Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Devi Sonya Adrince, author

Analisis Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 2008 = Analysis of Tax Amnesty Based on The Law Number 28 of 2007 in conjunction with Government Decree in lieu of Law No 5 of 2008

Mengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber dana bagi APBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagai aspek, salah satunya dengan menempuh reformasi perpajakan. Reformasi Perpajakan khususnya Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak memberikan dampak pada tuntutan kesetaraan antara Wajib Pajak dan Fiskus serta tuntutan pemberian fasilitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26397

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Peraturan pengampunan pajak

Jakarta: Tema, 1964

336.2 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sandya Gifari, author

Penerapan kewajiban pasca pengampunan pajak dan pengungkapan aset sukarela dengan tarif final ditinjau dari asas kemudahan administrasi (Studi kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga) = Application of post tax amnesty obligations and assets disclosure with final rates in terms of ease of administration principle (Case study: Tax Office Jakarta Gambir Tiga)

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (Pas Final) ditinjau dari asas kemudahan administrasi dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pas Final ditinjau dari asas...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Intan Mahabah Nabila, author

Tinjauan kepastian hukum perpajakan atas upaya hukum sengketa terkait pengampunan pajak (tax amnesty) = Legal tax certainty review on legal remedies concerning tax amnesty disputes

Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar utang pajaknya, dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment. Maka dari itu, lahirlah program pengampunan pajak 2016 dengan bentuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mitchell, Barry, author

Murder and penal policy

London: Macmillan, 1990

364.6 MIT m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ranti Kusuma Arini, author

Kebijakan pengampunan pajak di indonesia (suatu tinjauan atas kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan pengampunan pajak tahun 2008)

In order to increased voluntary disclosure from the tax payer, the Indonesian government trough Directorate General of Tax making a tax reforms and the policy that the government choose is by using tax amnesty policy. At the year 1984 the government has been issued a tax amnesty policy, but this...

2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Andrian Hilman, author

Perlindungan hukum terhadap notaris/ppat yang melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan wajib pajak peserta pengampunan pajak = Law protection for notary who report suspicious financial transaction of taxpayers participating in tax amnesty

ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan salah satu pihak yang berperan dalam program Pengampunan Pajak di Indonesia. Salah satu peran Notaris/PPAT yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah merahasiakan data dan informasi wajib pajak peserta Pengampunan Pajak. Namun, di sisi lain, Notaris/PPAT juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigan. Pelaporan Transaksi Keuangan...

2017

T48841

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Analisiskebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

S10617

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muthia Khairunnisa Hapsari, author

Analisis ketentuan pengakuan harta dan kewajiban tambahan dalam rangka pengampunan pajak = Analysis of additional asset and liability recognition based on tax amnesty program

Skripsi ini menganalisis ketentuan pengakuan harta aset dan kewajiban liabilitas tambahan dalam rangka pengampunan pajak di Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 70 PSAK 70 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena perbedaan antara...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Raissha Adyanara, author

Analisis strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak = Analysis of government strategy in improving the tax administration system post implementation of tax amnesty

ABSTRAK
Kebijakan pengampunan pajak yang telah dilakukan pada tahun 2016 berhasil memperoleh hasil yang memuaskan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan pasca pelaksanaan kebijakan pengampuan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa...

2017

S67418

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian