Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syarif Hidayatullah, author
Keberlakuan Pengaturan Pengambilalihan Aset Dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019 = The Applicability of Assets Acquisition Provision In KPPU Regulation No. 3 Years 2019
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrina Fianny, author
Pengambilalihan aset oleh yayasan yang memiliki kemiripan nama dengan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1324 K/Pdt/2019 = Acquisition of asset by a foundation that has name similarity to a foundation that has existed prior to the enactment of the foundation law: study of the supreme Courts Verdict number 1324 K/Pdt/2019
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Clarissa Frederika, author
Permasalahan hukum expropriation atas kepemilikan investor asing dalam hukum penanaman modal Indonesia = The legal issues concerning expropriation of foreign investors property according to Indonesian investment law
Expropriation merupakan tindakan pengambilalihan aset atau properti milik investor asing oleh pemerintah untuk alasan kepentingan umum. Namun, pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah tidak hanya yang secara fisik atau kasat mata terlihat secara nyata. Berdasarkan perkembangannya, pemerintah dapat melakukan expropriation secara sembunyi-sembunyi melalui indirect expropriation. Selain itu, perlindungan terhadap investor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65362
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library