Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis multi-dimensi yang menimpa bangsa Indonesia, menyebabkan banyak kegiatan usaha mengalami guncangan terutama di aspek finansial. Demikian juga yang terjadi pada para investor yang memegang kuasa penyelenggaraan jalan tol di ruas-ruas jaringan jalan tol Jakarta Lingkar Luar, dimana yang bersangkutan terpaksa memberhentikan proyeknya karena tiadanya dana pinjaman dari Bank yang sebelumnya sudah siap untuk membiayai proyek tersebut dan puncaknya adalah terjadinya proses pemberhentian secara sepihak oleh Pemerintah qq. PT Jasa Marga. Saat ini, Pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan kembali proyek vital tersebut, sehingga telah dilakukan upaya yang intensif untuk mengundang para calon investor baru, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan sebagai simbol telah mulai pulihnya kepercayaan dan iklim investasi di Indonesia. Studi investasi pengambilalihan proyek jalan tol Jakarta lingkar luar ini, meliputi analisa kelayakan pada aspek finansial, dimulai dengan menghitung biaya-biaya yang harus dan masih ditanggung oleh investor baru, baik dalam hal biaya pengambilalihan saham atau asset yang sudah ada, menghitung biaya-biaya pembangunan sampai dengan proyeksi biaya-biaya selama masa penyelenggaraan dan proyeksi pendapatan dari hasil jalan tol melalui analisa proyeksi volume lalu-lintas pengguna jalan dan proyeksi tarif jalan tol serta rasio modal sendiri dengan pinjaman terhadap kebutuhan dana pembangunan. Dari analisa kelayakan didapatkan bahwa pada kondisi dengan masa konsesi minimal 24 dan maksimal 34 tahun lagi dengan tingkat kenaikan tarif otomatis per-tahun mengikuti inflasi yang terjadi di Indonesia didapatkan nilai Internal rate of return (IRR) bervariasi dari 27,64 % - 33,96 % dengan masa Payback period bervariasi dari 11,29 - 14,82 tahun. Sehingga proyek ini dapat dikatagorikan sangat layak untuk dilanjutkan pembangunannya.

Abstrak :
Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan perkembangan pasar, produk dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan uang dilakukan oleh XL maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari UU Nomor 5 Tahun 1999. Setelah pengambilaihan saham sampai dengan saat ini, XL hanya menguasai 30% (tiga puluh tiga persen) pangsa pasar selular di Indonesia. Namun terjadi peningkatan konsentrasi pasar setelah pengambilalihan saham, sehingga terdapat potensi terjadinya coordinated effect pasca pengambilalihan saham. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap perkembangan industri selanjutnya untuk mencegah timbulnya praktek persaingan usaha yang tidak sehat di dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia. ......Different from the merger,the acquisition of shares does not cause the other party broke up as a legal entity. The companies that are involved in the acquisition, legally still stands and operates independently, but there has been a transfer of control by the acquirer. Axis taken over by XL through post merger notification, in order to be effective, it is suggested that the process of mergers and acquisitions is done by pre-notification process which required amandement of the Act No. 5 of 1999. The Commission believes that in this case is XL must report market developments, products and rates every 3 (three) months for a period of 3 (three) years. If in the future there are anti-competitive behavior made by XL or it subsidiary, then the behavior is not excluded from the Act No. 5 of 1999. After the acquisition up to this time, XL only has a 30% (thirty three percent) of shares of the mobile market in Indonesia. However, there is an increase in market concentration after the acquisition, so there are potential for coordinated effects to occur after takeover. Therefore, the oversight to the development of the next industry practice to prevent unhealthy competition in the mobile telecommunications industry in Indonesia is necessary.