Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP, apakah biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tunjangan dan apakah penggunaan dana PNBP bisa digunakan untuk pembayaran tunjangan.

---

This thesis discusses the types of legislation governing the management of non tax revenues in particular use of Non Tax State Revenue Fund non tax revenues in the form of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification At Ministry of Communications and Information Technology This thesis is focused on the discussion regarding the status of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification whether these costs can be categorized as a form of allowances and whether the use of non tax revenues could be used to fund the payment of benefits."