Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rahasia bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri karena suatu bank memerlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank. Masyarakat akan mempercayakan dananya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dilindungi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang diteliti adalah Pengaturan rahasia bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Karena adanya argumentasi bahwa rahasia bank masih tertutup, dapat digunakan untuk menutupi kecurangan selama ini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Di sisi lain rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode ini dilakukan terhadap hal yang bersifat teoritis, asas-asas hukum, konsep hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan rahasia bank di Indonesia merupakan kewajiban publik berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Apabila kepentingan umum dan kepentingan bank menghendaki, rahasia bank dapat dibuka berdasarkan pengecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.311821Kep/Dir Tanggal 31 Desember 1998. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy dan pengaturan rahasia bank ada yang bersifat kewajiban perdata atau kewajiban publik dan ada yang berdasarkan kedua hukum tersebut sesuai dengan ketentuan perbankan masing-masing negara."

"Pengelola dan pemustaka (end user) perpustakaan sering menggandakan atau memperbanyak bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Selama ini belum ada panduan yang bisa digunakan sebagai acuan bagi pengelola perpustakaan maupun pemustakanya dalam hal penggandaan bahan perpustakaan apakah sudah dalam koridor hak cipta atau belum. Tulisan ini mencoba menyoroti kegiatan penggandaan/ perbanyakan di perpustakaan perguruan tinggi dalam perspektif pustakawan."

"Laboratorium pemrosesan film PERUM PI-'N digunakan untuk memproses Elm hitam-putih dan berwama ukuran 16 mm dan 35 mm. Pemrosesan film melibatkan tahap-tahap proses antara lain developing, bleaching, fxing. dan lain-lain. Karakteristik limbah cair yang dihasilkan secara kualitas ditandai dengan dissolved solid yang tinggi, BOD dan COD yang tinggi, Serta adanya besi, sulfat dan ammonia dalam jumlah besar. Konsemrasi dari lconstituen pencemar ummm-mya di atas ambang batas. Proses pengolahan dilakukan secara Esik-kimia berdasarkan perbandingan BOD/COD. Alternatif pengelolaan limbah cair yang mungkin dilakukan adalah dengan pengolahan dan minimisasi limbah cair. Pengolahan limbah dilakukan secara batch (individual treatment system), karena kuantitas limbah cair yang dihasilkan kecil, selain itu lebih mudah dan murah dan segi konslruksi, operasi dan pemeliharaan. Unit-unit pengolahan yang diterapkan terdiri dari : bak pengumpul, tangki batch, sludge filter, tangki dosing, air stripping dan karbon alcti£ Altcrnatif minimisasi limbah cair yang mungkin dilakukan antara lain : reduksi air pencucian dengan metode cozmrercurrent, perpanjangan umm' larutan developer dengan metode recovery dan pelaksanaan pekerjaan secara benar."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat berdasarkan data tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 mencakup lima komponen pengukuran yakni 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja keuangan, 4) Kinerja pemberdayaan ekonomi, dan 5) Kinerja legitimasi sosial.Kemudian membandingkan kinerja kedua lembaga ini dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BAZDA dan kinerja LAZ di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat. Kinerja Badan Amil zakat Daerah lebih baik dibandingkan dengan kinerja Lembaga Amil Zakat, terutama kinerja keuangan dan kinerja legitimasi sosial.

---

This study aims to measure the performance of the Regional Amil Zakat (BAZDA) and the Institute of Amil Zakat (LAZ) in West Sumatra province in managing zakat funds based on data in 2010. The method used is the primary Performance measurement methods issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 includes five measurement components namely 1) Performance of Shariah compliance, legality and institutional, 2) Performance Management, 3) Financial performance, 4) Performance of economic empowerment, and 5) Performance of Social legitimacy. Than compare the performance of these two institutions by using the U test or the Mann Whitney U test to see the significance of the difference.

Based on test results reveal any significant difference between Performance BAZDA and performance LAZ in West Sumatra province in managing zakat funds. Performance of Regional Amil Zakat is better than the performance of Amil Zakat Institutions, particularly the financial performance and the performance of social legitimacy."

"Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu organisasi non profit yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang setiap tahunnya melakukan pengungkapan mengenai kegiatan operasional mereka dalam bentuk laporan tahunan. Penelitian ini membahas OPZ di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam laporan tahunan masing-masing OPZ di masing-masing negara berdasarkan Integrated Reporting yang tengah menjadi isu dalam pelaporan akuntansi. Dalam studi ini, peneliti menganalisis laporan tahunan tiga OPZ pada tahun 2008-2010 di Indonesia, Malaysia dan Kuwait untuk mengetahui indeks laporan tahunan masing-masing OPZ. OPZ yang memiliki indeks laporan tahunan berdasarkan Integrated Reporting yang cukup tinggi berada di Malaysia, yaitu PPZ Malaysia akibat adanya pengungkapan governance dalam laporan tahunan mereka. Dari pengungkapan laporan tahunan OPZ juga dapat dilihat bahwa belum ada OPZ yang melakukan pengungkapan terhadap risk management. Secara keseluruhan, pengungkapan laporan tahunan OPZ baik di Indonesia, Malaysia, dan Kuwait masih terbilang rendah karena jika dibandingkan berdasarkan syarat yang terdapat dalam Integrated Reporting masing-masing OPZ baru hanya mengungkapkan sebagian dari konten yang disyaratkan oleh Integrated Reporting.

---

Zakat Organization (ZO) is one of the non-profit organizations engaged in the collection and distributions of zakat funds annually conduct disclosures about their operations on an annual report. This study discusses the ZO in Indonesia, Malaysia, and Kuwait regarding the components contained in the annual report of each ZO in each country based on Integrated Reporting which being an issue in accounting reporting. In this study, researchers analyzed the annual reports of three ZO in 2008-2010 in Indonesia, Malaysia and Kuwait to determine the index of the annual report of each ZO. ZO that has a highest index of the annual report by the Integrated Reporting is PPZ Malaysia due to governance disclosure in their annual reports. From the annual report disclosures of ZO can be seen that there has been no disclosure of the ZO conducting risk management. Overall, the annual report disclosures of ZO in Indonesia, Malaysia, and Kuwait is still low because when compared based on the terms required in the Integrated Reporting each ZO reveals only part of the content that is required by the Integrated Reporting."

"Ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh umat Islam yaitu hablum minallah wa hablum minannas (Q.s. 3:1 1 2). Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki seseorang agar kekayaan itu diridhai Tuhan. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap fakir miskin, sehingga mereka mendapat prioritas pertama dalam pembagian zakat. Demikian juga keadaannya di Negara Republik Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani, karena dalam pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala masih banyak dilaksanakan secara insidentil, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh yang secara tidak disadari dapat melemahkan konsepsi zakat itu sendiri, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menemukan masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat di Kabupaten Donggala dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaannya; (2) meningkatkan pemahaman orang yang membayar zakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat; (3) meningkatkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Islam yang dikembangkan di Program Pascasarjana UI. Di samping itu diharapkan pula menjadi masukan bagi pengelola zakat di Kabupaten Donggala untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaannya terutama hubungannya dengan pengentasaan kemiskinan.Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menemukan hubungan antara dua gejala yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah zakat dan pengentasan kemiskinan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kedua Yayasan Baitul Mal, Pengurus BAZIS, Remaja Masjid, Para muzakki yang telah menunaikan zakat malnya serta pimpinan lembaga/instansi Kantor.Pembangunan Desa, BKKBN, Dinas Sosial. Mat untuk memperoleh data primer tersebut adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur atau wawancara lepas, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Donggala belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan masih kurang. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah."

"ABSTRAKPenyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN).Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha.

---

ABSTRACT

Settlement of damages towards state-owned enterprise administrators up to this time is an important issue in a line with increasingly anthusiasm to develop achievement capabilities of the state-owned enterprises to become one of state economic activator which could be aligned with state-owned enterprises in the other countries. A lot of regulations which are regulate about state-own enterprise is become majority causes restrictedly achievement capabilities of the state-owned enterprises, so that it unable to compete with private companies as it should be. According to mentioned above, this thesis being purposeful to learn about damages concept in the law of public finance, to learn about is the state-owned enterprise damages constitute state damages, and to learn about settlement of damages towards state-owned enterprise administrators.

Research method which used in this thesis is normative method with research character is descriptive that is to give describes about public finance, state damages, state-owned enterprise, state-owned enterprise administrators, and settlement of damages including settlement of damages towards state-owned enterprise administrators based on the theories and according to the law. This research is using primary and secondary datas. Secondary datas obtained through literatures research by using primary, secondary, and tertiary law substances through observationed and interviewed, then using qualitative descriptive to analyzing the datas.

Result of this research are settlement of damages towards state-owned enterprise this time regulated by multi-laws, that is in private law, state administration law, and criminal law. This condition is a consequence of public finance meaning which is so extensive according to the Public Finance Law, which analogized to the state damages so that settlement of damages are regulated by regulation which associated to public finance and state-owned enterprise law it selves, besides that, based on the state-owned enterprise types, state-owned enterprise also regulated by corporation law appropriately as a corporation and bussiness entity as it should be."

"Standard kualitas yang baik dalam sebuah industri pelayanan/jasa sangat sulit ditentukan karena adanya penilaian yang berbeda-beda dan masing-masing konsurnennya. Didalam industri jasa pengelolaan gedung, karena banyaknya pihak yang terlibat dan adanya keanekaragaman keinginan dari pcnghuni menyebabkan selalu timbulnya perbedaan persepsi dan ekspektasi antara pihak penghuni dan manajemen, sehingga sering muncul komplain.Untuk mengetahui penilaian kinerja manajemen atas aspek-aspek pelayanan yang diberikan kepada penghuni, maka dilakukan survey dengan responden yang dituju adalah perusahaan-pemsahaan yang berdomisili di gedung Menara Sudirman. Dari penilaian tahadap aspek-aspek pelayanan yang diberikan manajemen tersebut dapat diketahui aspek pelayanan mana yang menyebabkan target zero complaint belum terpenuhi.Untuk meningkatkan aspek-aspek pelayanan oleh pihak manajemen kepada penghuni, maka digunakan Quality Fundion Deployment (QFD). QFD menterjemahkan penilaian penghuni kedalam alribut produk/jasa yang diberikan oleh manajemen. Sehingga hubungan keterkaitan antara metode-metode yang dilakukan pihak manajemen dengan aspek-aspek pe!ayanan yang diberikan akan menghasilkan mctode apa yang paling erat keterkaitannya untnk mcmenuhi aspek-aspek pelayanan tersebut. Akhrnmya hasil prioritas melode~metode pelayanan yang dilakukan oleh manajemen dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai target yang diinginkan.

---

Quality Function Deployment (QFD) Designing In Strata Title Oflice Building Management xi + 53 pages, 13 tables, 8 pictures, 7 appendices ABSTRACT Good quality standard in services industry is very difticnlt to determine because of many kind of evaluation by each customer. In building management (budding maintenance) industry, because of there are so many party involve and the variety of needs by the tenants that come up with ditferent perception & expectation between the tenants and the management, with the result with complaints.

To determine the performance evaluation by the management on the services aspects provided to tenants. Therefore, the management has a survey with respondents consist of companies? domiciles in the Menara Sudirman building. From the evaluation of services aspects given by the management, we will know which services aspects that cause zero complain that has not been achieved.

To improve services aspects provided by the management for tenants, Quality Ftmction Deployment (QFD) is used; to determine inter relation between methods used by the management with services aspects provided, in order that the most close inter relation method can be determined to fulfill those services aspect QFD translates tenant evaluation into products I services given by the management. The management to improve services quality in order to achieve the target could use the result of services method priority provided by the management."

"ABSTRAKPada 26 Oktober 2010 terjadi peristiwa bencana alam letusan Gunung Merapi. Korban Tewas Merapi Mencapai 347 Jiwa, korban luka bakar 196 orang, korban luka non bakar 151 orang, korban rawat inap 258 orang, dan jumlah pengungsi 58.389 orang di sejumlah 289 titik pengungsian. Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Pengelola (Amil) Zakat menjadi salah satu lembaga yang mengatasi dan membantu korban bencana alam letusan Gunung Merapi dengan menggunakan dana zakat. Sesungguhnya, pokok persoalan yang dihadapi selanjutnya bagaimanakah peran zakat dalam penanggulangan bencana alam dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa Republika terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dana zakat memungkinkan sekali untuk disalurkan kepada korban bencana alam. Zakat mempunyai peranan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu dalam hal pendayagunaan terhadap korban bencana. Secara eksplisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat: Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibnussabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam. Dana Zakat dapat didayagunakan untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi. Salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan Lembaga Pengelola (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika dalam pendayagunaan zakat terhadap korban bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, adapun program-program yang dilakukan antara lain sekolah ceria, medis, mekanik ponsel dan motor, peduli ternak, lansia, rumbamilsu, gruduk kampung, rumah sakit lapangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya pengaturan yang komprehensif mengenai pendayagunaan zakat beserta penyalurannya kepada mustahik zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola (Amil) Zakat, melalui revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

---

ABSTRACTOn 26 October 2010 disaster eruption of Merapi. Merapi killed 347 people Reaching 196 people, burns victims, injured 151 people, does not burn victims involved 258 inpatients and the number of displaced 58389 people in some evacuation 289 points. Dompet Dhuafa Republika Management Institutions of Zakat was one of the institutions that deal with natural disasters and assist victims of the eruption of the Merapi using charitable funds. Indeed, the main problem in the future, as the role of Zakat in coping with natural disasters and how to use Zakat of Dompet Dhuafa Republika for disaster victims in the Merapi volcano Yogyakarta. This study used normative research. Based on studies that allows occasions Zakat funds for distribution to disaster victims. Zakat plays a role in disaster management, namely in terms of victims of natural disasters. Clearly indicated in the explanation of article 16, paragraph (2) of law No. 39 of 1999 on Managing Zakat: "Eight ashnaf of Mustahiq are fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, and ibnussabil that the application can include people who are most economically powerless, such as orphans, the elderly, the disabled, people attended boarding school, neglected child, people who were in debt, displaced refugees and victims of natural disasters". Zakat Fund can be used for victims of natural disasters, the eruption of Mount Merapi. One example of the Institute of management (Amil) Zakat Dompet Dhuafa Republika to use zakat to the victims of natural disasters in the eruption of Mount Merapi, Yogyakarta and for programs that include happy school, medical, mobile phones and auto mechanics, breeding care, the elderly, nursery home, gruduk village, field hospitals. The results show that the need for a comprehensive agreement on the use of mustahik Zakat distribution by management (Amil) Zakat, through revision of Act No. 38 of 1999, on Managing Zakat. "