Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik. Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaannya tidak menggunakan manajemen aset yang benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: Transparansi, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (besi practices). Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku umum. Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat menghasilkan neraca, yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemerintah. Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan.Salah satu bukti kelemahannya manajemen aset tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. Penyebab lemahnya manajemen aset tetap pemerintah antara lain disebabkan belum adanya laporan keuangan maupun laporan aset tetap pemerintah yang digunakan untuk manajemen aset tetap yang baik. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang menghasilkan neraca dan laporan-laporan BMN. Studi ini menganalisis, sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap (kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perlindungan aset tetap (kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap, inventarisasi secara periodik dan asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara, pengamatan/penelaahan serta menganalisa data-data terkait dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, hambatan yang dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas penggunaan software SAP dalam pengelolaan aset pada perusahaan yang bekerja pada bidang E-Commerce. Pengelolaan yang dimaksud dimulai dari proses pembelian, perawatan, serta membahas masalah-masalah yang dialami di dalam pengelolaaan aset. Laporan magang juga akan memberikan kesimpulan terkait pengadopsian software SAP di dalam perusahaan, apakah sudah memadai atau belum. Proses pengendalian internal pada perusahaan akan menjadi kunci bagaimana pengelolaan aset dan penggunaan software SAP dapat berjalan dengan baik di dalam lingkungan bisnis perusahaan.

---

ABSTRACT
This internship report aims to examine the use of SAP software in managing assets of company that works in the E Commerce industry. The term managing refers to a process starting from buying the asset, the maintenance of the asset, and examining problems that comes with managing the asset. This internship report will also discuss finding regarding the implementation of SAP software in the company, to make sure that it is adequate. The internal control of the company will be the key of how the asset management and SAP software could work well in the business enviornment of the company

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor diposisi/sikap dan faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Model analisis yang digunakan diadopsi dari Teori Edward III namun tidak secara utuh. Independent variabel adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, sedangkan dependent variabel adalah implementasi kebijakan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan pendekatan positivisme Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi. Hubungan variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan memiliki tingkat keeratan yang kuat.

---

This research is to analyse the connections of communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure, influence the implementation of public asset management in Tangerang City. Model of Analyses for this research was adopted from Edward III Theory, but not completely. The research is descriptive with positivism approach, and quantitative analysis. The dependent variables are communication, resources, disposition/attitude, and bureaucracy structure. The independent variable is the implementation of public policy. The data for this research were collected by survey, interview and documentation study. The result showed that there is a strong connection between resources and the implementation of asset management policy.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap menggunakan pendekatan Life Cycle Asset Management Model LCAM yang terdiri perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Siklus tersebut memberikan pedoman pengelolaan aset sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal highest and best use . Tujuan dari LCAM juga digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Kehutanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LCAM belum sepenuhnya diterapkan di Kementerian Kehutanan. Pada penerapan LCAM di Kementerian Kehutanan terdapat perencanaan pengelolaan aset yang kurang matang serta sumber daya manusia yang kurang dalam memahami pengelolaan aset. ......This research aims to analyze implementation of fixed assets management using Life Cycle Asset Management Model LCAM approach which are consist of planning, acquisition, operation, and disposal. This cycle is guidance for an excellent assets management and utilization. The LCAM is also used to improve quality of the Government owned Assets Report. This research uses qualitative approach in the Ministry of Forestry. The result of this research shows that LCAM at Ministry of Forestry is not completely used due to several weakness such as improper planning and human resource lack of knowledge asset management.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alternatif optimalisasi pemanfaatan tanah yang berlokasi di Lot 1 SCBD Jakarta milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan actual use dan potential use. Tanah tersebut merupakan sebuah tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis Highest and Best Use HBU . Dalam Analis HBU, tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu memungkinkan secara fisik, diijinkan oleh peraturan dan harus layak secara keuangan. Analisis HBU didahului dengan analisis pasar untuk membatasi alternatif penggunaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan analisis aspek fisik, analisis peraturan serta keuangan, Penggunaan Tertinggi dan Terbaik/Highest and Best Use pada objek penelitian adalah peruntukan sebagai perkantoran dengan nilai pasar Rp185.158.285,00/m2.

---

ABSTRACT
This research aims to determine alternatives to optimize the utilization of land which is located in Lot 1 SCBD Jakarta that belongs to the Secretariat General of The Ministry of Finance by considering the actual use and the potential use. The research object is a vacant land that has not been utilized. In Highest and Best Use analysis, three criteria must be met, which are physically possible, legally permissible and financially feasible. Highest and Best Use analysis is preceded by a market analysis that will limit the alternative uses. The result of this research shows that based on market analysis, physical analysis, legal analysis, and financial analysis, The Highest and Best Use for object research is as an office with market value Rp185.158.285,00 m2.

Abstrak :
ABSTRACT
Pengelolaan aset tetap sangat diperlukan karena aset tetap merupakan bagian dari Laporan Keuangan, sehingga dengan pengelolaan aset tetap yang baik maka akan dihasilkan Laporan Keuangan yang baik. Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sejak tahun 2005 sudah tidak dilakukan secara manual. Pengelolaan aset tetap pada Pusat Perbukuan sudah menggunakan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara). Tetapo masih ada beberapa masalah dalam pengelolaan aset pada Pusat Perbukuan seperti kesulitan dalam pengakuan aset dan kesalahan pencatatan.

Oleh karena itu dengan pengelolaan aset yang baik dan dengan mengedepankan prinsip Good Governance maka diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan pengakuan pihak luar terhadap pemerintah Indonesia menjadi lebih baik.

Karya akhir ini merupakan sebagian syarat dalam menyelesaikan studi pada program akuntansi pemerintah Magister Akuntansi Universitas Indonesia. karya akhir ini dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pengelolaan aset tetap di Pusat Perbukuan.

Abstrak :
Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta. ......This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management. Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi manajemen aset sarana teknologi informasi di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan, strategi, evaluasi dan pelaporan manajemen aset serta menyusun usulan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, penelaahan dokumen dan diskusi fokus disimpulkan bahwa yang pertama, kebijakan manajemen aset mengacu pada arahan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, arah kebijakan layanan teknologi informasi yang akan diwujudkan pada dokumen perencanaan strategis dan Grand Design di tingkat Kementerian; yang kedua, strategi manajemen aset belum optimal; yang ketiga, evaluasi belum mengukur capaian kinerja pengelolaan aset dan yang keempat, berbagai jenis laporan pengelolaan aset sarana teknologi informasi yang disusun namun belum dapat menyajikan bagaimana kinerja pengelolaan seluruh siklus hidup aset sarana teknologi informasi. Usulan perbaikan adalah yang pertama, menyusun milestone kegiatan pengelolan aset sarana teknologi infromasi untuk 5 lima tahun yang akan datang; yang kedua, menyusun strategi manajemen aset yang optimal melalui penyusunan rencana manajemen aset dengan penerapan IT asset management, penyusunan rencana pembaruan, operasional dan pemeliharaan serta penghapusan, penyusunan penyusunan tingkat layanan untuk seluruh siklus hidup aset, sinkronisasi dengan proyeksi kebutuhan keuangan jangka panjang, penyusunan tata kelola koordinatif dan pengembangan kerangka sistematis pengembangan sumber daya manusia; yang ketiga, melaksanakan evaluasi capaian indikator tingkat layanan seluruh tahapan siklus hidup aset serta yang keempat, menyusun pelaporan kinerja pengelolaan aset dengan mencari umpan balik dan menyusun rencana perbaikan pengelolaan aset sarana teknologi informasi.

---

This thesis discusses the implementation of asset management of information technology facilities in the Vice Presidential Secretariat. The objective of the research is to analyze the implementation of policy, strategy, evaluation and reporting of asset management as well as to prepare the improvement proposal. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, document review and focus discussions concluded that first, asset management policy refers to the direction of the Head of the Vice Presidential Secretariat, the direction of information technology services policy which will be realized in the strategic planning document and Grand Design at Ministry level Secondly, asset management strategy is not optimal Thirdly, the evaluation has not measured the performance achievement of asset management and the fourth, the various types of asset management reports of information technology facilities that have been prepared but can not provide how the management performance of the entire life cycle of information technology assets. The proposed improvement is the first, compiling the milestone of asset management activities of information technology facilities for the next 5 five years The second is to develop an optimal asset management strategy through the preparation of an asset management plan with the implementation of IT asset management, preparation of renewal plans, operations and maintenance and elimination, preparation of service level for the entire asset life cycle, synchronization with projected long term financial needs, Coordinate and develop a systematic framework of human resource development Third, to evaluate the performance of service level indicators throughout the life cycle of the asset and the fourth, to prepare the reporting of asset management performance by seeking feedback and preparing an improvement plan for asset management of information technology facilities.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh PT ABC terkait aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap, serta mengidentifikasi risiko terkait aktivitas tersebut sebagai dasar analisis atas sistem pengendalian internal yang berjalan dan memberikan rancangan standard operating procedure pada aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap PT ABC. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada PT ABC yang bergerak di bidang jasa sarana penunjang bidang pendidikan. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerangka kerja pengendalian internal COSO yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukan perusahaan telah memiliki pengendalian internal namun pengendalian internal yang berjalan belum diformalkan dan berdasarkan hasil analisis risiko masih terdapat risiko yang belum memiliki aktivitas pengendalian. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi perbaikan dalam bentuk usulan rancangan standard operating procedure SOP terkait aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan PT ABC. ......This research aims to analyze internal control system and propose a design of standard operating procedures SOP for fixed asset procurement and management activities in PT ABC. This is a qualitative research with case study method at PT ABC which is engaged in rental fixed assets for supporting education facilities. We have interviewed the management of PT ABC, conducts observation, and analysis internal documents. Based on those data, we analyze the internal control system that has been implemented by PT ABC related with procurement and management activities of fixed assets, including identifying risk in those activities as the basis for the analysis of the ongoing internal control system. The results show that there are some weakness on internal control system, especially related to fixed assets management activities. Therefore, some risks have not been mitigated yet. In addition, the Company has not formalized internal control procedure yet, which caused unstructured implementation. Therefore, this research provides recommendation for improvement in internal control activities and proposed a design of standard operating procedure SOP related to procurement and management activities of fixed assets that tailored with the PT ABC needs.Keywords Fixed Assets, Internal Control, Identify Risk, Control Activity, Fixed Assets Procurement and Management Activities.

Abstrak :
ABSTRAK
Dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nomor 109 Tahun 2004 menjadikan kepengurusan Taman Ismail Marzuki yang sebelumnya dikelola oleh lembaga non-struktural bentukan Pemerintah Daerah kembali kepada campur tangan pemerintah langsung dalam pengelolaannya. Perubahan tersebut menyebabkan kepengurusan PKJ TIM menjadi dibawah koordinasi Dinas Pariwasata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Konteks perubahan tejadi karena pengelolaan aset daerah yang memang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah sendiri. Penerimaan hibah dan pertanggungjawaban yang tidak jelas oleh kepengurusan sebelumnya juga menjadi salah satu alasan muncul nya perubahaan tersebut. Dengan berada dibawah struktur pemerintahan, pengurus baru PKJ TIM yaitu Unit Pengelola PKJ TIM mendapatkan dana yang dianggarkan dalam APBD. Pemasukkan dari APBD membuat biaya sewa untuk gedung pertunjukkan dan gedung galeri pameran dihapus. Pengguna cukup membayar biaya retribusi saja yang jauh lebih murah dibanding harga sewa sebelumnya. Namun perubahan tersebut juga banyak disertai resistensi dari kalangan masyarakat seniman. Ketidakpercayaan akan institusi yang dikelola pemerintah disinyalir justru akan menghambat para seniman untuk berkarya. Kekhawatiran seniman tersebut terjadi ketika banya kebijakan manajemen UP PKJ TIM yang malah merepotkan seniman dalam mengurus pertunjukkannya. Hasil penelitian ini adalah belum signifikannya dampak perubahan yang dihasilkan dari adanya regulasi tersebut bagi perkembangan kesenian. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan aset yang belum efektif dan efisien dari segi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasannya.

---

ABSTRACT
Taman Ismail Marzuki previously managed by non structural institutions formed by the Regional Government back to direct government intervention in its management. The change caused the management of PKJ TIM to be under the coordination of Jakarta Tourism and Culture Office. The context of the change occurs because of the local assets management that should be handled by the Regional Government itself. Grants and liability that are not clear by the previous stewardship is also one of the reasons for the emergence of such changes. Under the governance structure, the new management of PKJ TIM, namely the PKJ TIM Management Unit, get the funds from APBD. Funding from APBD makes the rental cost for the show hall and the exhibition gallery building removed. Users just have to only pay the cost of retribution which is much cheaper than the previous rental price. However, the changes are also accompanied by resistance from the artist community. Distrust of government run institutions allegedly will inhibit the artists to work. The artist 39 s concerns occur when some of PKJ TIM 39 s UP management policies are troublesome to the artist in taking care of his performance. The results of this study is insignificant impact of changes resulting from the regulation for the development of art. This is because the ineffective and inefficient assets management in terms of planning, utilization, and supervision.