Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengalihan utang atau disebut dengan take over kredit dalam perjanjian pembiayaan leasing dapat dilakukan sesuai ketentuan perjanjian pembiayaan, yaitu atas sepengetahuan pihak leasing atau perusahaan pembiayaan dan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum novasi atau pembaharuan utang. Namun, pada praktiknya masih sering dilakukan take over kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan pembiayaan atau disebut juga take over kredit di bawah tangan. Pada tulisan ini akan membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/ PN. PgP mengenai terjadi take over kredit di bawah tangan yang mengakibatkan terjadinya penahanan BPKB mobil, meskipun telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga karena pihak leasing tidak mengakui adanya take over kredit. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan menganalisis keabsahan perjanjian take over kredit di bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan leasing dan akibat hukumnya dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP. Pengalihan utang (take over kredit) yang dilakukan di bawah tangan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dan berdasarkan novasi pengalihan debitur tidak terjadi apabila kreditur belum membebaskan debitur dari kewajiban perjanjian. Akibat hukumnya adalah pihak ketiga tidak memiliki hak atas kepemilikan objek pembiayaan.

---

Debt transfer or credit takeover in a leasing financing agreement can be carried out in accordance with the provisions of the financing agreement, namely with the knowledge of the leasing party or finance company and must be carried out based on the legal provisions of novation or debt renewal. However, in practice, credit takeovers are often carried out without the knowledge and approval of the finance company or also known as underhand credit takeovers. This paper will discuss the case of Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN. PgP regarding an unofficial credit takeover that resulted in the detention of the car's BPKB, even though repayment has been made by a third party because the leasing party does not recognize the credit takeover. This paper uses the doctrinal research method with the aim of analyzing the validity of an unofficial credit takeover agreement in a leasing financing agreement and its legal consequences in Decision No. 3/Pdt.G/2019/PN.PgP. Credit takeover carried out unofficially is invalid because it does not fulfill the valid requirements of the agreement, namely the agreement of the parties and based on novation, the transfer of the debtor does not occur if the creditor has not released the debtor from the obligations of the agreement. The legal effect is that the third party has no right to ownership of the financing object."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah pada Bank X. Penerapan konversi ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundangundangan termasuk fatwa-fatwa DSN serta tumpang tindih dengan akadakad lainnya. Status hukum atas jaminan kredit/agunan berkaitan dengan konversi tersebut tidak disesuaikan dengan prinsip syariah. Melalui penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, diketahui tanggapan mengenai ketidaksesuaian atas pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah tersebut. Selanjutnya, diharapkan para pelaku perbankan syariah dan notaris memahami pelaksanaan pengalihan fasilitas kredit konvensional menjadi fasilitas pembiayaan syariah.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the implementation of conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility in Bank X. There is an inappropriate implementation toward such conversion in connection with the prevailing laws and regulation including Fatwa-Fatwa of National Board of Sharia (DSN) and there is an overlap between its aqad with others. Legal status of credit collateral related to such conversion is not in accordance with the sharia principle. Through normative research method with evaluative research type, it resulted in the inappropriate of implementation of such conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility. Furthermore, the sharia banking perpetrators and notary are expected to understand the implementation of conversion of conventional credit facility into sharia financing facility."