Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat ......Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat.

Abstrak :
Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ......One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems.