Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengawasan BPHTB di DKI Jakarta. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, pemerintah DKI berupaya melakukan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan pajak daerah. Karna dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam peratuan terkait. Sehingga menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan BPHTB di DKI Jakarta belum secara konsisten dilakukan, karna masih terdapat potensial loss akibat belum ada pembaharuan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. NJOP yang lebih kecil memberikan kecenderungan kepada wajib pajak untuk melaporkan nilai transaksi sesuai NJOP alih-alih harga transaksi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian NJOP terkini.

---

This undergraduate thesis discuss about the supervision of Land and Building Tile Transfer Duty collection in Jakarta region. Due to the diversion of Land and Building Tile Transfer Duty to local tax, the government of Jakarta attempted to optimalize the regional income through supervision of local tax. There are some inhibiting factors in regulations so that prompted clefts for moral hazard in society. Researcher used a qualitative approach. The result that there was an unconsistence in Land and Building Tile Transfer Duty supervision which caused potencial loss due to needs of reconditional tax objects sales value which suitably with nowdays market value. Lower tax objects sales value gave tax payer opportunity to report transaction based on tax objects sales value instead of real transaction. Researcher suggest the government of Jakarta to make adjustment to the tax objects sales value."

"Penelitian ini membahas mengenai pengawasan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat terhadap pengelolaan pajak daerah. Kedua, sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai penyimpangan pengelolaan pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai upaya sebagai solusi untuk lebih mengefektifkan fungsi-fungsi pengawasan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dan diperlukan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan pajak daerah, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hasil penelitian menyarankan adanya peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan; peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan profesionalitas sumber daya manusia aparatur negara; dan pemberian sanksi yang berat bagi pelaku penyimpangan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

---

This research discuss about the supervision management of local taxes in Pesisir Barat District Government. The method used in this study is a yuridis normatif which uses descriptive approach in its data processing. This research discusses 2 (two) main problems. First, the implementation of supervision conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency for the management of local taxes. Second, the sanctions laid down by legislation regarding local taxes management irregularities in Pesisir Barat District Government.

Research results indicate that many efforts is necessary as a more effective solution for the oversight function of the regional tax management conducted by The Inspectorate of Pesisir Barat Regency and needed sanctions which provide the deterrent effect against the perpetrators of irregularities local taxes, either in the form of administrative sanction or criminal sanctions.

Results suggest an increase in the effectiveness of supervision of the state officers through coordination and synergy of internal controls, external and public supervision; acceleration the implementation of the follow-up supervision and inspection results; increase the competence, capability and professionalism of the human resources of the state officers; and serious sanctions for perpetrators of irregularities according to the provisions of local tax regulations."