Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sekitar 33% dari total emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berasal dari kegiatan di sektor energi. Jumlah yang signifikan ini membuat Indonesia menjadi negara kontributor GRK global terbesar ke-6 (enam) di dunia. Berkaitan dengan fakta tersebut, pemerintah Indonesia sejatinya telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dalam Paris Agreement, sebagaimana diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention Climate Change. Sebagai salah satu upaya tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan penyusunan kebijakan percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor dan membangun sistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap. Secara lebih lanjut, hal ini diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019). Dalam pendekatan umum, KLBB memang dapat mengatasi permasalahan emisi GRK dari kendaraan BBM. Namun jika dilihat lebih dekat, sejatinya kerangka kebijakan terkait infrastruktur untuk KLBB ini dapat menciptakan katastrofi selanjutnya dalam pengelolaan SDA, energi, serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Sebab, energi yang diperoleh SPKLU tersebut diperoleh dari sumber-sumber energi tidak terbarukan. Atas hal tersebut, penulis kembali mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kelestarian lingkungan, khususnya ketahanan iklim, sebagaimana dijanjikan dalam UU 16/2016 terkait target penurunan emisi GRK. Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dimana penulis melihat kesesuaian antara kebijakan SPKLU dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, utamanya penulis akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan energi di Indonesia. Dari penelitian ini, Pemerintah Indonesia demikian perlu untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan infrastruktur SPKLU di Indonesia. Hal ini tidak lain guna mendorong kesuksesan pencapaian target penurunan emisi GRK di Indonesia.

---

The International Energy Agency (IEA) report indicates that approximately 33% of Indonesia's total Greenhouse Gas (GHG) emissions come from activities in the energy sector. This significant amount makes Indonesia the 6th largest global contributor to GHG emissions. In light of these facts, the Indonesian government has committed to reducing GHG emissions as part of the Paris Agreement, ratified under Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. As part of these efforts, the Indonesian government has formulated policies to accelerate the use of electric power for motor vehicles and gradually establish Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU). This commitment is further articulated in Presidential Regulation Number 55 of 2019 on the Acceleration of Battery Electric Vehicle (BEV) Programs for Road Transportation (Presidential Regulation 55/2019). While electric vehicles can address the issue of GHG emissions from conventional fuel vehicles in a general sense, a closer examination reveals that the policy framework regarding the infrastructure for Battery Electric Vehicles (BEVs) could potentially lead to further catastrophes in the management of natural resources, energy, and environmental sustainability in Indonesia. This is because the energy obtained from these charging stations comes from non-renewable sources. In light of this, the author questions the Indonesian government's commitment to achieving GHG emission reduction targets for sustainable development, particularly in terms of climate resilience, as promised in Law 16/2016 regarding GHG emission reduction targets. The author employs a juridical-normative research approach, examining the compatibility of the SPKLU policy with various primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on this research, it is imperative for the Indonesian government to reevaluate the implementation of SPKLU infrastructure policies in Indonesia. This is essential to ensure the success of achieving GHG emission reduction targets in the country."

"Pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir mengakibatkan pertumbuhan permintaan terhadap perjalanan pribadi maupun transportasi barang di Indonesia. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi, masyarakat akan memiliki kemampuan lebih dalam membeli kendaraan tambahan dan cenderung untuk meningkatkan intensitas perjalanan mereka yang disebabkan oleh semakin tingginya daya beli dan permintaan terhadap hiburan serta aktivitas sosial.Fenomena ini menjadi katalisator bagi peningkatan jumlah konsumsi energi baik dari perjalanan pribadi maupun transportasi barang. Namun, ketersediaan sumber daya energi yang semakin menipis membuat pemerintah harus melakukan impor untuk menjamin keamanan pasokan energi. Proyeksi permintaan energi merupakan suatu hal krusial bagi pemerintah dalam melihat tren masa depan dan mengembangkan rencana strategis serta mengalokasikan sumber daya yang ada untuk berbagai sektor aktivitas dalam rangka mengakomodasi permintaan energi di masa mendatang.Sebuah model sistem dinamis akan dikembangkan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran proyeksi permintaan energi di sektor transportasi darat dengan variabel output berupa jumlah permintaan energi dan bauran energi primer serta beberapa variabel input seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), populasi warga, populasi kendaraan, dan jarak perjalanan penumpang (passenger-km).Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah akan mendapatkan kajian akademis prediksi permintaan energi di masa mendatang dengan lebih akurat, sehingga dapat membantu dalam merencanakan pengelolaan energi untuk sektor transportasi darat secara menyeluruh dan terintegrasi.

---

Population growth and economic development in the past few years have caused a growing demand for personal travel and freight transport in Indonesia. In good economic conditions, people are able to afford a vehicle or and additional vehicle to increase their travel intensity due to higher purchasing power and growing demand for entertainment and social activities.

This phenomenon has become a catalyst for the increment in the amount of energy consumption both from personal travel and freight transport. However, the availability of energy resources are depleting which made the government must import a massive amount of oil to ensure national energy security. Projection of energy demand is perhaps the crucial step for the government to predict future’s trend of consumption and to develop an appropriate strategic plan as well as to allocate proper amounts of resources available for various activities in order to accommodate future energy demand.

A system dynamic model will be developed as a decision-making tool to provide an overview of energy demand projections in road transport sector with future energy demand and future energy mix as the output variables and Gross Domestic Product (GDP), number of population, number of vehicle registered, and travel demand (passenger-km) as model inputs.

It is expected that this research will give an academic view for the government on the prediction of future energy demand more accurately, so it could help the government in planning national energy management for land transportation as well as support a sustainable transportation development."

"Penelitian ini mengkaji kebijakan pengelolaan energi listrik oleh PT PLN (Persero) dalam kerangka keamanan dan keadilan energi yang terdapat pada konsep Energy Trilemma, yaitu keamanan energi (energy security), keadilan energi (energy equity), dan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Fokus utama dalam penelitian ini dikhususkan pada kebijakan transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik serta implementasinya dapat mencerminkan aspek keamanan dan keadilan tersebut. Selanjutnya penelitian ini juga membandingkan implementasi kebijakan transmisi, distribusi, dan penjualan yang dilakukan oleh badan usaha selain PT PLN (Persero) di Indonesia serta negara seperti Swedia dan Singapura. Penelitian ini akan disusun berdasarkan metode penelitian doktrinal dan studi komparatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PT PLN (Persero) telah melakukan berbagai inisiatif untuk menjamin ketersediaan dan distribusi energi listrik, tantangan yang signifikan masih ditemukan dalam penyediaan sumber energi terbarukan dan akses listrik di wilayah tertinggal. Dibandingkan dengan praktik pada negara lain, pengelolaan energi di Indonesia masih tertinggal baik dari sisi kebijakan maupun implementasi agar lebih selaras dengan prinsip keamanan dan keadilan energi.

---

This research studies the electric energy management policy by PT PLN (Persero) within the framework of energy security and equity in the concept of Energy Trilemma, namely energy security, energy equity, and environmental sustainability. The main focus in this research is devoted to the transmission, distribution, and sale of electricity policies and their implementation that can reflect the security and equity aspects. Furthermore, this research also compares the implementation of transmission, distribution, and sales policies carried out by entities other than PT PLN (Persero) in Indonesia and countries such as Sweden and Singapore. This research will be compiled based on doctrinal research methods and comparative studies. The results of this study show that although PT PLN (Persero) has undertaken various initiatives to ensure the availability and distribution of electrical energy, significant challenges are still found in the provision of renewable energy sources and access to electricity in disadvantaged areas. Compared to practices in other countries, energy management in Indonesia is still lagging both in terms of policy and implementation to be more in line with the principles of energy security and equity."