Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi adanya gejala pengangguran sukarela di 10 provinsi yang memiliki angka pengangguran terbuka perernpuan tertinggi di Indonesia) dan apakah ada diskriminasi upah terhadap perempuan di wilayah tersebut yang mernungkinkan mempengaruhi keputusan perempuan memillh untuk bekeda atau menganggur. Metode yang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui analisa regresi logistik biner dan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sakernas 2008. Ditemukan bahwa variabel yang terpHih sebagai indlkasi adanya pengangguran sukarela, yaitu: pendidikan tertinggi yang ditarnatkan dan penghasilan rumah tangga sebulan positif terhadap peluang perempuan untuk menjadi penganggur, sementara perempuan yang berstatus kawin huhungannya negatif tapi tidak signifikan daiam mempengaruhj peluang menganggur. Oleh karcna itu, pengangguran yang terjadi di I 0 provinsi terpilih terindikasi gejala pengangguran sukarela meski tidak terlalu kuat. Sedangkan jika ruenggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca) perbedaan upah yang diterima laki-laki terhadap perempuan sebcsar 41.49 persen. Yang dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sebesat 46,18 persen, sedangkan 53,82 persen tidak dapat dijelaskan (diskriminasi upah). Sekitar 53 82 persen perbedaan upah yang tidak dapat dijelaskan variable terpilih yang kemungkinan merupakan diskriminasi upah mungkin akan mempengaruhi keputusan perempuan menjadi penganggur. ......This study aimed to identify the symptoms of voluntary unemployment in the 10 provinces that have the highest open unemployment rates of women in Indonesia, and whether there is discrimination against women's wages in these provinces which may influence the decision of women to work or to be unemployed. The method used to achieve these objectives is through binary logistic regression analysis and the Blinder Oaxaca used in this study is Sakemas 2008. It is found that the variables chosen as indicators of voluntary unemployment, namely: the highest education attained and monthly household income are positively related to the probability of being unemployed while being married although negative, is not significant in influencing the probability of being unemployed. Therefore, the unemployment that occurred in I 0 selected provinces indicate the symptoms of voluntary unemployment although it is not too strong, Using the Blinder-Oaxaca. decomposition method, the difference in wages received by men as compared to women's is 41.49 percent, from which 46.18 percent can be explained by differences in the characteristics of individuals and 53.82 percent can not be explained (wage discrimination). This 53,82 percent can be interpreted as wage discrimination against women jnfluences woments decisions to be unemployed

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh leverage terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik di Indonesia. Gaji karyawan diukur dengan beban gaji karyawan dibagi dengan jumlah karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah market leverage, size, tangibilitas aset, profitabilitas perusahaan, kesempatan pertumbuhan, volatilitas pendapatan, tingkat pengangguran, produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan market leverage dan tingkat pengangguran terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik sektor nonkeuangan dan nonutilitas di Indonesia periode 2006-2012. ......This study aims to analyze the impact of leverage toward employee salary in public companies in Indonesia. Employee’s salary is employee salary expense divided by number of employees. The determinants used in this study are market leverage, size, growth oppurtinity, earnings volatility, profitability, employee productivity, unemployment. This study uses panel data regression. The results of this study indicates that there is significant negative relationship between market leverage and rate of unemployment toward employee salary expense on public companies in Indonesia for non-financial and non-utilities sector for the period of 2006-2012.

Abstrak :
The Asian monetary crisis in July 1997 has badly deteriorated Indonesian economic up to present. In four years of crisis, the poverty has rapidly multiplied from 11,34 % in 1976 became 24,2 % in 1997 and then 60 % in 2001. This critical social economic phenomena have raised the challenging question on how to eradicate the poverty. The scientist and technocrat have tried to formulate the concepts and systems and the every government had tried to implement the concepts and preparing the programs but still unsuccessfully. During the past three decades the Indonesian government had successfully diminished the rate of poverty from 40, 0% in 1976 became 21,64 % in 1984 and 11,34% in 1976. The paper encourages all parties to rethinking on how to resolve the current high rate of poverty effectively.

Abstrak :
Hubungan antara kewirausahaan dan pengangguran didukung oleh dua pendapat, yaitu hubungan negatif yang biasa disebut schumpeter effect dan hubungan positif yang biasa disebut refugee effect. Schumpeter juga memperkenalkan konsep creative destruction yaitu ketika inovasi dan teknologi menciptakan pengangguran sementara, namun di jangka panjang akan menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kewirausahaan terhadap pengangguran (schumpeter effect) pada 33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan variabel rasio wirausaha pemula dan rasio wirausaha mapan untuk membedakan fase wirausaha jangka pendek dan panjang, serta pengaruh kinerja ekonomi terhadap hubungan keduanya menggunakan metode fixed effect. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan wirausaha pemula berasosiasi positif terhadap peningkatan pengangguran, namun ketika mencapai fase wirausaha mapan, hubungan antara wirausaha dengan pengangguran menjadi negatif signifikan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa schumpeter effect berlaku pada provinsi yang memiliki tingkat kinerja ekonomi menengah dan tinggi pada wirausaha di jangka panjang atau wirausaha mapan namun tidak di provinsi dengan kinerja ekonomi yang rendah pada wirausaha di jangka pendek atau wirausaha pemula. ......The relationship between entrepreneurship and unemployment is supported by two views: the negative association known as the schumpeter effect and the positive association termed the refugee effect. Schumpeter also introduced the concept of creative destruction, where innovation and technology temporarily create unemployment but eventually lead to the creation of new job opportunities in the long term. This study aims to analyze the relationship between entrepreneurship and unemployment (schumpeter effect) across 33 provinces in Indonesia, utilizing variables such as the ratio of total early-stage entrepreneurial activity (TEA) and the ratio of established entrepreneurs to differentiate between short-term and longterm entrepreneurial phases, as well as the impact of economic performance on these relationships using fixed effect method. The findings reveal that an increase in TEA is positively associated with an increase in unemployment, but as it transitions to established entrepreneurship, the relationship with unemployment significantly turns negative. Additionally, the study reveals that the schumpeter effect is applicable in provinces with medium and high economic performance in long-term or established entrepreneurship but not in provinces with low economic performance in short-term or TEA.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menganalisis mengenai hubungan pemerintah dan pebisnis dalam merespon masalah pengangguran di Jepang. Hal ini penting mengingat negara Jepang dalam dua dekade ini menunjukkan tingkat pengangguran yang rendah dibandingkan negara lain. Kondisi ini tentu tidak dapat dicapai jika hanya diusahakan oleh satu pihak saja, yaitu pemerintah. Pemerintah mendapat bantuan dari pihak lain, seperti pebisnis yang menjadi tempat tujuan bagi para pencari kerja. Penelitian ini berargumen bahwa faktor kekuasaan antara pemerintah dan pebisnis mempengaruhi cara penanganan dalam menghadapi pengangguran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka. Metode penelitian yaitu deskriptif, digunakan untuk analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan perspektif power relations dan teori power cube oleh John Gaventa yang menjadi landasan dalam menganalisis. Menurut Gaventa untuk analisis kekuasaan memiliki ruang partisipasi dan bentuk kekuasaan. Ruang partisipasi terdiri dari ruang tertutup, ruang diundang, dan ruang diklaim atau dibuat. Bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan terlihat, kekuasaan tak terlihat, dan kekuasaan tersembunyi. Peneliti menemukan bahwa labor reform dan pemberdayaan sumber daya manusia oleh pemerintah merupakan upaya economic survival Jepang, dari stagnansi ekonomi yang telah dilalui Jepang sejak 1990-an. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan penurunan angka pengangguran yang lebih besar pada masa pemerintahan PM Abe dibandingkan dengan masa pemerintahan PM sebelumnya dipengaruhi oleh ruang partisipasi dan bentuk kekuasaan yang digunakan pemerintah. PM Abe tidak hanya menggunakan ruang tertutup tapi juga ruang di undang, melalui pemberdayaan SDM bersama pebisnis dan memberikan ruang kerja yang besar untuk pekerja non reguler dan wanita. Sedangkan bentuk kekuasaan, PM Abe menggunakan kekuasaan terlihat, yaitu kekuasaannya sebagai PM Jepang dan kekuasaan tak terlihat, yaitu merubah pandangan masyarakat mengenai peran wanita dan pria di Jepang secara perlahan. Keberhasilan strategi PM Abe dalam mengurangi pengangguran, karena kebijakan yang dibuat PM Abe memberikan keuntungan bagi kepentingan masing-masing pihak. Baik dari pihak pemerintah, pebisnis, dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.

---

ABSTRACT
This study analyzes about government and business relations for responding the problem of unemployment in Japan. This is important because Japan in the past two decades shows a low unemployment rate compared to other countries. The result is not realizable if only cultivated by one party, such as government. The government gets help from others, such as business who become the destination for job seekers. This research argues that factor of power relations between government and business influences the way of handling unemployment. This research is a qualitative research, with data collection technique through literature study or literature review. Research methods is descriptive, used for data analysis that has been obtained. Furthermore, power relations perspective and power cube by John Gaventa became the foundation for analysis. According to Gaventa for power analysis has space of participation and form of power. The space for participation consists of closed spaces, invited space, and claimed or created space. The form of power, consists of visible power, invisible power, and hidden power. Researchers found that labor reform and empowerment of human resources by the government is Japan 39 s economic survival effort, from the economic stagnation that Japan has passed since the 1990s. Based on the results, it concluded that decrease in the greater unemployment rate during the regime of Abe compared to the previous Prime Minister administration was influenced by the space of participation and the form of power used by the government. PM Abe not only uses the closed space but also the invited space, through empowering human resources with business and providing large work space for non regular workers and women. As for the form of power, Prime Minister Abe used his visible power, power as the prime minister of Japan and invisible power, that slowly change society 39 s view about the role of women and men in Japan. The success of Prime Minister Abe 39 s strategy in reducing unemployment, because the policies made by PM Abe provide benefits for each party 39 s interests. Both from the government, businessmen, and society no one got harmed.

Abstrak :
Hubungan antara tingkat pengangguran dengan kriminalitas telah menjadi area yang selama bertahun-tahun diteliti dan menjadi pusat perdebatan bagi para ahli. Walaupun berdasarkan teori ekonomi dapat diduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan kriminalitas, nyatanya penelitian empiris yang telah ada menemukan hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya motivation effect dan opportunity effect yang berperan dalam mempengaruhi kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dengan spesialisasi tindakan kriminal yang terjadi pada suatu wilayah. Dengan menggunakan location quotient dalam mengukur derajat spesialisasi suatu tindakan kriminal dan membagi pengaruh tingkat pengangguran berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, penelitian ini menemukan bahwa pengangguran jangka panjang berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi negatif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan, serta pengangguran jangka pendek berpengaruh negatif terhadap spesialisasi kejahatan properti tetapi berpengaruh positif terhadap spesialisasi kejahatan kekerasan pada suatu wilayah. ......The relationship between the unemployment rate and crime has been debated area for many years. Although based on economic theory it can be assumed that there is a positive relationship between the unemployment rate and crime, in fact, existing empirical research has found different results. This is due to the motivation effect and opportunity effect that plays an important role in influencing crime. This study aims to determine the relationship between the unemployment rate and the specialization of criminal acts. By using a location quotient to measure the degree of specialization of a criminal act and dividing the effect of the unemployment rate based on the time period, namely the long run and short run, this study found that long-run unemployment has a positive effect on property crime specialization but negative on violent crime specialization, and short-run unemployment has a negative effect on property crime specialization but positive effect on violent crime specialization.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting.

Abstrak :
Studi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi status pengangguran usia muda di perkotaan dan di pedesaan. Selain itu, studi ini juga berusaha mencari tahu apakah terdapat perbedaan pengaruh variabel independen terhadap status pengangguran usia muda antara di perkotaan dan pedesaan. Variabel yang digunakan dalam studi ini terdiri dari karakteristik individu, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik wilayah. Data yang digunakan adalah data survei SUSENAS untuk periode tahun 2012 dan juga data PDRB, Jumlah penduduk, dan Upah Minimum. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari karakteristik individu, rumah tangga, dan wilayah secara bersamaan berpengaruh terhadap status pengangguran usia muda di perkotaan dan pedesaan. ...... This research studied factors that affect youth unemployment status in urban and rural areas. This study also aims to find out whether the independent variables have different effect on youth unemployment status in urban and rural areas. The variables used in this study consists of individual, household, and region characteristics. The Data used are the SUSENAS survey data for the period 2012 and also data on GDP, population, and the minimum wage. The results obtained indicate that the independent variables which consists of individual, household, and region characteristics simultaneously affecting the unemployment status of youth in urban and rural areas.