Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Test ini tentang Pengawasan yang diiakukan oleh pihak eksternal dalam Penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 di Polda Metro Jaya. Pengawasan dalam penerimaan Bintara Paid pada awainya hanya melibatkan pihak eksternal, namun tidak diiaksanakan secara optimal sehingga pengawasan tersebut bersifat semu. Hal tersebut dikarenakan pengawasan eksternal masih terikat dalam suatu birokrasi dan hierarkhi yang dapat mempengaruhi jalan atau hasil dart pengawasan. Berdasar hal tersebut pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep1214IIVI2004 tanggal 12 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Polri diatur tentang pelibatan pihak eksternal baik sebagai fungsi pendukung maupun sebagai fungsi pengawas. Pelaksanaan pengawasan eksternal setelah dikeluarkan Skep Kapolri tersebut masih belum dirasakan hasilnya. Pelibatan pengawas eksternal hanya bersifat formalitas saja, mereka hanya dilibatkan dalam surat perintah Kapolda tetapi pada pelaksanaannya tidak melakukan apa-apa. Pada penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 Kapoiri melalui De SDM Kapolri menekankan kepada seluruh Panitia agar melaksanakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memberdayakan pihak eksternal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penekanan De SDM Kapolri tersebut dijabarkan oleh Polda Metro Jaya dalam penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 sehingga pelaksanaannya sudah memberdayakan pihak eksternal baik sebagai pengawas maupun sebagai pendukung peiaksanaan penerimaan Bintara Polri. Karena baru pertama kali pemberdayaan pihak eksternal dilaksanakan maka image masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Bintara Polri masih seperti penerimaan sebelumnya, sarat dengan KKN. Sosialisasi yang sudah gencar dilaksanakan masih belum dapat meyakinkan masyarakat/calon peserta seleksi bahwa penerimaan Bintara Gelombang f T.A. 2007 sudah bersih, transparan, dan bebas KKN sehingga masih banyak yang menjadi korban penembak di atas kuda. Komitmen pejabat Polri atau anggota Polri untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam menciptakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan bebas KKN masih dirasakan kurang, hal ini mungkin disebabkan dukungan dan persiapan untuk melakukan kegiatan tersebut juga masih dirasakan belum cukup.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pengawasan internal dan eksternal dana desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal dan eksternal dana desa di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan pada proses pengawasan internal yaitu proses pengawasan serta teori pengawasan eksternal yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivism dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian proses pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor belum optimal karena hanya dilaksanakan secara umum pada kegiatan pengawasan pemerintah desa melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT yang dilaksanakan selama 5 putaran dalam satu tahun. Pengawasan khusus mengenai dana desa belum dilaksanakan untuk tahun 2015-2016. Faktor yang mempengaruhi pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu perubahan struktur pemerintah desa, unsur politis desa, SDM aparatur pemerintah desa, kuantitas SDM Inspektorat, dan luas wilayah pengawasan. Proses pengawasan eksternal dengan konsep transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum optimal karena dipengaruhi kejelasan informasi, ketersediaan informasi konten elektronik yang belum terdistribusi, akses masyarakat menerima dokumen, pertanggung jawaban masih lemah dan keterlibatan aktif dalam partisipasi masyarakat belum optimal. ...... This study aims to describe internal and external monitoring processes of village funds sourced from APBN in Bogor Regency, West Java Province as well as factors influencing internal and external monitoring of village funds in Bogor Regency. The theory used in the internal control process is the process of supervision and external control theory that is transparency, accountability and participation. The approach of this research is post positivism with data collection technique of library study and in depth interview. The result of the internal supervision process conducted by the Inspectorate of Bogor Regency is not yet optimal because it is only carried out generally in the village government oversight activity through the Annual Work Program PKPT which is implemented for 5 rounds in one year. Special supervision on village funds has not been implemented for 2015 2016. Factors affecting internal control by Inspectorate of Bogor Regency are change of village government structure, village political element, human resources of rural government, quantity of Inspectorate Human Resource,and the wide of supervision area. The process of external supervision with the concept of transparency, accountability and participation has not been optimal because it is influenced by the clarity of information, the availability of electronic content information that has not been distributed, the public access to documents, responsibility is still weak and citizen involvement in participation is not optimal.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran pengawasan eksternal dan internal terhadap perbedaan laba buku dan pajak perusahaan. Pengawasan eksternal adalah kepemilikan institusi sedangkan pengawasan internal adalah dewan komisaris komisaris independen dan komite audit. Penelitian menggunakan sampel 50 perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun sampel dari tahun 2011 hingga 2014 sehingga jumlah observasi adalah 200 data panel. Dengan menggunakan regresi berganda penelitian ini membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap volatilitas BTD temporer permanen dan total komite audit hanya terhadap volatilitas BTD temporer sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap volatilitas BTD permanen dan total komisaris independen terhadap volatilitas BTD temporer. ......This study investigates whether institutional ownership levels board of commisioner independent commisioner and audit commite are associated with absolute and variance book ndash tax differences BTDs. This study used a sample of 50 companies listed in Indonesia Stock Exchange with the sample from 2011 to 2014 so that the total number of observations is 200 panel data. Multiple regression results suggest that institutional ownership is negatively associated with variance total permanent and temporary BTDs and audit commite with variance temporary BTD board of commisioner is positively associated with variance permanent and total BTD and outside directors with variance temporary BTD.