Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang sangatlah luas. Oleh karena itu sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang sering dipergunakan untuk mendukung perekonomian antar pulau-pulau di Indonesia. Dalam proses pengangkutan laut sering kali dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dalam pengangkutan laut sering kali dibuat perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu di buat untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi dimanapun terhadap kapal maupun barang yang diangkutnya. Terjadinya risiko pada pengangkutan laut bukan hanya terjadi karena faktor alam laut tersebut, tetapi juga bisa dikarenakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang menjadikan pemilik kapal/barang mengalami kerugian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal/barang yang mengasuransikan kapal/barangnya bisa memilih untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jika pemilik kapal/barang tersebut memilih untuk mengklaim kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi akan mendapatkan hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga. Penanggung yang ingin mendapatkan hak subrogasi harus memenuhi syarat-syarat pada subrogasi. Pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan penerapan prinsip subrogasi yang ada pada pengangkutan laut.

---

ABSTRACT
Indonesia is an archipelagic country that has a vast ocean. Therefore, sea carriage transportation is one of the most frequently used alternative to support inter island economic activities in Indonesia. In the process of sea carriage of goods, business actor often faced with various risks that might be happen. Thereof, in sea carriage of goods agreement often made an insurance agreement as an accessory agreement. The insurance agreement is made to transfer risks that might be happen to carrier ship or goods. The occurrence of the risks of sea carriage of goods are not only caused by natural factors, but can be caused by third party who commits an act that harms the shipowner. If the risks caused by third party, then the shipowner that insured his her ship or goods can choose to demand compensation toward the third party or the insurance company. If the shipowner chooses to claim it toward the insurance company, then the company is going to get the subrogation right to demand for compensation toward the third party. Insurer who wants to get the subrogation right has to fulfil the requirements on subrogation. Finally, this research of the thesis is going to explain the application of the subrogation principal in sea carriage of goods.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

Abstrak :
Pengangkutan barang melalui laut telah menjadi pondasi utama dalam perdagangan internasional. Menjadikan transportasi sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya kerugian pada kargo merupakan kejadian yang sering dijumpai, dalam waktu yang sama juga mengakibatkan kerusakan dan biaya yang tidak diingankan untuk para pihak dalam industri transportasi. Sebagaimana yang terjadi pada kapal M/V APL England yang mengalami kecelakaan dimana terdapat 40 kargo yang jatuh ke laut di Pantai Timur New South Wales, Australia. Pengaturan tanggung jawab pengangkut telah diatur lewat 3 rezim peraturan international yaitu Den Haag-Visby Rules, Hamburg Rules,dan Rotterdam Rules, sedangkan pada pengaturan maritim nasional telah tertuang dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Melalui 4 peraturan tersebut akan dilakukan analisis terhadap pertanggungjawaban pengangkut terhadap kerusakan dan kehilangan barang pada kasus M/V APL England dan keberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap kasus M/V APL England. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan 4 peraturan yang ada diatas tanggung jawab atas kerusakan dan keterlambatan barang berada pada pengangkut. Selain itu Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran belum mencakup beberapa ketentuan pada Den Haag-Visby Rules, Hamburg Rules,dan Rotterdam Rules sehingga masih perlunya unifikasi tehadap peraturan pengangkutan laut di Indonesia. ......The transportation of goods by sea has become a major foundation in international trade. Making transportation an important component of economic growth. In practice, loss of cargo is a common occurrence, at the same time causing damage and unfortunate costs for parties in the transportation industry. As happened to the M/V APL England which had an accident where 40 cargoes fell into the sea on the East Coast of  New South Wales, Australia. The regulation of carrier responsibility has been regulated through 3 international regulatory regimes namely The Hague-Visby Rules, Hamburg Rules, and Rotterdam Rules, while the national maritime regulation has been contained in Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Through these 4 regulations, an analysis will be made of the carrier's liability for damage and loss of goods in the M/V APL England case and the applicability of Undang-Undang No.17 Tahun 2008 to the M/V APL England case. The results showed that based on the 4 regulations above, the responsibility for damage and delay of goods lies with the carrier. In addition, Undang-Undang No.17 Tahun 2008  has not included several provisions in the Hague-Visby Rules, Hamburg Rules, and Rotterdam Rules so that there is still a need for unification of sea transportation regulations in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penerapan Insurable Interest dalam sengketa klaim asuransi pengangkutan laut, khususnya kasus antara CV. Benua Swadaya Makmur dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 861/Pdt.G/2019/PN MDN dan Nomor: 353/Pdt/2020/PT MDN. Permasalahan yang dibahas meliputi: 1) kewajiban perusahaan asuransi terhadap klaim yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai Insurable Interest terhadap objek asuransi yang mengalami kerugian dan 2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang pengangkutan laut dikaitkan dengan penerapan prinsip Insurable Interest. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus antara CV BSM dan PT AEII serta Chin Hai adalah bahwa CV BSM memiliki Insurable Interest yang sah terhadap kapal yang dimilikinya. Namun, CV BSM tidak dianggap memiliki Insurable Interest yang sama terhadap muatan kapal tersebut. Dalam hal ini, perlu dibedakan dan dipahami tentang konsep pertanggungan ganda dan peran serta tanggung jawab agen asuransi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pemegang polis. Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam menilai klaim asuransi, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan prinsip Insurable Interest melalui pertimbangan aspekaspek seperti kepemilikan, tanggung jawab, dan risiko terkait dengan kapal serta muatan kapal. Selain itu, prinsip utmost good faith juga menjadi fokus perhatian dalam kasus ini, menuntut transparansi dan kejujuran dalam semua aspek penyampaian informasi yang terkait dengan risiko asuransi. Terakhir, prinsip indemnitas juga menjadi pertimbangan kunci dalam proses pengadilan, yang menggarisbawahi bahwa ganti rugi yang diberikan seharusnya mencerminkan kerugian finansial nyata yang dialami, dan tidak boleh melebihi nilai kerugian tersebut. ......This thesis discusses the application of Insurable Interest in maritime insurance claim disputes, specifically the case between CV. Benua Swadaya Makmur and PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia as adjudicated in Decision Number: 861/Pdt.G/2019/PN MDN and Number: 353/Pdt/2020/PT MDN. The issues addressed include: 1) the obligations of insurance companies towards claims filed by individuals who do not possess Insurable Interest in the insured object that suffered losses and 2) legal considerations by judges in deciding maritime transport cases in relation to the application of the Insurable Interest principle. The research methodology used in this the doctrinal method supported by secondary data. Based on the research findings, it can be concluded from the case between CV BSM, PT AEII, and Chin Hai that CV BSM has a legitimate Insurable Interest in the vessel it owns. However, CV BSM is not deemed to possess the same Insurable Interest in the ship's cargo. In this context, it is necessary to distinguish and understand the concept of double insurance and the role and responsibilities of insurance agents in providing accurate and complete information to policyholders. This decision also affirms the importance for judges to consider the principle of Insurable Interest in evaluating insurance claims, through the consideration of aspects such as ownership, responsibility, and risks associated with the ship and its cargo. Additionally, the principle of utmost good faith also becomes a focal point in this case, demanding transparency and honesty in all aspects of information disclosure related to insurance risks. Lastly, the principle of indemnity is a key consideration in the judicial process, emphasizing that compensation provided should reflect the actual financial losses incurred, and should not exceed the value of the losses.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pengangkut beserta para pihak terkait pengangkutan laut terhadap ganti rugi asuransi pengangkutan laut. Dalam perjanjian pengangkutan laut yang dibuat oleh pengirim barang Heri Setiabudi dan pengangkut PT Pelayaran Surya Bintang Timur diperjanjikan bahwa pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti rugi apabila mengalami keadaan memaksa yang dibuktikan dengan laporan dari Syahbandar setempat atau instansi berwenang. Pengangkut mengalami keadaan memaksa yaitu kapal kandas akibat bocornya palka kapal yang disebabkan alun besar dan angin kencang. Terhadap kecelakaan kapal tersebut, pengirim barang mengajukan klaim kerugian ke PT Asuransi Axa Mandiri. Dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu 1 Bagaimana tanggung jawab pengangkut beserta para pihak terkait sehubungan dengan kerugian saat pengangkutan barang? 2 Bagaimana pengaturan mengenai keadaan memaksa dalam asuransi pengangkutan laut? 3 Bagaimana penerapan subrogasi dalam penggantian kerugian dari asuransi pengangkutan laut ketika terjadi keadaan memaksa dalam putusan nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan pengumpulan informasi dari media cetak maupun elektronik serta wawancara dengan kuasa hukum dari PT Asuransi Axa Mandiri. Berdasarkan hasil analisa penulis, diperoleh kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus PT Pelayaran Surya Bintang Timur harus membayar ganti rugi yang diajukan oleh PT Asuransi Axa Mandiri dengan alasan penanggung tidak terikat dengan perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pengangkut dengan pengirim barang. ...... Focus of this thesis is on carriers responsibility along with related parties in marine cargo towards indemnity of marine cargo insurance. In marine cargo agreement between Consignor Heri Setiabudi and Carrier PT Pelayaran Surya Bintang Timur is stated that carrier freed to pay the compensation if experiencing force majeure which proved by ports authority. The ship sank due to leaking hold of a ship which caused by large waves and strong wind. Due to the sank ship and cargo, consignor claimed the detriment to PT Asuransi Axa Mandiri. In this study the writer proposed the main issues, which are 1 How carrier's responsibility along with related parties towards indemnity while carrying cargo 2 How force majeure's regulation in marine cargo insurance 3 How the implementation of subrogation from marine cargo insurance while force majeure occurs in case number 640 Pdt.G.2014 PN.SBY. This research used normative juridicial method with literature study, collect information from electronic and print mass media, and also interviewed the Axa Mandiris Lawyers. The Judges of Surabaya District Court declared PT Pelayaran Surya Bintang Timur has to pay compensation for Heri Setiabudis claim to PT Asuransi Axa Mandiri because PT Asuransi Axa Mandiri is not tied with marine cargo agreement between carrier and consignor.

Abstrak :
Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang prinsip itikad paling baik utmost good faith yang sangat diperlukan dalam kasus yang diteliti yaitu Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapitdal dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Pertimbangan hukum dari hakim sudah sesuai atau belum dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung pada kasus Zainudin Anshori melawan PT. Asuransi Recapital dan PT. Cahaya Kalimantan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Prinsip itikad paling baik utmost good faith sangat diperlukan dalam asuransi pengangkutan laut karena merupakan salah satu prinsip dasar dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut. Pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi belum sesuai dengan dengan prinsip itikad paling baik sedangkan Putusan mahkamah agung sudah sesuai dengan prinsip itikad paling baik utmost good faith . Saran dari penelitian : 1 Bagi penanggung dalam penyelesaian klaim tidak memperlambat atau mempersulit tertanggung dalam memperoleh haknya dan memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme perjanjian asuransi 2 Bagi tertanggung supaya memberitahukan informasi atau fakta material yang benar terkait objek pertanggungan dan jika dikemudian hari baru didapatkan fakta atau informasi lain maka harus segera diberitahukan kepada penanggung 3 Hakim-hakim yang akan memeriksa memutus perkara adalah hakim-hakim yang sudah memahami hukum asuransi.

---

ABSTRACT The thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the marine cargo insurance claimcase between Zainundin Anshori against PT. Recapital Insurance and PT. Cahaya Kalimantan Raya to find out whether the legal consideration of the district,high and supreme courts is in accordance with principle of utmost good faith. The research method used is the judicial normative. Principle of utmost good faith is absolutely in marine cargo insurance. The legal consideration of the district and haigh court not compliance with the principle of utmost good faith. The legal consideration of the supreme court is in compliance with the principle of utmost good faith. This thesis suggest is 1 For the insurer in action claims did not slow or complicate the insured to obtain their rights and provide clear information related mechanisms of insurance agreement 2 For insured in order to notify the information or material facts that are true object related coverage and if in the future new obtained facts or other information then it should be immediately notified to the insurer 3 The magistrates will examine the disconnect things are judges who already understand the law of insurance.