Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dahulu pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan, namun seiring perkembangan jaman mengangkat anak juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi pengangkatan anak, baik karena ingin mendapatkan anak maupun niat menolong anak terlantar. Apapun yang menjadi alasan pengangkatan anak semua dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak, akan tetapi peraturan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak belum ada, sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam banyak hal, perbedaan agama maupun prosedur legalitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai, bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal, serta bagaimana pula tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap pengangkatan anak tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian, yang terdiri dari bentuk penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, bahan hukum data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa berdasarkan perundangan Indonesia mengenai pengangkatan anak, di Indonesia diperbolehkan mengangkat anak oleh orang tua tunggal yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam arti memelihara atau mengasuh anak.

---

In the past adoptions done by married couples who had no heirs. As development of time the adoption is also done by someone who is unmarried. Various reasons underlying the adoption, either because they want to get the child or the intention of helping the neglected child. Whatever the reasons for adoption is all done in the interests of the child, but the regulation that specifically regulates adoption have not been there, resulting in deviations in many ways, religious difference and the legality procedures of the adoption. Based on the above explanation, the author formulates the subject matter of, how about the legal arrangement regarding child adoption, especially by single parent, as well as how about the review of Islamic Law and Indonesia Legislation against the child adoption. In answer to the subject matter, the author uses the method of research, which consists of a descriptive analytical form research, kind of normative legal research, data collection technique to the study of literature and interview, legal materials on primary and secondary data, also descriptive qualitative data analysis technique. Through these research methods, the author concludes, that based on Indonesia legislation regarding adoption, in Indonesia allowed to adopt child by single parent who have met the requirements, while according to Islamic law allowed adoption only in the sense of maintaining or caring for child."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum produk asuransi saving plan di Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana bentuk produk asuransi endowment, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan produk asuransi dwiguna 2) Bagaimana pengaturan mengenai perizinan dan pengawasan terhadap produk asuransi endowment dan 3) Bagaimana pengaturan mengenai endowment saat ini dan kedepan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori sistem hukum dan teori utillitarian. Hasil penelitian ini adalah sampai saat ini belum terdapat mengaturan secara khusus yang mengatur mengenai produk asuransi endowment di Indonesia, namun pada dasarnya produk asuransi endowment ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Saran dari penelitian ini adalah dibuatnya peraturan secara khusus mengenai produk asuransi endowment seperti halnya terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi suretyship, pengaturan tersebut dapat mengenai jumlah persen nilai yang dapat dijanjikan kepada pemegang polis sesuai dengan nilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi, penempatan investasi dalam produk asuransi saving plan, minimal nilai ekuitas serta minimal rasio likuiditas selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi harus diperketat.

---

This thesis discusses the legal regulation of saving plan insurance products in Indonesia. The problems studied are 1) What is the form of endowment insurance products, insurance products linked to investment and dual-purpose insurance products 2) How are the regulations regarding licensing and supervision of endowment insurance products and 3) How are the regulations regarding endowments now and in the future. In analyzing these problems, the doctrinal legal research method is used with secondary data analyzed qualitatively where the analysis is given in the form of detailed descriptions or explanations. The theories used are the theory of the legal system and the utilitarian theory. The results of this study are that until now there have been no specific regulations governing endowment insurance products in Indonesia, but basically this endowment insurance product has a high level of risk. The suggestion from this research is to make a specific regulation regarding endowment insurance products, such as the Financial Services Authority Regulation regarding suretyship insurance products, the regulation can be regarding the percentage of value that can be promised to policyholders according to the level of financial health of the insurance company, investment placement in saving plan insurance products, minimum equity value and minimum liquidity ratio, besides that, supervision carried out by the Financial Services Authority on insurance companies must be tightened."

"Bank digital telah menjadi inovasi signifikan dalam industri keuangan, menghadirkan tantangan baru dalam pengaturan dan pengawasan. Di Indonesia, regulasi bank digital diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2021 yang memberikan kerangka hukum untuk tata kelola, manajemen risiko, dan penggunaan teknologi. Namun, regulasi ini tidak secara khusus membedakan bank digital dari bank umum, terutama dalam perlindungan konsumen dan mekanisme operasional berbasis teknologi. Pendekatan ini serupa dengan Amerika Serikat yang menggunakan regulasi umum seperti National Bank Act (NBA). NBA memberi kewenangan kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC) untuk menerbitkan piagam bank nasional, memungkinkan bank digital menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Berbeda dengan Indonesia dan AS, Singapura memiliki kerangka hukum khusus untuk bank digital. Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengeluarkan lisensi seperti Digital Full Bank License dan Digital Wholesale Bank License, mencakup standar keamanan siber dan perlindungan konsumen. Proses lisensi bertahap di Singapura, termasuk tahap restricted, memitigasi risiko dan memastikan kesiapan operasional. Studi ini membandingkan regulasi bank digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura, memberikan rekomendasi adaptif bagi regulasi perbankan digital Indonesia dengan menganalisis keunggulan pendekatan Singapura.

---

Digital banks have emerged as significant innovations in the financial industry, posing new regulatory and supervisory challenges. In Indonesia, digital banking regulations are governed by Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12/POJK.03/2021, which provides a legal framework for governance, risk management, and technology usage. However, this regulation does not distinctly treat digital banks as unique entities compared to traditional banks, particularly regarding consumer protection and technology-based operational mechanisms. This approach mirrors the United States, where general regulations like the National Bank Act (NBA) apply. The NBA grants the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) authority to issue national bank charters, allowing chartered digital banks to accept deposits and extend loans. In contrast, Singapore has developed a specialized legal framework for digital banks. The Monetary Authority of Singapore (MAS) issues detailed licenses such as the Digital Full Bank License and Digital Wholesale Bank License, covering cybersecurity standards and consumer protection. Singapore’s phased licensing process, including a restricted phase, mitigates risks and ensures operational readiness before granting full licenses. This study compares digital banking regulations in Indonesia, the United States, and Singapore to identify adaptive regulatory recommendations for Indonesia by analyzing Singapore’s advantages."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."