi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya penera yang dimiliki oleh Kota Semarang.

---

ABSTRACTAuthority decentralization on calibration re calibration service charge program based on Consolidation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 Concerning Local Governance which held by Indonesia Government is aimed to gain consumer protection and metrology services in the form of calibration re calibration services to citizens. The purpose of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, has the target groups which is regencies cities including Semarang. This thesis explains the analysis of the implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, the constraints which are existed at the process of the program implementation, and its impact on local revenues in Semarang. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies. Results of this study indicate that the program implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge in Semarang has been implemented despite the delay of the process including the constraints, such as formulating local regulation, budget limitation, and human resources deficiency in Semarang."

"Pengalihan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas jalan tol dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menimbulkan suatu permasalahan karena ruas jalan tol yang melewati lebih dari satu kabupaten/kota berlaku lebih dari satu Peraturan Daerah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam. Berdasarkan hasil anaisis, tahap penilaian dan penetapan PBB-P2 menjadi perhatian terkait penetepan Nilai Jual Objek Pajak NJOP. Ketetapan besarnya PBB-P2 setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan PBB-P2 menjadi alasan kenaikan Beban Umum dan Administrasi pada awal pengalihan kewenangan.

---

The transfer of authority of the Urban and Rural Property Tax PBB P2 on toll roads from the Central Government to the Regional Government creates a problem as toll roads passing through more than one regency city apply more than one Regional Regulation. The analytical techniques used in the study used qualitative analysis techniques based on the results of in depth interviews. Based on the results of analysis, the assessment and determination of PBB P2 becomes a concern related to NJOP. The magnitude of PBB P2 is increasing every year. The increase in PBB P2 became the reason for the increase in General and Administrative Expenses at the beginning of the transfer of authority."